Suara.com - Sebanyak 60 calon kepala daerah yang bertarung di Pilkada serentak 2020 dinyatakan terpapar virus corona Covid-19.
Ketua KPU Arief Budiman menilai para peserta Pilkada itu bisa saja terpapar corona saat arak-arakan atau konvoi saat proses pendaftaran.
"Bisa saja kenanya di tempat lain atau sebelum itu, atau pas arak-arakan bisa juga," kata Arief ditemui usai hadiri acara di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (10/9/2020).
Arief mengatakan, para peserta yang dinyatakan positif covid dilaporkan terjangkit di berbagai waktu berbeda.
"Itu kan macam-macam, ada yang sebelum pendaftaran itu sudah terjangkit positif tapi ada juga yang setelah pendafataran kemudian pemeriksaan kesehatan nah pada saat pemeriksaan kesehatan itu lah yang ketahuan," tuturnya.
Terkait dengan kondisi para peserta Pilkada, Arief menyebut hingga saat ini dirinya tak menerima laporan bahwa dari ke 60 bakal calon kepala daerah tersebut mengalami kritis.
"Belum ada yang dilaporkan sakit atau apa, sehingga keliatan itu (kritis) nggak," tuturnya.
Lebih lanjut, sesuai dengan peraturan protokol kesehatan penyelenggaran Pilkada para peserta yang terjangkit covid ini diperintahkan menjalani isolasi mandiri.
"Biasanya kan standar pemeriksaan kesehatan ya kalau ada yang dinyatakan positif maka dia diminta isolasi mandiri," tandasnya.
Baca Juga: Keluarga Benarkan Yopie Latul Meninggal karena Covid-19
Sebelumnya Ketua KPU Arief Budiman menyampaikan perkembangan terbaru jumlah calon kepala daerah yang terpapar Corona (Covid-19).
Berdasarkan data hingga Kamis (10/9/2020) siang, tercatat ada 60 peserta Pilkada yang positif terjangkit virus asal Wuhan, Tiongkok tersebut.
Data itu berdasarkan hasil tes swab yang dijalani calon sebelum mendaftarkan diri.
"Pemeriksaan swab test, laporan sampai dengan hari ini jumlahnya mencapai 60. Per hari ini sampai tadi siang sudah 60 calon dinyatakan positif Covid-19," kata Arief dalam paparan saat rapat di Komisi II DPR, Kamis (10/9/2020).
Arief melanjutkan, 60 calon positif Covid-19 itu tersebar di 21 provinsi. Namun, Arief tidak merinci di wilayah mana saja calon yang positif tersebut.
"Tersebar di 21 provinsi dari laporan yang kami terima dari 32 provinsi," tandas Arief.
Berita Terkait
-
Keluarga Benarkan Yopie Latul Meninggal karena Covid-19
-
Patuh Protokol Kesehatan, Keluarga Tak Sangka Yopie Latul Kena Covid-19
-
60 Peserta Pilkada Positif Corona, Ketua KPU: Semua Tanpa Gejala
-
BPK Akan Periksa Penggunaan Anggaran Covid-19 di Sulawesi Selatan
-
8 Tenaga Medis Positif COVID-19, Puskesmas Tanjung Buntung Tutup Sementara
Terpopuler
- 7 HP Baru Paling Murah Rilis Awal 2026, Fitur Canggih Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
- 5 Sepeda Lipat yang Ringan Digowes dan Ngebut di Tanjakan
Pilihan
-
Iran Susah Payah Kalahkan Timnas Indonesia di Final Piala Futsal Asia 2026
-
LIVE Final Piala Asia Futsal 2026: Israr Megantara Menggila, Timnas Indonesia 3-1 Iran
-
Menuju Juara Piala Asia Futsal 2026: Perjalanan Timnas Futsal Indonesia Cetak Sejarah
-
PTBA Perkuat Hilirisasi Bauksit, Energi Berkelanjutan Jadi Kunci
-
Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
Terkini
-
Sempat Dikira Kain Popok, Begini Cerita Fatmawati Saat Pertama Kali Terima Bahan Bendera Pusaka
-
Mensos Gus Ipul: Digitalisasi Bansos Signifikan Tekan Kesalahan Data
-
Kemensos Rehabilitasi 7 PMI Korban TPPO di Turki
-
WN China Tersangka Kasus Tambang Emas Kabur, Ditangkap Imigrasi di Entikong
-
Soroti Kematian Bocah SD di NTT, Hasto PDIP: Bangunlah Jiwanya, Tapi Anak Tak Bisa Beli Pena
-
Gus Ipul Ajak Para Kades Tindaklanjuti Arahan Presiden Kawal Data Kemiskinan
-
Wajah Ridwan Kamil Dicopot dari Underpass Depok, Ikon 'Jabar Juara' Akan Diganti Tokoh Lokal?
-
Kapolda Aceh ke Anggota: Jadilah Lilin, Walau Hancur Tetap Menerangi Sekitar
-
Dapat Restu Prabowo, Gedung Bekas Kedubes Inggris di Bundaran HI Disiapkan Jadi Pusat Lembaga Umat
-
Boni Hargens: Ide Polri di Bawah Kementerian Melemahkan Presiden