Suara.com - Rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menutup jalur tol lingkar dalam sebagai jalur khusus sepeda road bike mendapatkan pertentangan. Bahkan Anies hanya dianggap mencari perhatian lewat kebijakannya itu.
Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak mengaku bingung dengan rencana tersebut.
Lantaran dalam situasi sekarang ini, pembuatan jalur sepeda khusus road bike bukan hal yang mendesak.
Karena itu, ia menganggap Anies hanya sekadar membuat rencana kontroversial demi menggaet perhatian media massa.
"Menurut saya untuk jalan tol diizinkan sepeda hanya sekadar cari perhatian supaya menjadi sumber berita saya menduga seperti itu. Tapi urgensinya apa? Dia mencoba-coba tapi sekaligus pengen jadi bahan pemberitaan seperti itu," ujar Jhonny saat dihubungi pada Jumat (28/8/2020).
Menurutnya, lebih baik Anies mengoptimalkan penggunaan jalur sepeda yang sudah ada saat ini.
Jika ingin memfasilitasi pengguna road bike, maka ia menyarankan pembuatan satu tempat khusus yang lain.
"Kalau pun mengakomodir pembalap sepeda atau rombongan sepeda kan ada tempat tempat lain iya kan. Itu harus dicari solusi lain misalnya jalur mana ya diberikan aja ke pesepeda itu pas hari Minggu," jelasnya.
Bahkan, menurutnya rencana ini bisa membahayakan para pesepeda itu sendiri. Sebab jalan tol pada dasarnya hanya boleh digunakan oleh kendaraan roda empat atau lebih.
Baca Juga: Polemik Jalur Sepeda di Tol Jakarta, Polisi Tunggu Izin Kementerian PUPR
"Jalan tol itu kan diperuntukkan kendaraan bermesin roda empat kenapa jadi untuk sepeda? Kalau terjadi hal yang tidak diinginkan jaminannya bagaimana," katanya.
Diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali berkeinginan membuat jalur sepeda khusus. Kali ini, ia meminta untuk dilakukan penutupan jalan tol demi lintasan kendaraan ramah lingkungan itu.
Permintaan ini disampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mochamad Basoeki Hadimoeljono dalam surat permohonan nomor 297/-1.792.1 tentang pemanfaatan ruas jalan tol lingkar dalam (Cawang-Tanjung Priok).
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo membenarkan soal permohonan tersebut. Alasan Anies ingin jalan tol digunakan, karena penggunaan sepeda di ibu kota sudah meningkat tajam.
"Oleh sebab itu, kami dari pak gubernur mengusulkan kepada pak Menteri PUPR untuk disiapkan satu ruas tol, tepatnya mulai di Kebon Nanas sampai dengan ke arah Tanjung Priok," ujar Syafrin di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (26/8/2020).
Syafrin menjelaskan, nantinya jika diterima oleh Basuki, jalan tol hanya ditutup pada hari Minggu pukul 06.00-09.00 WIB. Selain itu, hanya jenis sepeda jalan raya atau road bike yang diizinkan masuk ke dalam lokasi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Sultan Najamudin: Semua Mantan Presiden RI yang Telah Berpulang Layak Diberi Gelar Pahlawan
-
Tragis! Siswa Internasional Pahoa Jatuh dari Lantai 8: Fakta Baru Terungkap
-
Bela Soeharto dari Tuduhan Genosida, Fadli Zon: Nggak Pernah Ada Buktinya
-
Korupsi Minyak Pertamina: 8 Tersangka Dilimpahkan ke Pengadilan, Riza Chalid Lolos?
-
KPK Ungkap Modus 'Jatah Preman' Gubernur Riau, PKB: Buka Seterang-terangnya, Siapa di Balik Itu?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Menko PMK Pratikno Turun Tangan
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Masih Dikaji, Gubernur Pramono: Belum Tentu Naik
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' ke Dinas PUPR Rp7 Miliar, KPK: Pakai Kode 7 Batang
-
Profil dan Pendidikan Rismon Sianipar yang Menduga Prabowo Tahu Ijazah Palsu Wapres Gibran
-
Pemprov Riau Diperingatkan KPK: Sudah 4 Gubernur Kena OTT! Ada Masalah Serius di PBJ?