Koalisi Sipil Desak Prabowo Batalkan Pembelian Pesawat Tempur Bekas

Pemerintah Austria menyatakan terdapat kerugian sebesar 1,1 miliar euro dari total kontrak pembelian sebesar hampir 2 milliar euro.

Kasus ini berakhir dengan adanya kewajiban Airbus untuk membayar denda sebesar 81,35 juta euro. Tidak hanya itu, Airbus juga disebutkan masih menghadapi proses hukum berkait dengan dugaan penipuan dan korupsi di Pengadilan Austria.

Kami juga memandang, bahwa rencana pembelian pesawat tempur bekas Eurofighter Typhoon berpotensi terjadi penyimpangan akibat tidak adanya standar harga yang pasti.

Transparency International dalam survei ‘Government Defence Anti-Corruption Index 2015’ menunjukkan risiko korupsi di sektor militer/pertahanan di Indonesia masih tergolong tinggi.

Dalam survei tersebut, risiko korupsi sektor militer/pertahanan di Indonesia masih tergolong tinggi dengan nilai D, setara dengan negara-negara seperti Namibia, Kenya, dan Bangladesh.

Lebih jauh, setiap pengadaan alutsista harus dilakukan dengan mengikuti ketentuan dalam UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

Dalam hal ini, pengadaan alutsista baru hendaknya lebih dipertimbangkan dengan dibarengi mekanisme offset atau transfer teknologi.

Selain itu, Kementerian Pertahanan harus fokus pada kemandirian industri pertahanan sehingga pengadaan alutsista harusnya memprioritaskan pembelian dari dalam negeri.

Oleh karena itu, Koalisi mendesak Menteri Pertahanan untuk membatalkan rencana pembelian pesawat tempur Eurofighter Typhoon bekas dari Austria.

Baca Juga: Pemerintah Diminta Transparan Soal Pembelian Pesawat Jet

Serta mendesak Komisi I DPR untuk menolak rencana pembelian pesawat tempur bekas milik Austria yang sarat akan problem korupsi.

"Pemerintah membuka rencana pembelian alutsista secara transparan dan akuntabel," imbuhnya.