DPR Minta Skandal Mark-up Biaya Tes PCR di Rumah Sakit Diusut Tuntas

Suara.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi turun tangan menindaklanjuti temuan mahalnya harga tes polymerase chain reaction atau PCR di sejumlah rumah sakit.

Untuk diketahui, dalam paparannya di Komisi VIII, Doni Monardo Ketua Satgas Penanganan Covid-19 yang juga Ketua BNPB, menyebut ada rumah sakit yang memberi harga tes PCR lima kali lipat dari harga seharusnya.

"Untuk itu saya pikir tes itu merupakan hal yang sangat urgen bagi masyarakat dan kalau harganya masih terlalu mahal menurut Ketua BNPB, seharusnya Gugus Tugas Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional bisa segera merespon hal tersebut," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (4/9/2020).

Dasco berujar, tindak lanjut temuan tersebut diperlukan agar ke depannya ada batasan harga yang ditetapkan untuk melakukam tes PCR.

Dengan begitu, tidak ada lagi perbedaan harga yang melampaui harga seharusnya, bahkan hingga lima kali lipat.

"Sehingga kemahalan-kemahalan PCR atau perbedaan harga-harga PCR itu bisa disamakan atau minimal ada patokan harga. Karena region yang dipakai mungkin berbeda sehingga masyarakat yang akan melakukan tes PCR juga tidak terbebani secara berlebihan," ujar Dasco.

Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Doni Monardo mengungkapkan ada rumah sakit tertentu yang memainkan harga tes polymerase chain reaction/PCR hingga lima kali lipat dari harga normal. Namun Doni tidak menyebutkana nama rumah sakit yang mematok harga mahal tes PCR.

"Ada rumah sakit yang mematok harga tes PCR Swab sampai di atas Rp2,5 juta. Padahal harga rutin atau harga yang bisa kita lihat sebenarnya tidak akan lebih dari Rp500 ribu per unit atau per sekali pemeriksaan spesimen," kata Doni saat rapat dengan Komisi VIII DPR, Kamis (3/9/2020).

Doni juga menemukan ada laboratorium dikelola pemerintah yang seharusnya gratis, justru turut memasang tarif untuk tes swab kepada masyarakat. Padahal pihaknya telah mendistribusikan jutaan PCR ke seluruh daerah.

Baca Juga: Belum Bisa Digunakan, Alat PCR Pemkot Tangsel Terhambat Izin Kemenkes

"Memang kalau dilihat 51 persen mereka yang sekarang mengikuti tes swab ini adalah gratis, itu adalah lab-lab yang dikelola pemerintah. Tapi ada juga lab-lab tertentu kami dapat laporan ada yang minta bayaran kepada masyarakat," ujar Ketua Satgas Covid-19.

Atas temuan tersebut, Satgas Covid-19 akan berbicara dengan Kementerian Kesehatan sebagai tindak lanjut untuk mentertibkan rumah sakit maupun laboratorium yang melambungkan harga tes PCR.

Sekaligus menetapkan harga standar untuk setiap pemeriksaan spesimen di Indonesia.

"Supaya harganya standar kami tidak ingin pengusaha yang membeli alat, membangun jaringan, mereka rugi. Tapi kami juga tidak ingin masyarakat mengalami kerugian. Jadi kami akan libatkan BPKP untuk memutuskan harga yang layak sehingga berjalan dengan baik."