Ancaman Nyata dari AS hingga AI: Bagaimana RI Menjaga 'Benteng' Pembangunan Nasional di 2026?

Suara.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia mampu menjaga stabilitas pembangunan nasional meski dunia tengah dibayangi ketidakpastian global yang meningkat. Hal ini disampaikan Dave dalam Seminar Nasional 2026 bertema "Dynamic Resilience: Menjaga Stabilitas Pembangunan Nasional di Tengah Ketidakpastian Global" di Kampus IBI-Kosgoro 1957, Jakarta Selatan.

Dave mencatat bahwa Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) telah mengonfirmasi momentum penguatan ekonomi Indonesia pada Triwulan III-2025 tetap terjaga. Namun, ia mengingatkan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan agar tidak lengah.

"Berbagai risiko global perlu terus diwaspadai, termasuk dampak tarif impor Amerika Serikat (AS), konfrontasi geoekonomi, tren reshoring dan friendshoring, hingga eskalasi ketegangan geopolitik," ujar Dave Laksono, Kamis (26/2/2026).

Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 ini menekankan pentingnya penguatan sinergi antarlembaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, persaingan global saat ini telah merambah pada perebutan sumber daya strategis, seperti mineral kritis dan teknologi kecerdasan buatan (AI).

Dalam menghadapi tekanan ini, Dave menilai konsep “geopolitik Bung Karno” kembali relevan untuk membentuk ulang pola kompetisi global yang berpihak pada kepentingan nasional.

Ia menambahkan, pemerintah saat ini gencar memperkuat iklim investasi.

"Presiden bersama para menteri sedang meningkatkan kepercayaan publik agar Indonesia tetap menjadi destinasi investasi utama. Transformasi sektor regulasi terus dilakukan demi menciptakan lapangan kerja," ungkapnya.

Dave juga menyoroti laporan Global Risks Report 2025 dari WEF yang mencatat risiko non-ekonomi, seperti misinformasi dan polarisasi, yang dapat memperburuk krisis. Ia menegaskan bahwa kunci keberhasilan investasi bukan hanya pada desain regulasi, melainkan pada eksekusi dan kepastian implementasi.

"US–Indonesia Investment Report 2025 menegaskan bahwa policy execution dan predictability menjadi variabel penentu. Pelaku usaha sangat menekankan pentingnya kejelasan, koherensi, dan konsistensi kebijakan," jelas Dave.

Baca Juga: PDIP Kritik RI Gabung Board of Peace Tanpa Persetujuan DPR, Singgung Biaya 8.000 Pasukan

Terkait peran internasional, Dave mengapresiasi bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace (BoP).

"Langkah ini memberikan harapan baru bagi upaya nyata Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO), HR Agung Laksono, mengingatkan bahwa kesejahteraan rakyat harus tetap menjadi prioritas utama di tengah dinamika global. Sementara itu, Duta Besar Dr. Nana Yuliana menekankan perlunya strategi jitu untuk melindungi pasar domestik jikalau dibanjiri produk asing, khususnya dari Amerika Serikat.