Suara.com - Pemilihan kepala daerah yang berlangsung di tengah pandemi Covid-19 berpotensi memunculkan klaster baru Covid-19 atau klaster pilkada.
Ketidakpatuhan dalam menerapkan protokol kesehatan ketika pasangan calon kepala daerah deklarasi atau mendaftar ke kantor KPU dan saat berkampanye pun berpotensi menimbulkan penyebaran virus.
"Apalagi kasus positif Covid-19 di Indonesia tercatat sampai dibulan September hampir menembus angka 200 ribu kasus," ujar Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies Jerry Massie, Senin (7/9/2020).
Menurut Jerry seharusnya Indonesia berkaca pada pemilu di Amerika Serikat yang juga diselenggarakan di tengah pandemi. Untuk meminimalisir penyebaran virus, pemberian surat suara menggunakan jasa kantor pos.
KPU maupun pemerintah Indonesia memang sudah membuat aturan pelaksanaan pilkada di tengah pandemi, namun tak bisa dipungkiri magnet massa pendukung kandidat tak bisa dihindari. Menurut Jerry jika demikian, seharusnya pemerintah membuat Peraturan KPU berikut dengan sanksi yang tegas buat kandidat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.
"Apabila salah satu paslon melanggar protokol kesehatan dibuatlah sansi tegas yaitu tidak dapat mengikuti pencalonan. Minimal buat sanksi yang tegas untuk efek jera," kata dia.
Jerry berharap ada aturan KPU terkait pengetatan sistem untuk langkah preventif terhadap penyebaran Covid-19 agar tak memicu klaster pilkada.
"Untuk mengantisipasinya protkol kesehatan perlu diperketat dan Kalau perlu tak pakai masker dilarang memilih," kata mantan peneliti Komite Pemilih Indonesia.
Selain itu, kata Jerry, pada waktu pelaksanaan pemungutan suara nanti, tempat pemungutan suara harus dipisahkan antara zona merah dan zona hijau untuk menutup kemungkinan adanya klaster baru.baru.
Baca Juga: Tata Cara Berkunjung ke Perpustakaan Selama New Normal
"Jika perlu di rumah sakit dibuat bilik TPS dikhususkan untuk pasien yang sedang menjalani masa karantina," papar Jerry.
"Protokol kesehatan perlu diperketat dan antisipasi. Kalau perlu tak pakai masker di larang memilih," Jerry menambahkan.
Berita Terkait
-
Jerman, Prancis, Swedia dan Norwegia Kirim Militer ke Greenland, NATO Siap Hadang AS
-
Tolak Pilkada Lewat DPRD, Presiden Partai Buruh: Cuma Untungkan Bandar Politik!
-
Eskalasi AS-Iran: Ada Operasi Intelijen Israel di Balik Protes Rakyat Iran?
-
Berani Lawan Arus Sendirian, Mampukah PDIP Jegal Wacana Pilkada via DPRD di Parlemen?
-
Rakyat Rugi Besar! Ini Bahaya Pilkada jika Dikembalikan ke DPRD Menurut Netgrit
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- 5 Sampo Penghitam Rambut yang Tahan Lama, Solusi Praktis Tutupi Uban
- 5 Mobil Nissan Bekas yang Jarang Rewel untuk Pemakaian Jangka Panjang
- 4 Bedak Wardah Terbaik untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Samarkan Kerutan
- 7 Sepatu Skechers Wanita Tanpa Tali, Simple Cocok untuk Usia 45 Tahun ke Atas
Pilihan
-
John Herdman Termotivasi Memenangi Piala AFF 2026, Tapi...
-
Purbaya Sebut Bisnis Sektor Media Cerah: Saham DIGI, TMPO, dan VIVA Langsung Ceria
-
Dari 'Kargo Gelap' Garuda ke Nakhoda Humpuss: Kembalinya Ari Askhara di Imperium Tommy Soeharto
-
Tanpa Bintang Eropa, Inilah Wajah Baru Timnas Indonesia Era John Herdman di Piala AFF 2026
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
Terkini
-
Dedi Mulyadi dan Willy Bongkar Sisi Gelap Gunung Emas: 70 Ribu Gurandil dan Raup 250 Ton Emas Sehari
-
Ada Proyek Pipa PAM Jaya, Dishub DKI Terapkan Rekayasa Lalin di R.A. KartiniFatmawati Mulai Besok
-
Malam-malam Mendiktisaintek Brian Yuliarto Datangi Istana, Dibonceng Patwal
-
Suara.com Bersama LMC Gelar 'AI Tools Training for Journalists' di Yogyakarta
-
Pengaduan Pelanggaran Hak Anak ke KPAI Melonjak, Identitas 66 Persen Pelaku Tidak Diungkap
-
Antisipasi Banjir, Pemprov DKI Perpanjang Operasi Modifikasi Cuaca Hingga 22 Januari
-
Hirup Udara Bebas, Laras Faizati Ingin Ziarah ke Makam Ayah Hingga Main ke Mal
-
Pakar Hukum Sebut Pilkada Lewat DPRD Suburkan Oligarki dan Renggut Kedaulatan Rakyat
-
Mendagri Pimpin Rakor Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra
-
DPRD DKI Pastikan Tiang Monorel Rasuna Said Kembali ke Adhi Karya usai Dibongkar Pemprov