Suara.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan perlu ada polisi Covid-19 yang bertugas melakukan pengawasan sekaligus mengingatkan kepada masyarakat yang kedapatan melanggar protokol kesehatan.
Ia mencontohkan nantinya polisi Covid-19 tersebut bisa mengawasi masyarakat yang kekinian kerap ditemukan di tempat-tempat tongkrongan hingga masyarakat yang mulai mengikuti tren bersepeda, yang disebut Ganjar sebagai kelompok goweser.
Sebenarnya untuk tempat-tempat pertemuan atau tempat tongkrongan tidak menjadi soal di masa transisi menuju new normal.
Mengingat hal tersebut juga sebagai bentuk gerakan menumbuhkan ekonomi melalui sektor perdagangan.
Hanya saja Ganjar mengingatkan agar dalam beraktivitas di tempat tersebut baik pengelola maupun masyarakat harus disiplin dengan protokol kesehatan.
"Sebenarnya kalau tempat tongkrongnya itu menarik kursinya bisa satu-satu tertata nggak apa-apa. Tapi orang perilakunya biasanya yang agak sulit diatur. Nah yang seperti ini harus ada patroli untuk kita sampaikan kepada pengelola tertib atau ta bubarin," kata Ganjar dalam webinar Sinergi UGM dan KAGAMA, Minggu (12/7/2020).
Hal lain yang menjadi contoh ialah soal tren bersepeda. Menurutnya bersepeda tidak menjadi masalah apabila dilakukan dengan protokol kesehatan dan tidak diselingi dengan pertemuan yang memunculkan kerumunan.
Ia berujar, nantinya polisi Covid-19 bertugas untuk mengawasi dan mengingatkan masyarakat agar tidak sampai melanggar aturan-aturan protokol kesehatan tersebut.
"Akhirnya kemarin para goweser saya kumpulkan, yang dokter saya minta teknik kesehatan, yang komunitas-komunitas saya minta untuk mereka mengerti bahwa kalau kalian bersepeda dari rumah bersama keluarga balik lagi itu aman Insya Allah," ujar Ganjar.
Baca Juga: Kasus Positif Corona Jakarta Catat Rekor Tertinggi, Anies Peringatkan Warga
"Tapi kalau kemudian kalian bareng berjumpa ketemu, buka masker, ngobrol, foto-foto selfie, saya temukan di Borobudur waktu itu kami ngecek di Borobudur nah itu bahaya. Maka kemudian perlu polisi Covid yang kemudian berkeliling untuk mengawasi ini. Kalau tidak, berat," tutur Ganjar.
Berita Terkait
-
Ganjar Minta Pemerintah Prabowo-Gibran Evaluasi Program dan Jajaran di Tahun Pertama
-
Setahun Prabowo-Gibran, Ganjar: Evaluasi Semua Program Yang Tak Jalan Termasuk Jajaran
-
Ganjar Ikut Meramaikan Warna Perlawanan: Keberanian Itu Menular, Harapan Itu Abadi
-
Ganjar Pranowo Tinjau Langsung Kondisi Pasca-Demo Jogja, Tunggangannya Jadi Salah Fokus
-
Megawati Akan Pimpin Upacara HUT RI di Lenteng Agung, Kehadirannya di Istana Masih Menjadi Misteri
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional