Suara.com - Pemilihan kepala daerah yang berlangsung di tengah pandemi Covid-19 berpotensi memunculkan klaster baru Covid-19 atau klaster pilkada.
Ketidakpatuhan dalam menerapkan protokol kesehatan ketika pasangan calon kepala daerah deklarasi atau mendaftar ke kantor KPU dan saat berkampanye pun berpotensi menimbulkan penyebaran virus.
"Apalagi kasus positif Covid-19 di Indonesia tercatat sampai dibulan September hampir menembus angka 200 ribu kasus," ujar Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies Jerry Massie, Senin (7/9/2020).
Menurut Jerry seharusnya Indonesia berkaca pada pemilu di Amerika Serikat yang juga diselenggarakan di tengah pandemi. Untuk meminimalisir penyebaran virus, pemberian surat suara menggunakan jasa kantor pos.
KPU maupun pemerintah Indonesia memang sudah membuat aturan pelaksanaan pilkada di tengah pandemi, namun tak bisa dipungkiri magnet massa pendukung kandidat tak bisa dihindari. Menurut Jerry jika demikian, seharusnya pemerintah membuat Peraturan KPU berikut dengan sanksi yang tegas buat kandidat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.
"Apabila salah satu paslon melanggar protokol kesehatan dibuatlah sansi tegas yaitu tidak dapat mengikuti pencalonan. Minimal buat sanksi yang tegas untuk efek jera," kata dia.
Jerry berharap ada aturan KPU terkait pengetatan sistem untuk langkah preventif terhadap penyebaran Covid-19 agar tak memicu klaster pilkada.
"Untuk mengantisipasinya protkol kesehatan perlu diperketat dan Kalau perlu tak pakai masker dilarang memilih," kata mantan peneliti Komite Pemilih Indonesia.
Selain itu, kata Jerry, pada waktu pelaksanaan pemungutan suara nanti, tempat pemungutan suara harus dipisahkan antara zona merah dan zona hijau untuk menutup kemungkinan adanya klaster baru.baru.
Baca Juga: Tata Cara Berkunjung ke Perpustakaan Selama New Normal
"Jika perlu di rumah sakit dibuat bilik TPS dikhususkan untuk pasien yang sedang menjalani masa karantina," papar Jerry.
"Protokol kesehatan perlu diperketat dan antisipasi. Kalau perlu tak pakai masker di larang memilih," Jerry menambahkan.
Berita Terkait
-
Harga Minyak Dunia Dekati 100 dolar AS per Barel setelah Amerika dan Iran Saling Serang
-
Rudal Iran Rusak Hangar Jet Tempur AS di Pangkalan Yordania
-
AS Resmi Jatuhkan 36 Sanksi Baru untuk Lumpuhkan Iran, Pesawat Sipil Dilarang Melintas
-
Aktivitas Vulkanik Anak Krakatau, Kedutaan AS Ingatkan Warganya untuk Waspada
-
Dampak Terbaru Perang AS-Iran Bikin Analis Kaget Kondisi Harga Minyak Dunia Jadi Begini
Terpopuler
- Gelar Bukan Segalanya, Boni Hargens Sepakat dengan Prof Gayus Lumbuun Soal Aturan Sidang S3
- 7 Cara Menghilangkan Kerak Gosong di Bawah Setrika agar Tidak Lengket dan Mengkilap
- Wakapolri Minta Jajaran Siap Hadapi Isu Aksi 'Black September', Apa Itu?
- Anak Buah Prabowo Curigai Alat Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung, Netizen: Alam Saja Kena Fitnah
- 5 Menit Kota Makassar Diguyur Hujan
Pilihan
-
Rp11 Triliun Disiapkan untuk Isi Rekening Massal, Seorang Dapat Berapa?
-
Harusnya Bisa Kenyang dan Sehat, 230 Siswa di Pati Malah Keracunan Usai Santap MBG
-
Drone Thermal Dikerahkan, SAR Perluas Pencarian 5 Jurnalis Hilang di Perairan Anak Krakatau
-
Cari 5 Jurnalis Hilang di Anak Krakatau, 6 Kapal Sisir Laut hingga 271 Nautical Mile
-
Duh! 273 Siswa dan 43 Guru di Pati Diduga Keracunan MBG
Terkini
-
Heboh Prajurit TNI Pukul Warga di Rangko hingga Babak Belur, Dandim Angkat Bicara
-
Sering Nyeri Saat Naik Tangga? Kenali Penyebabnya Sebelum Lutut Makin Sulit Diajak Bergerak
-
Cara Kerja Teknologi AI uMI Panvivo PET/CT, Bisa Bantu Deteksi Lesi Kanker Berukuran Sangat Kecil
-
Belanja Elektronik Makin Mudah via Online, Ini Alasan Konsumen Masih Datang ke Toko
-
Makin Dekat Bela Timnas Indonesia, Statistik Terbaru Laurin Ulrich Nyaris Dekati Lionel Messi
-
Terjaring di Demo 27 Agustus, 29 Pelajar Jakarta Dikirim Ikut Pembekalan Bela Negara, Ada dari SD
-
BAIC T1 Unjuk Gigi di GIIAS Bandung 2026
-
PHE Selesaikan Survei Seismik Offshore 2D SE Java Frontier Area Laut Selatan Jawa di Samudera Hindia
-
Muak Kondisi Pemerintahan dan Pembangunan, Warga Kabupaten Bandung Barat Ngadu ke Jakarta
-
Program Tak Goyah Dihantam Kritik: Benarkah Suara Publik Tak Mengusik MBG?