Suara.com - Kepala Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman, Profesor Amin Soebandrio menilai bahwa Indonesia harus memiliki kedaulatan vaksin penangkal virus corona covid-19 hasil penelitian sendiri dengan sampel virus dari pasien di tanah air.
"Kita harus memiliki kedaulatan vaksin. Sama seperti kita sebetulnya harus memiliki juga kedaulatan diagnostik dan dan sebagainya," kata Amin dalam Seminar PPRA LX Lemhannas RI di Jakarta, Selasa (21/7/2020).
Amin menjelaskan, jika ingin membuat rakyat Indonesia terlindung dari covid-19 maka dibutuhkan setidaknya 70 persen dari 260 juta jumlah penduduk yang harus divaksin.
"Nah 70 persen dari 260 juta itu jumlahnya 170 juta. Kalau satu orang harus divaksinisasi dua kali, kita membutuhkan 350 juta dosis. Kalau kita harus beli (vaksin dari luar negeri), harga vaksin normalnya 1 dolar per dosis, tapi kalau harga pandemi itu jadi 10 dolar," papar Amin.
"Mari kita berhitung 350 juta dikalikan 10 dolar 150.000 lah katakan itu angkanya 52 triliun. jadi sangat fantastis," sambung dia.
Selain itu, jika impor vaksin dari luar negeri pasti akan dijatah per tahun dengen jumlah vaksin tertentu yang berujung penanganan virus makin lama, dan korban makin banyak berjatuhan.
"Nah kalau Indonesia mendapat jatah misalnya satu juta dosis per minggu. maka kita butuh 350 Minggu untuk menyelesaikan vaksinasi. Berarti 7 tahun baru selesai," ucapnya.
Menurut Amin, Indonesia sangat mampu menciptakan vaksin sendiri tanpa memikirkan jatah vaksin per tahun sehingga penanganan pandemi lebih cepat teratasi.
"Jadi yang ingin saya tekankan kita harus mampu punya kapasitas menghasilkan vaksin Sendiri. Sehingga kita punya kedaulatan dan perusahaan di Indonesia sudah mampu menghasilkan 350 juta dosis per tahun," ujarnya lagi.
Terkait vaksin virus corona Covid-19 dari perusahaan farmasi asal Cina, Sinovac Biotech, yang baru tiba di Indonesia pada Minggu (19/7/2020) kemarin.
Baca Juga: Vaksin Covid-19 dari China Tiba di Indonesia, Unpad Siap Lakukan Uji Klinis
Amin menyebut vaksin ini hanya bersifat solusi sementara sembari menunggu vaksin buatan Indonesia selesai diuji dan siap edar.
Berita Terkait
-
Vaksin Covid-19 dari China Tiba di Indonesia, Unpad Siap Lakukan Uji Klinis
-
Bio Farma Target Produksi Vaksin Virus Corona Januari 2021
-
Update Uji Klinis Vaksin Virus Corona dari China di Indonesia
-
Bio Farma Uji Vaksin Corona dari China, Hotman: Kenapa Sinovac Begitu Baik?
-
Kabar Baik, Bio Farma Siap Uji Klinis Tahap 3 Vaksin Corona Covid-19
Terpopuler
- 6 Motor Listrik Paling Kuat di Tanjakan 2026, Anti Ngeden dan Tetap Bertenaga
- 7 Bedak Anti Luntur Kena Keringat saat Cuaca Panas, Makeup Tetap On Seharian
- Geger! Saiful Mujani Serukan "Gulingkan Prabowo": Dinasihati Nggak Bisa, Bisanya Hanya Dijatuhkan
- Therese Halasa, Perempuan Palestina yang Tembak Benjamin Netanyahu
- 4 HP Tahan Air yang Bisa Digunakan saat Berenang, Anti Rusak dan Anti Rewel
Pilihan
-
Berkas 4 Oknum BAIS TNI Tersangka Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus Dilimpahkan ke Otmil
-
Resmi! Lurah Kalisari Dinonaktifkan Buntut Skandal Tangani Laporan di JAKI Pakai Foto AI
-
Efek Konflik Global: Plastik Langka, Pedagang Siomay hingga Penjual Jus Tercekik Biaya Produksi
-
Serangan Brutal di Istanbul, 3 Orang Tewas di Dekat Konsulat Israel
-
Piala AFF 2026: Kalahkan Malaysia, Timnas Futsal Indonesia Lolos ke Semifinal
Terkini
-
TNI dan Polri Tindak Tegas Oknum 'Backing' BBM Subsidi, Dua Personel Masuk Tahap Penyidikan
-
Bersihkan Internal, Bareskrim Polri Pastikan Pecat Anggota yang Jadi 'Bekingan' Mafia Migas
-
Rumah Pompa Ancol, Solusi Pramono Anung Tangkal Banjir di Kawasan Pesisir Jakarta
-
Bareskrim Polri Bongkar Sindikat Elpiji Subsidi, Kerugian Negara Tembus Rp1,2 Triliun
-
Desakan Pengusutan Kasus Andrie Yunus di Peradilan Umum Terus Menguat, Lebih Adil Bagi Korban
-
Ini Daftar Program Pemerintah yang Buat Pemudik Merasa Terbantu Menurut Survei Indikator
-
Survei Indikator: Mayoritas Pemudik Nilai Lalu Lintas Lancar dan Kecelakaan Menurun
-
Serangan Baru Bombardir Pulau Kharg Saat Donald Trump Ancam Kehancuran Iran
-
Polri Usul Ambang Batas Kepemilikan Narkoba Diperkecil, Biar Jelas Bedakan Pengguna dan Bandar
-
DPR Ingatkan Kenaikan Tiket Pesawat Hanya Langkah Darurat, Bukan Kebijakan Permanen