Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani memastikan partainya akan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) pada Sabtu (8/8/2020) besok. Salah satu agendanya mengukuhkan kembali Prabowo Subianto menjadi Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Gerindra.
Saat Rapimnas tanggal 4 Juni 2020, Prabowo memberikan jawaban bersedia untuk kembali memimpin Gerindra lima tahun ke depan dan itu melegakan bagi para kader.
"Hal ini merupakan sebuah lanjutan dari keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) tanggal 4 Juni lalu yang meminta kesediaan Prabowo untuk melanjutkan kepemimpinannya di Partai Gerindra, baik sebagai Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum," kata Ahmad Muzani dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (6/8/2020).
Menurut dia, KLB akan membahas pertanggungjawaban DPP yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
"Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan pandangan dari DPD sekaligus penetapan Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina (KDP) Partai Gerindra," ujarnya.
Dia menjelaskan, merujuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), kongres harus digelar pada tahun 2020.
Namun menurut dia, pelaksanaan kongres yang berbarengan dengan situasi pandemi COVID-19, Rapimnas memutuskan agar kongres pertama diselenggarakan secara luar biasa.
"Dari sisi waktu, tahun 2020 itu berarti telah berakhirnya masa mandat yang diberikan oleh Kongres Luar Biasa lima tahun yang lalu. Tetapi karena keadaannya luar biasa, di mana tidak dimungkinkan perkumpulan yang banyak," katanya.
Dia menjelaskan, merujuk situasi pandemi COVID-19, kongres tidak memungkinkan untuk dihadiri ribuan kader Partai Gerindra yang jumlah peserta kongres diperkirakan dapat mencapai 2500 hingga 3000 orang mulai dari pengurus DPC, DPD, dan DPP.
Baca Juga: Siap Lawan PDIP-Gerindra, 4 Parpol Ini Dukung Idris-Imamdi di Pilkada Depok
Karena itu menurut dia, pelaksanaan KLB akan menerapkan protokol kesehatan secara ketat misalnya para pengurus DPD, DPP dan Dewan Pembina yang merupakan peserta kongres, semuanya harus menjalani uji swab.
"Selanjutnya, para peserta kongres harus mengenakan masker dan sarung tangan serta rutin mencuci tangan. Uji swab yang kita lakukan kepada semua peserta kongres adalah bagian dari cara kami menaati protokol kesehatan di masa pandemi ini," ujarnya.
Dia menjelaskan, KLB rencananya akan diselenggarakan secara virtual dan fisik, peserta yang hadir secara virtual merupakan para pengurus DPC seluruh Indonesia dan sebagian pengurus DPP.
Sementara itu menurut dia, peserta KLB yang hadir secara fisik adalah pengurus DPD yang mendapatkan mandat dari DPC di provinsinya, Dewan Pembina dan pengurus DPP. (Antara)
Berita Terkait
-
Babak Baru Perang Lawan Pencucian Uang: Prabowo 'Upgrade' Komite TPPU Tunjuk Yusril Jadi Ketua
-
Adu Kekayaan Hendrar Prihadi dan Sarah Sadiqa: Mantan vs Kepala LKPP Baru
-
Prabowo Teken Inpres Soal Pembangunan Kampung Haji Indonesia di Mekah, Begini Isinya
-
Kritik Pedas Rocky Gerung Respons Reshuffle Prabowo: Cuma 'Dikocok Ulang', Hasilnya Sama Saja
-
Sosok dan Rekam Jejak Angga Raka Prabowo yang Punya 2 Jabatan: Kepala BKP & Wamen Komdigi
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu