Suara.com - Busayaran Sudjiwo Tedjo mengusulkan kepada Menteri Nadiem Makarim agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dibubarkan saja. Ia mengusulkan ide ini lantaran dirinya tengah merintis sekolah dengan konsep bekerja.
Sudjiwo Tedjo menyatakan bahwa sekolah yang akan dirintisnya akan diselenggarakan dengan mengharuskan siswanya mencari uang. Selain itu, program pertama saat lulus di sekolah rintisan itu adalah membakar ijazah yang telah diraihnya.
"Usul Pak Menteri, bagaimana kalau Kemendikbud dibubarkan saja. Saya sedang merintis sekolah/kampus di suatu kota, yang program pertamanya bekerja, yang tidak bisa ngasilin duit kami DO, dan program pertama saat lulus adalah membakar ijazah. Jika memang hebat, mereka harus bisa hidup tanpa ijazah," tulis Sudjiwo Tedjo lewat Twitter-nya, Rabu (29/7/2020).
Usulan bernada sentilan ini dilontarkan Sudjiwo Tedjo untuk menanggapi pernyataan Mendikbud Nadiem Makarim yang mengatakan sekolah negeri seharusnya diperuntukkan bagi siswa dengan kondisi ekonomi yang rendah.
"Secara prinsip Undang-undang Dasar kita, sekolah negeri itu seharusnya untuk yang paling membutuhkan secara sosial ekonomi. Itu kan prinsip keadilan sosial yang dijunjung tinggi," kata Menteri Nadiem dalam sebuah acar diskusi daring, Rabu (29/7/2020).
Oleh karena itu, Nadiem mengartikan prinsip itu dengan mengimplementasikan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi atau menggunakan indikator jarak.
Kata Komisioner KPAI soal Sistem Zonasi Sekolah
Salah satu komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti mengatakan sistem zonasi yang ditetapkan pemerintah bisa dilaksanakan dengan baik asal dilakukan dengan cara serius dan tidak hanya menjadikan siswa sebagai 'korban' peraturan zonasi.
"Bukan zonasi siswa. Kalo hanya zonasi siswa, malah menurunkan kualitas pendidikan, jadi harus zonasi siswa, guru, zonasi sumber dana, dan sumber daya," katanya saat ditemui media dalam sebuah acara baru-baru ini.
Baca Juga: Telisik Program Organisasi Penggerak, KPK Segera Panggil Mendikbud Nadiem
Retno lalu melontarkan satu gagasan yang disebut 'Zonasi Pendidikan', di mana siswa tidak perlu mencari sekolah jauh dari rumahnya, sekaligus dapat diajar oleh guru-guru yang berada di area yang sama.
Sistem tersebut dapat dilakukan, asalkan kata Retno, dibuat dengan serius sekaligus mendapat dukungan bukan hanya dari Kememterian Pendidikan tetapi juga lembaga lain seperti Kementerian PUPR, Kementrian Keuangan, Bapenas hingga Kementerian Dalam Negeri untuk bersama-sama membangun sekolah dengan kualitas yang sama.
"Makanya kalau zonasi guru pun dilakukan, mendekati rumah guru, itu akan jauh lebih baik, karena gurunya jadi tidak terlambat, gurunya tidak kelelahan, bisa mengurus anak-anak kandungnya juga. Sekarang nggak usah lah sekolah jauh-jauh kalau kualitasnya sudah sama, mungkin anak tidak perlu lagi ngejar-ngejar yang favorit," tutupnya.
Berita Terkait
-
Din Syamsuddin: Kisruh Dana POP Bukan Salah Nadiem, Tapi Presiden Jokowi
-
Telisik Program Organisasi Penggerak, KPK Segera Panggil Mendikbud Nadiem
-
FSGI Tak Setuju Wacana Kemendikbud Buka Sekolah di Zona Kuning Corona
-
Ramai Diprotes Ortu, Nadiem Sebut PPDB 2020 jadi Revolusi Senyap Pendidikan
-
Kemendikbud Tegaskan Tak Ada Pemberhentian Tunjangan Profesi Guru
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- 5 HP Infinix Kamera Beresolusi Tinggi Terbaru 2026 dengan Harga Murah
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
- 7 Bedak Wardah yang Tahan Lama Seharian, Makeup Flawless dari Pagi sampai Malam
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
Pilihan
-
Diperiksa Kasus Penggelapan Rp2,4 Triliun, Apa Peran Dude Harlino dan Istri di PT DSI?
-
Diguncang Gempa M 7,6, Plafon Gereja Paroki Rumengkor Ambruk Jelang Ibadah Kamis Putih
-
Isak Tangis Pecah di Kulon Progo, Istri Praka Farizal Romadhon Tiba di Rumah Duka
-
Bareskrim Periksa Pasangan Artis Dude Herlino-Alyssa Terkait Skandal Kasus PT DSI Rp2,4 Triliun
-
BREAKING NEWS: Peringatan Dini Tsunami 3, BMKG Minta Evakuasi Warga
Terkini
-
PBB Ungkap Fakta Baru Prajurit TNI Tewas di Lebanon Akibat Ledakan Bom Pinggir Jalan Militer Israel
-
WFH ASN Tak Boleh Disalahgunakan, Mensos: Liburan Bisa Berujung Sanksi
-
Begini Cara Satgas PRR Manfaatkan Kayu Hanyutan di Wilayah Terdampak Bencana
-
Respons Gempa Sulut: Mensos Pastikan Beri Santunan Ahli Waris dan Kirim Bantuan Sesuai Kebutuhan
-
Gegana Turun Tangan! Gereja di Jakarta hingga Bekasi Disisir dan Dijaga Ketat Jelang Ibadah Paskah
-
Kesimpulan DPR Kasus Amsal Sitepu: Desak Eksaminasi dan Evaluasi Kejari Karo
-
Tegas! 1.256 SPPG di Timur Indonesia Disetop Sementara BGN Akibat Abaikan SLHS dan Tak Punya IPAL
-
KPK Akan Maraton Periksa Agen Perjalanan Haji dan Umrah Pekan Depan
-
Iran Pastikan Selat Hormuz Terbuka untuk Dunia, Tapi....
-
Kasus Kuota Haji, KPK Perpanjang Masa Penahanan Gus Alex Hingga 40 Hari ke Depan