Suara.com - Perkantoran Jakarta belakangan ini menjadi sorotan karena disinyalir menjadi klaster baru virus corona atau Covid-19. Pemprov DKI lantas meminta agar manajemen kantor tak menutup-nutupi kasus penularan jika memang terjadi.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) Andri Yansah mengakui temuan corona di kantor menjadi ketakutan bagi para pengelola. Mereka disebutnya takut melapor karena nantinya akan ada dampak bagi operasional kantornya.
"Jadi pengawasan dan pengendalian protokol covid di perusahaan perkantoran, jangan merupakan salah satu momok," ujar Andri di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (27/7/2020)
Ia lantas mengingatkan agar manajemen kantor tak takut melaporkan jika ada kejadian itu.
Sebab jika ditutup-tutupi, Pemprov malah akan kesulitan mengambil tindakan dan penelusuran pasien demi mencegah penularan menyebar.
"Malah kita minta ada kerja sama dari perusahaan. Jangan ditutup-tutupi, toh juga kita tidak melakukan apa-apa kok. Malahan, buat perusahana itu sehat dan bisa beraktivitas kembali," jelasnya.
Karena itu, ia meminta agar pihak kantor mau bekerja sama demi mencegah penularan corona di Jakarta. Protokol kesehatan pencegahan Covid-19 harus dijalankan dan gugus tugas kantor harus aktif melakukan pengawasan.
"Makanya saya minta kepada perusahaan, perkantoran, betul-betul mengaktifkan yang namanya gugus tugas intermal perusahaan. Terus jgn takut dilakukan pengetesan, jangan takut melakukan pelaporan kalau ada karyawan terpapar," pungkasnya.
Sebelumnya, sektor perkantoran di Jakarta kini telah menjadi salah satu klaster menyebarnya virus corona Covid-19.
Baca Juga: Kasus Covid-19 Melonjak, India Berburu Plasma Darah untuk Pengobatan
Hingga saat ini, sudah ada ratusan pegawai dari puluhan kantor yang terpapar virus dari China ini.
Berdasarkan data dari Satgas Penanganan Covid-19 yang diterima Suara.com, terhitung sudah ada 375 pegawai dari 59 kantor di ibu kota yang terpapar corona.
Kantor-kantor ini berasal dari dari berbagai instansi, mulai kementerian, kepolisian swasta, hingga Pemprov DKI.
Kementerian Keuangan dan Kemendikbud merupakan penyumbang angka terbanyak dengan total masing-masing 25 dan 22.
Sementara dari kalangan Pemprov DKI, 23 pegawai Sudin KPKP Jakut dinyatakan positif menjadi yang paling banyak.
Secara keseluruhan, BUMN Antam menjadi yang paling banyak menyumbang angka positif corona dari kalangan pegawai di Jakarta dengan 68 kasus.
Berita Terkait
-
Sekolah Kembali Normal, Gubernur DKI Pastikan Korban Kecelakaan Mobil MBG Ditangani Maksimal
-
Kerugian Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati Ditanggung Asuransi, Pramono Pastikan Pasokan Pangan Aman
-
Buntut Ulang Tahun Persija di Stadion GBK, Komdis PSSI Denda Macan Kemayoran Ratusan Juta
-
Minta Bupati Sudewo Jadi Tersangka, Warga Pati Geruduk KPK
-
Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati Hanguskan 350 Kios, Kerugian Capai Rp10 Miliar
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri