Suara.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) bakal memperketat aturan menyoal netralitas aparatur sipil negara (ASN). Apalagi menjelang pelaksanaan Pilkada 2020 pada Desember mendatang.
Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo berujar pengetatan aturan dilakukan mengingat banyaknya ASN yang turut ikut menjadi tim sukses calon kepala daerah.
"Netralitas ASN ini menyangkut persiapan Pilkada, saya kira akan kita perketat netralitas ASN. Karena banyak ASN yang punya jabatan jembling lebih baik saya ikut tim sukses," ujar Tjahjo dalam rapat dengan Komisi II DPR, Senin (6/7/2020).
Tjahjo mengatakan keterlibatan ASN sebagai tim sukses bukan tanpa tujuan. Mereka diduga sengaja menjadi tim sukses untuk kemudian mengincar jabatan tertentu apabila pasangan calon yang didukungnya menang Pilkada.
"Siapa tahu tim sukses saya menang pemilu kepala daerah otomatis dia bisa dapat jabatan. Dia hanya pasif yang dapat yang aktif, sampai ada kemarin sekda ikut terlibat," ujar Tjahjo.
Untuk itu, nantinya Kemeterian PAN-RB bersama Kementerian Dalam Negeri, KASN, KPU dan Bawaslu bakal melakukan rapat lebih lanjut untuk membicarakan mengenai pengetatan aturan netralitas ASN.
"Jadi netralitas ASN siapapun kepala daerahnya dari partai manapun atau tidak ada partai tapi ASN harus profesional," ujar Tjahjo.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
Pilihan
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
Terkini
-
Buntut Insiden Rapat Revisi UU TNI, 4 Prajurit Segera Disidang: Motif Diduga Dendam Pribadi
-
Pramono All Out Demi Boyong BTS ke JIS: Jamin Bebas Macet dan Akses KRL Langsung!
-
Blokade Selat Hormuz Dianggap Perjudian Trump, Kalau Misi Gagal Ekonomi Dunia Hancur
-
Ikrar Nusa Bakti Sindir Militer: Merasa Dirinya Bukan Dibentuk Oleh Negara
-
MBG Serap Hampir Rp1 Triliun per Hari, BGN Sebut Dana Langsung Mengalir ke Masyarakat
-
Harga Rokok Lebih Murah dari Sebungkus Nasi, CISDI: Bisa Gagalkan Program Makan Bergizi Gratis
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Laut Merah Milik Siapa? Iran Ancam Mau Menutupnya
-
WALHI Kritik Menhan Sjafrie Sjamsoeddin di Satgas PKH: Waspada Ekspansi Militer di Ruang Sipil
-
Melihat Kapal Macet Mau ke Selat Hormuz Berdasarkan Data Pelacakan Maritim