Suara.com - Busayaran Sudjiwo Tedjo mengusulkan kepada Menteri Nadiem Makarim agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dibubarkan saja. Ia mengusulkan ide ini lantaran dirinya tengah merintis sekolah dengan konsep bekerja.
Sudjiwo Tedjo menyatakan bahwa sekolah yang akan dirintisnya akan diselenggarakan dengan mengharuskan siswanya mencari uang. Selain itu, program pertama saat lulus di sekolah rintisan itu adalah membakar ijazah yang telah diraihnya.
"Usul Pak Menteri, bagaimana kalau Kemendikbud dibubarkan saja. Saya sedang merintis sekolah/kampus di suatu kota, yang program pertamanya bekerja, yang tidak bisa ngasilin duit kami DO, dan program pertama saat lulus adalah membakar ijazah. Jika memang hebat, mereka harus bisa hidup tanpa ijazah," tulis Sudjiwo Tedjo lewat Twitter-nya, Rabu (29/7/2020).
Usulan bernada sentilan ini dilontarkan Sudjiwo Tedjo untuk menanggapi pernyataan Mendikbud Nadiem Makarim yang mengatakan sekolah negeri seharusnya diperuntukkan bagi siswa dengan kondisi ekonomi yang rendah.
"Secara prinsip Undang-undang Dasar kita, sekolah negeri itu seharusnya untuk yang paling membutuhkan secara sosial ekonomi. Itu kan prinsip keadilan sosial yang dijunjung tinggi," kata Menteri Nadiem dalam sebuah acar diskusi daring, Rabu (29/7/2020).
Oleh karena itu, Nadiem mengartikan prinsip itu dengan mengimplementasikan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi atau menggunakan indikator jarak.
Kata Komisioner KPAI soal Sistem Zonasi Sekolah
Salah satu komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti mengatakan sistem zonasi yang ditetapkan pemerintah bisa dilaksanakan dengan baik asal dilakukan dengan cara serius dan tidak hanya menjadikan siswa sebagai 'korban' peraturan zonasi.
"Bukan zonasi siswa. Kalo hanya zonasi siswa, malah menurunkan kualitas pendidikan, jadi harus zonasi siswa, guru, zonasi sumber dana, dan sumber daya," katanya saat ditemui media dalam sebuah acara baru-baru ini.
Baca Juga: Telisik Program Organisasi Penggerak, KPK Segera Panggil Mendikbud Nadiem
Retno lalu melontarkan satu gagasan yang disebut 'Zonasi Pendidikan', di mana siswa tidak perlu mencari sekolah jauh dari rumahnya, sekaligus dapat diajar oleh guru-guru yang berada di area yang sama.
Sistem tersebut dapat dilakukan, asalkan kata Retno, dibuat dengan serius sekaligus mendapat dukungan bukan hanya dari Kememterian Pendidikan tetapi juga lembaga lain seperti Kementerian PUPR, Kementrian Keuangan, Bapenas hingga Kementerian Dalam Negeri untuk bersama-sama membangun sekolah dengan kualitas yang sama.
"Makanya kalau zonasi guru pun dilakukan, mendekati rumah guru, itu akan jauh lebih baik, karena gurunya jadi tidak terlambat, gurunya tidak kelelahan, bisa mengurus anak-anak kandungnya juga. Sekarang nggak usah lah sekolah jauh-jauh kalau kualitasnya sudah sama, mungkin anak tidak perlu lagi ngejar-ngejar yang favorit," tutupnya.
Berita Terkait
-
Din Syamsuddin: Kisruh Dana POP Bukan Salah Nadiem, Tapi Presiden Jokowi
-
Telisik Program Organisasi Penggerak, KPK Segera Panggil Mendikbud Nadiem
-
FSGI Tak Setuju Wacana Kemendikbud Buka Sekolah di Zona Kuning Corona
-
Ramai Diprotes Ortu, Nadiem Sebut PPDB 2020 jadi Revolusi Senyap Pendidikan
-
Kemendikbud Tegaskan Tak Ada Pemberhentian Tunjangan Profesi Guru
Terpopuler
- Ruben Onsu Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penipuan, Bakal Dipanggil Polisi Minggu Depan
- 20 Kode Redeem FF Aktif 20 Agustus 2026: Klaim Item Langka dan Bundle Spesial
- Harga Serum Penghilang Flek Hitam yang Efektif dan Aman, Ini 5 Rekomendasi Produknya
- Warga Jogja Protes Desil Naik, Status Miskin Masuk Desil 9, Pemda DIY Minta BPS Klarifikasi
- Kunjungi Korban Gempa di NTT Hari Ini, Gus Miftah Gelontorkan Bantuan Rp500 Juta
Pilihan
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
Terkini
-
Jangan Takut Gagal, Kisah Reski Menembus Pendidikan Tinggi Lewat BIDIKSIBA PTBA
-
BPK Audit Kinerja MK dalam Penanganan PHPU 2024 Meski Raih Opini WTP
-
8 dari 10 Anak Indonesia Kekurangan DHA, Ini yang Perlu Diperhatikan Orang Tua
-
Wajah Lain Krisis Karhutla: Anak Terpapar Asap, Perempuan Lebih Berat Merasakan Beban
-
Tanpa Disadari, Teknologi Ini Diam-Diam Mengubah Cara Kita Menjalani Hari
-
KAMMI Minta Aksi AMPB 27 Agustus Ditahan, Khawatir Ditunggangi hingga Picu Kerusuhan
-
PALHI Desak Kejagung Usut Tuntas Dugaan Korupsi PT TPL, Minta Big Boss Diperiksa
-
KAMMI Tolak Aksi Warga Pati di DPR, Tetap Dukung RUU Perampasan Aset
-
Sumsel Makin Membara, 449 Hotspot Karhutla Mengintai Kesehatan Pernapasan Warga
-
Menkeu Siapkan Rp31 T untuk Pengalihan Status PPPK Paruh Waktu