Suara.com - Wasekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim mengkritik Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang jarang terlihat turun menyelesaikan permasalahan pendidikan di masa pandemi virus corona covid-19.
Satriwan mengatakan, terakhir kali dia melihat Nadiem mengurus langsung pendidikan yakni ketika mendampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin di SMA Negeri 4, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (08/07/2020) lalu.
"Mas Menteri selama PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh) ini lebih banyak memerintah dengan metode PJJ juga, jadi saya mengatakan, mas Menteri kita ini menteri pendidikan jarak jauh karena memerintahnya dari jarak jauh juga," kata Satriwan Salim dalam diskusi virtual, Rabu (29/8/2020).
Dia meminta Nadiem untuk turun langsung menghadapi beberapa masalah pendidikan mulai dari permasalahan fasilitas penunjang PJJ yang dikeluhkan banyak siswa hingga polemik Program Organisasi Penggerak (POP), tidak hanya berkomunikasi melalui layar.
"Mas Menteri ini justru kok menjaga jarak, kami melihat begitu, dengan organisasi guru, kita diskusi memang beberapa kali, tapi itu biasa via zoom, kalau mas Menteri satu arah, ya begitu saja, saya melihat Mendikbud adalah menteri jarak jauh," katanya.
Satriwan menegaskan pernyataan ini bukan berarti FSGI setuju pembukaan sekolah sebagai solusi permasalahan PJJ.
FSGI menilai kajian yang tengah dilakukan Kemendikbud terkait pembukaan sekolah di zona kuning sangat berbahaya bagi anak sekolah.
"Ini sama saja membunuh pelan-pelan para siswa dan guru kalau membuka sekolah ini, tanpa didasari kepada penelitian, tanpa didasari semacam penilaian asesmen dari ikatan dokter anak, dari KPAI, dari pemangku kepentingan pendidikan," kata Satriwan.
Satriwan menilai pembukaan sekolah di zona kuning secara administrasi melanggar Surat Keputusan Bersama 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran TA 2020/2021 pada Masa Pandemi COVID-19 yang hanya mengatur pembukaan sekolah di zona hijau.
Baca Juga: Kisruh POP, Menteri Nadiem Minta Maaf Langsung ke Muhammadiyah
Selain itu, penyelenggaraan SKB 4 Menteri yang sudah dilakukan pun masih banyak catatan dalam pelaksanaannya seperti protokol kesehatan yang masih dilanggar oleh beberapa sekolah.
Oleh sebab itu, FSGI berharap Kemendikbud tidak sembarangan membuka sekolah di zona kuning sebab berpotensi menjadi klaster baru layaknya perkantoran yang saat ini meningkat kasus covid karena aktivitas dibuka kembali.
Berita Terkait
-
Kisruh POP, Menteri Nadiem Minta Maaf Langsung ke Muhammadiyah
-
Sudjiwo Tedjo Usul Kemendikbud Dibubarkan: Saya Sedang Merintis Sekolah
-
Din Syamsuddin: Kisruh Dana POP Bukan Salah Nadiem, Tapi Presiden Jokowi
-
Warkop Ini Sediakan Layanan Internet Gratis untuk Siswa Belajar Online
-
Telisik Program Organisasi Penggerak, KPK Segera Panggil Mendikbud Nadiem
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO