Suara.com - Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya buka suara menanggapi pernyataan Tengku Zulkarnain terkait dengan anak cucu Partai Komunis Indonesia (PKI).
Dalam cuitannya, Yunarto Wijaya tampak tak sepenuhnya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut.
Menurutnya, anak cucu keturunan orang-orang Partai Komunis Indonesia tidak melulu memikirkan soal politik. Sementara Tengku Zul sendiri yang menyebut bahwa ada kemungkinan sejumlah anak cucu orang-orang Komunis tersebut juga akan terlibat dalam percaturan politik Indonesia.
"Anak cucu PKI belum tentu otaknya politik mulu kayak anda Ayah," kata Yunarto, Sabtu (26/9/2020).
Yunarto menuturkan bahwa bisa saja mereka saat ini hanya sekadar bekerja guna memenuhi kehidupan keluarga sehari-hari. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang bisa memilih ia dilahirkan dari orang tua dengan latar belakang partai tertentu.
"Mungkin mereka sekedar bekerja atau berusaha buat hidupin keluarganya, boro-boro mikirin bikin partai, anak atau cucunya tidak pernah minta dilahirkan dari ayah dan ibu berpartai apa," tegasnya.
Untuk diketahui, Tengku Zulkarnain sebelumnya membuat voting lewat akun Twitter miliknya, Sabtu (26/9/2020).
Voting yang dibuatnya tersebut ada kaitannya dengan anak cucu PKI dan kemungkinan sepak terjangnya dalam perpolitikan di masa kini.
Dalam cuitannya, Tengku Zul mengatakan bahwa votting itu dibuat untuk menghindari kisruh akan PKI.
Baca Juga: Pesan Bijak Fico Fachriza Buat Orang-orang yang Masih Ungkit PKI
"Kita buat Poling biar tidak kisruh PKI," ucap Tengku.
Kemudian, Wasekjend MUI ini mengaitkan kemungkinan apabila TAP MPRS no. XXV tahun 1966 dicabut seperti yang pernah diperjuangkan oleh sebuah partai pada 2003 silam.
"Andaikan TAP MPRS no. XXV tahun 1966 DICABUT seperti yg pernah diperjuangkan satu Partai X, tahun 2003 dulu apakah Anak Cucu PKI akan membuat Partai Komunis Perjuangan Indonesia (PKIP) atau tetap gabung Partai yg ada?" jelasnya.
Tengku Zulkarnain membuat tiga opsi yang bisa dipilih oleh warganet.
Adapun opsi pilihan yang muncul adalah membuat partai PKIP (Partai Komunis Perjuangan Indonesia), gabung ke partai lama, dan tidak bergabung dalam keduanya.
Hingga artikel ini dibuat, polling yang dibuka oleh Tengku Zul telah memperoleh sekitar 3.000 respons. Kebanyakan dari warganet yang ikut andil dalam voting memilih opsi tidak keduanya.
Saat ditanya warganet soal alasan masih mengangkat PKI lagi padahal sudah terjadi lama sekali, Tengku Zul mengaitkan dengan sejarah yang sejatinya tidak boleh dilupakan lantaran menjadi pedoman berjalan ke depan.
"Sejarah itu guru untuk maju ke depan, Mas," ungkap Tengku.
Berita Terkait
Terpopuler
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
Pilihan
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
-
Siasat Dadan Hindayana Cs Korupsi MBG: Pakai Yayasan Sendiri, Sedot Miliaran Rupiah Tiap Hari!
-
Momen Unik Penahanan Dadan Cs, Satu Tersangka Tertinggal Mobil Tahanan hingga 'Dikepung' Wartawan
-
Pakai Rompi Pink dan Diborgol, Kejagung Resmi Tahan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Cs
-
Drama 'Penjemputan' Dadan Hindayana Cs, Ada yang Sempat Lari ke Jabar
Terkini
-
Kritik Kunjungan LN Prabowo, Mahfud MD: Terlalu Sering Itu Boros, Produknya Harus Jelas!
-
Detik-detik Wamen Imipas Silmy Karim Serahkan Diri ke KPK, Ajudan Dorong Awak Media
-
Silmy Karim Diburu KPK, Menteri Imipas Angkat Bicara
-
Megawati Bakal Terima Penghargaan dari Timor Leste, PDIP Jajaki Kerja Sama Strategis
-
Prabowo ke Petugas MBG: Tak Mau Bekerja Baik, Silakan Minggir!
-
Dadan Hindayana Ditahan, Irma Suryani Prihatin DPR Tak Punya Alat Sanksi untuk Mitra Kerja
-
Jabar Raih Penghargaan Terbaik Dalam Anugerah Kearsipan 2026, Bukti Hormati Setiap Jejak Sejarah
-
KPK Sita 7 Mobil hingga Emas dalam OTT Imigrasi Jakbar
-
KPK Ungkap Wamen Imigrasi Silmy Karim Diduga Terlibat Kasus Izin Tinggal WNA
-
Tolak Wacana Rusun, Korban Kebakaran Kemayoran Minta Pemerintah Bantu Bangun Rumah Lagi