Suara.com - Program subsidi gaji yang diberikan pemerintah kepada tenaga kerja berpenghasilan di bawah Rp 5 juta akan menggunakan database dari BPJS Ketenagakerjaan. Nantinya sejumlah pekerja yang memenuhi syarat akan dapat bantuan Rp 600 ribu per bulan.
Terkait itu, Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Naingolan memastikan pihaknya telah melihat data-data yang ada di BPJS Ketenagakerjaan tersebut.
Pihak KPK meyakini database tersebut bisa dipakai untuk pendataan para penerima subsidi gaji tenaga kerja.
"Oleh karena itu, kami percaya database ini meski ada penyempurnaan di sana sini, pada dasarnya database di BPJS Ketenagakerjaan pernah kami lihat," ujar Pahala melalui keterangan secara virtual, Senin (10/8/2020).
Pahala menuturkan, pihaknya sudah mengkaji terkait pendataaan tenaga kerja yang ada di BPJS Ketenagakerjaan pada tahun lalu. Karena itu KPK siap mengawal berjalannya program subsidi gaji tenaga kerja.
"Tim KPK ada pengkajian sejak tahun lalu, jadi rasanya kalau kita pikir untuk seri pertama ini bisa berjalan. Akan tetapi sebagaimana arahan pimpinan KPK, kami siap untuk membantu supaya program ini berjalan," ucap dia.
Lebih lanjut, Pahala menegaskan KPK akan mengumumkan ke publik jika menemukan adanya kejanggaalan dalam proses penyempurnaan data penerima manfaat.
"Garis besarnya kami pahami, dan database sementara kami lihat dan cukup andal. Nah di level teknis kami mohon kerja sama dari BPJS Ketenagakerjaan dan Kemenaker untuk melihat secara teknis, dan sampel ke beberapa wilayah untuk meyakinkan bahwa yang dituju adalah penerima yang tepat," katanya.
Sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pemerintah menaikkan jumlah calon penerima subsidi gaji tenaga kerja yang semula 13,8 juta pekerja menjadi 15,7 juta pekerja.
Baca Juga: Pemerintah Tambah Syarat untuk Pekerja Penerima Bantuan Rp 600 Ribu
Kenaikan jumlah calon penerima subsidi kata Ida, berdasarkan hasil rapat dengan kementerian dan lembaga terkait
"Kami bersepakat jumlah calon penerima ditingkatkan menjadi 15.725.232 orang, dari yang semula hanya 13.870.496 orang," ujar Ida Fauziyah dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/8/2020).
Sehingga jumlah anggaran yang digelontorkan dalam program subsidi gaji tenaga kerja mengalami kenaikan menjadi Rp 37,7 triliun. Semula pemerintah menggelontorkan anggaran subsidi gaji yakni Rp 33,1 triliun.
Berita Terkait
-
Dituntut 8 Tahun Bui dan Hak Politik Dicabut, Wahyu: Sangat Berat, Tak Adil
-
Laode Harap Independensi Hakim MK Dapat Kembalikan UU KPK Yang Lama
-
Syarat Dapat BLT Rp 600 Ribu, Harus Datang ke Kantor BPJS Ketenagakerjaan?
-
KPK Siap Bantu Polri Gelar Perkara Skandal Red Notice Djoko Tjandra
-
Kasus Suap Nurhadi, KPK Kembali Panggil Saksi Ferdy yang Sempat Mangkir
Terpopuler
- 3 Sepatu New Balance Tanpa Tali, Bantalan Nyaman untuk Jalan Kaki Jauh
- Warga Kayumanis Bogor Tolak PSEL
- 5 Sepatu Adidas Tanpa Tali yang Serbaguna, Anti Pegal Dipakai Jalan Seharian
- Deretan Tokoh Top Bakal Turun Gunung ke UGM Besok, Bahas Nasib Bangsa Lewat Konferensi Republik
- 5 HP Baru 2026 Memori Besar dan Baterai Badak untuk Multitasking, Harga Rp2 Jutaan
Pilihan
-
Drama Final Liga Champions: Sakitnya Arsenal, PSG Back to Back Juara
-
Kesehatan Donald Trump Bermasalah? Gedung Putih Dituding Tutupi Hasil Medical Check-up
-
Kebakaran RSUD Syekh Yusuf Gowa, Begini Kondisi Terkini Pasien
-
Israel Bombardir Lebanon, 74 Warga Jadi Korban Satu Keluarga Tewas Saat Kabur
-
AS-Iran Kembali Sepakati Gencatan Senjata, Harga Minyak Stabil di USD 90
Terkini
-
Predator di Balik Tembok Pesantren: Mengapa Kasus Kekerasan Seksual Sulit Diungkap?
-
Bakal Bertemu Prabowo-Gibran? Djarot Beri Sinyal Megawati Hadiri Peringatan Hari Lahir Pancasila
-
3 Kali ke Prancis dalam 5 Bulan, Elite PDIP Pertanyakan Urgensi Kunjungan Presiden Prabowo
-
Sumber Teror Api Misterius di Seyegan Mulai Terkuak, Tim UPN Soroti Gas Metana dari Bekas Rawa
-
Bukan Mistis! Misteri Barang Terbakar Sendiri di Sleman Terungkap, Pakar UGM Bongkar Biang Keroknya
-
Pandji Pragiwaksono Soroti 'Pengakuan Terbuka' Prabowo Soal Keterlibatan Partai dalam Tender Negara
-
Prof Uceng: Negara Bukan Takut Film Pesta Babi, Tapi Takut Narasi Alternatif
-
Sebut Film 'Pesta Babi' Aman Secara Hukum, Uceng UGM: Jangan-Jangan Ada Unsur Politik?
-
Ribuan Lansia Jalan Sehat Meriahkan Puncak HLUN 2026 di NTT
-
Guru Besar UGM Cium Ada Perubahan Sikap yang Tak Biasa Usai Mama Sinta Lapor Polisi soal Pesta Babi