- Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo, menegaskan partai tetap konsisten mendukung Pilkada melalui mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat.
- Ganjar Pranowo menyampaikan hal tersebut di Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu (10/1/2026) saat HUT dan Rakernas PDIP.
- PDIP menilai pengembalian Pilkada melalui DPRD merupakan kemunduran dari pencapaian demokrasi pasca-Reformasi.
Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo, memberikan tanggapan tegas mengenai munculnya wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD.
Ganjar memastikan bahwa sikap partai berlambang banteng moncong putih tersebut tetap konsisten mendukung kedaulatan rakyat melalui pemilihan langsung.
Ia menjelaskan bahwa perjalanan demokrasi Indonesia telah melewati perdebatan panjang terkait mekanisme pemilihan ini.
Ganjar mengingatkan kembali sejarah perubahan sistem dari masa ke masa, mulai dari era Orde Baru hingga lahirnya semangat Reformasi.
"Oh ya, kita kan sudah jelas ya, beberapa kawan-kawan sudah menyampaikan. Perdebatannya sudah cukup panjang. Kita pernah pemilihan DPRD era Orde Baru," ujar Ganjar saat menanggapi pertanyaan media terkait sikap PDIP di sela-sela Arena HUT dan Rakernas PDIP, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (10/1/2026).
Lebih lanjut, mantan Gubernur Jawa Tengah ini memaparkan bahwa setelah reformasi, masyarakat menghendaki adanya keterlibatan langsung dalam menentukan pemimpin di daerah.
Hal ini kemudian diperkuat di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan dikukuhkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Lalu dengan adanya reformasi, kemudian masyarakat menghendaki itu secara langsung. Kemudian dibuatlah undang-undang. Pada saat undang-undang dibuat, saat itu dipilih DPRD. Era Pak SBY kemudian membuat Perppu. Dan kemudian diberlakukan undang-undang langsung. Nah pada saat itu ujian-ujian, judicial review ke Mahkamah Konstitusi juga sudah mengatur bahwa ini rezim pemilu, maka langsung," jelasnya.
Ganjar menilai, jika Indonesia kembali menerapkan sistem pemilihan melalui DPRD, hal tersebut merupakan sebuah kemunduran atau reduksi terhadap pencapaian demokrasi yang telah dibangun.
Baca Juga: Jelang Rakernas 2026, PDIP Terbitkan Instruksi Keras Larang Kader Korupsi
Oleh karena itu, ia menekankan bahwa PDIP tidak akan bergeser dari prinsip pemilihan langsung oleh rakyat.
"Kalau kita mau reduksi lagi, rasanya kita akan mengalami kemudian pada soal itu. Jadi sikap PDI perjuangan sangat jelas. Kita dukung pemilihan Kepala Daerah secara langsung," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Jelang Rakernas 2026, PDIP Terbitkan Instruksi Keras Larang Kader Korupsi
-
Peta Dukungan Pilkada Lewat DPRD di Senayan, Siapa Ingin Ganti Suara Rakyat?
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional
-
PDIP Pasang Badan untuk Pandji, Djarot: Negara Jangan Mudah Tersinggung Oleh Kritik
-
PDIP Gelar HUT ke-53 dan Rakernas di Ancol, Tegaskan Posisi sebagai Partai Penyeimbang
Terpopuler
- 4 HP Terbaru 2026 Harga Rp2 Jutaan, Kamera Bagus dan Baterai Besar hingga 7000 mAh
- Lirik Lagu 'MBG Mas Bahlil Ganteng' yang Viral, Lengkap Asal Usulnya
- Silsilah Keluarga Lim Xin Rui yang Resmi Jadi Menantu Hasto Kristiyanto
- 5 Sepatu Puma yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp200 Ribuan
- 5 Sunscreen Wardah Terlaris di Shopee Mulai Rp30 Ribuan, Ini Kandungan dan Manfaatnya
Pilihan
-
BREAKING NEWS! Persija Resmi Tidak Perpanjang Kontrak Mauricio Souza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer: Hukum Mati Saja Saya!
-
Staf Ahli Gubernur Kaltim Bawa-Bawa Status 'Cucu Nabi' demi Redam Demo Massa
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
Terkini
-
Ironi Pelapor Mafia Tanah Jadi Tersangka Fitnah, Kini Minta Perlindungan LPSK
-
Bantah Main Mata, PMJ Tegaskan Kasus Andrie Yunus Tak Dihentikan Diam-diam
-
Dukung Putusan MK, Dasco Pastikan Syarat Keterwakilan Perempuan Masuk RUU Pemilu
-
Dasco Dukung Putusan MK soal Parpol Tanpa 30 persen Caleg Perempuan Bakal Gugur
-
Pemerataan Pendidikan, Anak-Anak di Daerah Terpencil Bogor Kini Punya Gedung Sekolah Dasar Baru
-
Lawan Impunitas, Nasib Kasus Air Keras Andrie Yunus Ditentukan 2 Juni
-
Kementerian PANRB dan Kemenkes Perkuat SDM Kesehatan Dukung Program Prioritas Presiden
-
Bocoran Der Spiegel: AS Berencana Pangkas Drastis Kontribusi Militer untuk NATO
-
Misteri CCTV 'Gaib' di Kasus Andrie Yunus: Muncul Saat Rilis, Lenyap di Meja Hijau
-
Fleksibilitas Kerja ASN Perkuat Budaya Kerja Profesional dan Berbasis Kinerja