Suara.com - Pertumbuhan ekonomi nasional jatuh dan berada di angka minus 5,32 persen pada kuartal kedua. Hal itu mengakibatkan beberapa sektor mengalami kontraksi yang dalam, yakni pariwisata dan penerbangan.
Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas yang disiarkan akun Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (6/8/2020) pagi.
Oleh sebab itu, Kepala Negara menekankan beberapa poin untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Pertama, Jokowi meminta agar banyaknya jumlah bandara berlabel internasional ditelisik kembali. Dia mengatakan, kekinian di Indonesia sudah ada 30 bandara internasional.
"Pertama, saya melihat bahwa airline hub yang kita miliki terlalu banyak dan tidak merata. Ini agar kita lihat lagi. Saat ini terdapat 30 bandara internasional. Apakah diperlukan sebanyak ini. Negara-negara lain saya kira rnggak melakukan ini," ujar Jokowi.
Jokowi mengatakan dari 9 persen lalu lintas, seluruhnya hanya terpusat pada empat bandara. Untuk itu, dia meminta agar penggunaan Bandara Soekarno-Hatta, Ngurah Rai, Juanda, dan Kualanamu dimaksimalkan.
"Coba dilihat dan 9 persen lalu lintas hanya terpusat di empat bandara. Artinya kuncinya ada di empat bandara ini. Di Soekarno-Hatta di Jakarta, Ngurah Rai di Bali, Juanda di Jawa Timur, dan Kualanamu di Sumatera Utara," kata dia.
Kedua, eks Gubernur DKI Jakarta tersebut mengatakan, pemerintah harus berani menentukan mana jasa bandara yang berpotensi menjadi Internasional Hub. Tentunya harus dengan pembagian fungsi sesuai peta geografis serta karateristiknya.
"Saya mencatat ada 8 bandara internasional yang berpotensi menjadi hub dan super hub. Kembali lagi, Ngurah Rai, Soekarno-Hatta, Kualanamu, Yogyakarta, Balikpapan, Hasanuddin, Samratulangi dan Juanda yang ada di Suarabaya," beber dia.
Baca Juga: Jokowi Bakal Genjot Belanja Negara Agar Indonesia Terhindar dari Resesi
Terakhir, Jokowi meminta adanya pengelolaan ekosistem untuk mendorong sektor pariwisata. Nantinya, dia berharap penerbangan di Indonesia bisa terintegritas dengan sektor pariwisata.
"Termasuk penerbangan betul-betul harus di desain dengan manajemen yang lebih terintegrasi, lebih terkonsolidasi dari hulu sampai ke hilir. Ini yang tidak pernah dilakukan," kata Jokowi.
"Mulai dari manajemen airline, manajemen bandaranya, manajemen layanan penerbangannya yang tentu saja tersambung dengan manajemen destinasi, tersambung dengan manajemen hotel dan perjalanan, dan bahkan sampai ke manajemen produk-produk lokal dan industri kreatif yang kita miliki," Jokowi menambahkan.
Berita Terkait
-
Jokowi Terbitkan Inpres untuk Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan
-
Rocky Sebut Jokowi Lakukan Prostitusi Politik, Istana: Itu Tudingan Kosong
-
Jokowi Bakal Genjot Belanja Negara Agar Indonesia Terhindar dari Resesi
-
Lahir di Masa Pandemi, Jokowi Diminta Ekstra Jaga Cucu Keempatnya
-
Daya Beli Lesu, Sektor Pertanian di DIY Alami Kontraksi Hingga 9,98 Persen
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Kontroversi Grok AI dan Ancaman Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
Terkini
-
Dermaga Halte Buaran Diseruduk Kendaraan Pribadi, TransJakarta Koridor 11 Terpaksa Alihkan Rute
-
Cuaca Senin Pagi: Jakarta Dikepung Hujan Lebat dan Angin Kencang, Cek Daftar Wilayah Terdampak!
-
Laporan PRISM 2025 Sebut Jakarta Jadi Kota Paling Diminati Sepanjang 2025
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu