Suara.com - Politikus PDI Perjuangan Ruhut Sitompul mengkritik anggota Komisi VIII DPR yang menjadikan Menteri Agama Fachrul Razi bulan-bulanan dalam rapat kerja. Dia menganalogikan oknum anggota dewan itu salah mengukur baju orang lain.
"Salah mengukur bajumu dengan ukuran badan orang lain. Kalimat aku tujukan ke oknum anggota Komisi VIII DPR RI raker kemarin dengan menteri agama. Beliau bijak menanggapi mengukur ke-Islaman Bapak jenderal purn. Fachrul Razi, eks wakil pangab, Pak Fachrul ayah Aceh ibunya Sumbar," kata Ruhut melalui akun Twitter @ruhutsitompul.
Ruhut memuji-muji sikap Fachrul Razi ketika menghadapi cecaran anggota DPR dalam rapat kerja yang berlangsung Selasa (8/9/2020). Antara lain, dia dicecar soal ucapan-ucapan yang dianggap memicu kegaduhan di masyarakat, seperti yang baru-baru ini soal anak good looking diusupkan buat sebar radikalisme dan program penceramah bersertifikat.
"Menteri Agama Jenderal Purn. Fachrul Razi eks Wakil Panglima TNI menunjukkan kelasnya, 100 nilainya, walaupun menjadi bulan-bulanan anggota DPR. Raker kemarin dengan pengendalian diri yang sangat tinggi. Pak Joko Widodo Presiden RI kami bangga melihat menteri-menteri pembantu Presiden," kata Ruhut.
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf menilai peningkatan kapasitas mubaligh dan dai memang diperlukan, namun caranya jangan sampai menimbulkan kecurigaan. Dia menyarankan sebaiknya dilakukan melalui Majelis Ulama Indonesia.
"Lebih baik tidak dilakukan lewat Kementerian Agama agar tidak timbul kecurigaan. Diperlukan kebijakan yang lebih bijaksana dan mengayomi," kata Bukhori (Antara).
Bukhori mengatakan pola-pola kebijakan yang berpeluang membelah umat dan rasa kebangsaan sebaiknya dihindari.
Menurut dia, rencana sertifikasi terhadap ulama atau penceramah bersertifikat berpotensi membelah umat dan bangsa.
"Karena itu, saya tidak setuju dengan program itu. Masukan dari beberapa organisasi, dai, dan ulama, rencana tersebut justru akan menimbulkan kondisi yang tidak kondusif. Tolong ditinjau lagi," katanya.
Baca Juga: Fadli Zon Pimpin Indonesia dalam Sidang Komisi Politik AIPA ke-41
Sedangkan Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi PAN Yandri Susanto mengatakan pernyataan Fachrul Razi mengenai paham radikalisme disusupkan ke lingkungan masjid lewat anak-anak yang mengerti agama, berpenampilan menarik (good looking), tidak tepat dan dapat membuat kegaduhan di tengah masyarakat.
“Komisi VIII menyayangkan pernyataan yang dibuat Menteri Agama mengenai paham radikalisme, ini dapat membuat pro dan kontra serta membuat kegaduhan publik,” kata Yandri dalam laporan Suara.com sebelumnya.
Yandri menilai Fachrul Razi sudah sering membuat keresahan di tengah masyarakat, seperti larangan memakai cadar, celana cingkrang, dan yang terbaru paham radikalisme, yang terbentuk berdasarkan anak berpenampilan menarik yang menguasai Bahasa Arab dan hafal Alquran.
“Pak menteri sudah sering buat kegaduhan, mulai dari larangan memakai cadar, celana cingkrang dan yang terbaru institusi pemerintahan dapat disusupi paham radikal yang diawali dari mengirimkan anak yang good looking untuk mendapat simapati, seperti anak yang menguasai bahasa Arab,” kata Yandri.
Yandri mendesak Fachrul Razi untuk menjelaskan pernyataan-pernyataan itu.
“Saya minta penjelasannya mengenai ini pak menteri. Jangan sampai nanti masyarakat salah dalam menafsirkannya,” kata Yandri.
Berita Terkait
-
Tiga Manajer KDMP dan KNMP Meninggal di Latsarmil! DPR Desak Evaluasi Total Latihan Fisik
-
Cuma di Indonesia TNI Turun ke Sawah, DPR Bela Prabowo: Tentu Jadi Kebanggaan
-
Tak Lagi Dianaktirikan, Menkes Pastikan BPJS Dokter Magang Kini Ditanggung Negara
-
Gaji Dokter Timpang! Menkes: Ada yang Miliaran, Ada yang Selevel Tukang Parkir
-
Komisi VI DPR Usul PaDi UMKM Jadi Marketplace Nasional, Dorong Perlindungan Pelaku Usaha Kecil
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT