Suara.com - Kebijakan Merdeka Belajar yang Digaungkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah kepemimpinan Nadiem Makarim, ternyata sudah terdaftar sebagai sebagai merk dagang milik PT Sekolah Cikal di Kementerian Hukum dan HAM.
Kepala Biro Kerjasama dan Humas Kemendikbud Evy Mulyani membenarkan hal tersebut.
Merdeka Belajar adalah brand yang diajukan oleh PT Sekolah Cikal sejak tahun 2018, untuk masuk dalam Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Kemenkumham.
Permohonan merek dagang itu sendiri disetujui pada 22 Mei 2020 dengan nomor pendaftaran IDM000760133.
Evy memastikan, Kemendikbud telah mendapatkan izin dari PT Sekolah Cikal untuk menggunakan Merdeka Belajar sebagai slogan pendidikan yang digaungkan Nadiem.
"Pemilik merek, dalam hal ini PT Sekolah Cikal, secara resmi dan tertulis mengizinkan penggunaan slogan Merdeka Belajar untuk dunia pendidikan tanpa memungut kompensasi apa pun," kata Evy dalam jumpa pers virtual, Senin (13/7/2020).
Evy menjelaskan, slogan Merdeka Belajar yang menjadi arah kebijakan kementerian era Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim terinspirasi filosofi Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hadjar Dewantara. Merdeka Belajar telah melalui pembahasan dengan berbagai pihak dari berbagai latar belakang keilmuan mulai hukum, sosial, etika, dan aspek pendidikan lainnya.
Evy Mulyani menjelaskan, melalui Merdeka Belajar, Ki Hadjar Dewantara mengajarkan semangat dan cara mendidik anak Indonesia untuk menjadi manusia yang merdeka batinnya, merdeka pikirnya, dan merdeka raga/tenaganya. “Filosofi inilah yang menjadi akar Merdeka Belajar yang dijalankan Kemendikbud saat ini,” kata Evy.
Menurut Evy, dalam menyelenggarakan pembangunan pendidikan nasional, pemerintah melalui Kemendikbud senantiasa mengedepankan prinsip gotong royong, mulai dari perumusan hingga pelaksanaan berbagai program dan kebijakan. Peran serta berbagai pihak dalam gotong royong membangun pendidikan nasional merupakan keniscayaan dan faktor penting yang hendaknya semakin diperkuat.
Baca Juga: Mendikbud Luncurkan Merdeka Belajar Episode Kelima: Guru Penggerak
Semangat Merdeka Belajar juga telah sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk menciptakan ekosistem pendidikan nasional yang lebih sehat dengan menghadirkan iklim inovasi sehingga mampu menghasilkan sumberdaya manusia (SDM) unggul dan berkarakter. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang menjadi visi Presiden.
Secara khusus, Presiden meminta Mendikbud melakukan deregulasi dan debirokratisasi di lingkungan pendidikan. Reformasi pendidikan nasional tersebut memerlukan dukungan dari berbagai pihak. “Menurut Presiden, tidak hanya dilakukan kementerian dan lembaga, reformasi pendidikan menjadi upaya bersama masyarakat, pemerintah daerah, serta kemitraan dengan swasta,” kata Evy.
Berita Terkait
-
Tahun Ajaran Baru Dimulai, Ini 4 Pesan Mendikbud Nadiem Makarim
-
Mendikbud Nadiem Izinkan Sekolah Dibuka, Ini Syaratnya!
-
Frustrasi, Mendikbud Nadiem Curhat Pengalaman Pertama Masuk Pemerintahan
-
Jadi Mendikbud, Nadiem Makarim Mengaku Frustasi Urus Pendidikan Indonesia
-
Tinjau New Normal di SMAN 4 Sukabumi, Nadiem: Ini Contoh Baik
Terpopuler
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- Gary Neville Akui Salah: Taktik Ruben Amorim di Manchester United Kini Berbuah Manis
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- Belanja Mainan Hemat! Diskon 90% di Kidz Station Kraziest Sale, Bayar Pakai BRI Makin Untung
Pilihan
-
5 Fakta Wakil Ketua DPRD OKU Parwanto: Kader Gerindra, Tersangka KPK dan Punya Utang Rp1,5 Miliar
-
Menkeu Purbaya Tebar Surat Utang RI ke Investor China, Kantongi Pinjaman Rp14 Triliun
-
Dari AMSI Awards 2025: Suara.com Raih Kategori Inovasi Strategi Pertumbuhan Media Sosial
-
3 Rekomendasi HP Xiaomi 1 Jutaan Chipset Gahar dan RAM Besar, Lancar untuk Multitasking Harian
-
Tukin Anak Buah Bahlil Naik 100 Persen, Menkeu Purbaya: Saya Nggak Tahu!
Terkini
-
Gus Ipul Tegaskan Stiker Miskin Inisiatif Daerah, Tapi Masalahnya Ada 2 Juta Data Salah Sasaran
-
Mengapa Myanmar dan Kamboja Bukan Negara Tujuan Kerja yang Aman? Ini Penjelasan Pemerintah
-
Misteri Grup WA Terjawab: Kejagung Bantah Najelaa Terlibat Skandal Chromebook
-
DPD RI Gelar DPD Award Perdana, Apresiasi Pahlawan Lokal Penggerak Kemajuan Daerah
-
Program Learning for Life, Upaya Kemenpar Perkuat Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata
-
Ada 4,8 Juta Kelahiran Setahun, Menkes Budi Dorong Perbanyak Fasilitas Kesehatan Berkualitas
-
Menkes Budi: Populasi Lansia di Jakarta Meningkat, Layanan Kesehatan Harus Beradaptasi
-
Berkas Lengkap! Aktivis Delpedro Cs akan Dilimpahkan ke Kejati DKI Rabu Besok
-
Sudah Vonis Final, Kenapa Eksekusi Harvey Moeis Molor? Kejagung Beri Jawaban
-
Sinergi Polri dan Akademi Kader Bangsa: Bangun Sekolah Unggul Menuju Indonesia Emas 2045