Suara.com - Salah satu media Amerika Serikat, New York Times, melaporkan bahwa Donald Trump tidak membayar pajak pendapatan federal apa pun dalam 10 dari 15 tahun mulai tahun 2000.
Menurut laporan yang dirilis pada Minggu (27/8) tersebut, Trump tidak membayar pajak karena dia melaporkan kerugian jauh lebih banyak daripada yang dia hasilkan.
Menyadur CNN News, Senin (28/9/2020) Donald Trump hanya membayar 750 dolar atau sekitar Rp 11 juta dalam bentuk pajak pendapatan federal pada tahun dia memenangkan kursi kepresidenan dan tahun pertamanya di Gedung Putih, menurut lebih dari dua dekade informasi pajak Trump yang diperoleh New York Times.
Pada briefing Gedung Putih hari Minggu (27/9), Donald Trump membantah laporan New York Times dan mengatakan dia membayar banyak pajak penghasilan federal.
"Saya membayar banyak, dan saya membayar banyak pajak pendapatan negara," kata Donald Trump dikutip dari CNN.
Trump menambahkan bahwa dia bersedia untuk merilis laporan pajaknya setelah dia tidak lagi diawasi oleh Internal Revenue Service, yang ia sebut memperlakukannya dengan buruk.
Presiden tidak berkewajiban menahan laporan pajak selama pemeriksaan, tapi sudah mengatakannya selama bertahun-tahun. Presiden berulang kali menolak untuk menjawab pertanyaan dari CNN berapa banyak dia telah membayar pajak federal saat briefing tersebut.
Dalam laporannya, New York Times menggambarkan seorang pengusaha yang berjuang untuk mempertahankan bisnisnya dan melaporkan kerugian jutaan dolar bahkan ketika dia berkampanye saat mencalonkan diri sebagai Presiden dan membual tentang kesuksesan finansialnya.
Menurut surat kabar tersebut, Trump menggunakan 427,4 juta dolar (Rp 6,3 triliun) yang dia bayarkan kepada "The Apprentice" untuk mendanai bisnisnya yang lain, sebagian besar lapangan golfnya, dan menggunakan sebagian besar uangnya untuk bisnis daripada ia ambil untuk keperluan pribadi.
Baca Juga: Trump Desak PBB Minta Tanggung Jawab China Atas Wabah Corona
Informasi pajak yang diperoleh Times juga mengungkapkan bahwa Trump telah melawan IRS selama bertahun-tahun mengenai apakah kerugian yang dia klaim seharusnya menghasilkan pengembalian dana hampir 73 juta dolar (Rp 1 triliun).
Pengacara Trump Organization Alan Garten mengatakan kepada New York Times bahwa "sebagian besar, jika tidak semua, fakta tampaknya tidak akurat" dan meminta dokumen temuan surat kabar tersebut.
New York Times mengatakan pihaknya tidak akan mempublikasikan data laporan pajak Trump agar tidak membahayakan sumber-sumbernya "yang telah mengambil risiko pribadi yang sangat besar untuk membantu menginformasikan kepada publik."
Data laporan pajak yang diperoleh oleh New York Times tidak termasuk SPT pribadinya untuk tahun 2018 atau 2019.
Pajak Donald Trump sebagian besar merupakan misteri sejak dia pertama kali mencalonkan diri.
Saat kampanye 2016, kandidat saat itu melanggar norma pemilihan presiden dan menolak memberikan pengembalian pajak untuk ditinjau publik.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Selevel Innova Budget Rp60 Jutaan untuk Keluarga Besar
- 5 Pilihan Ban Motor Bebas Licin, Solusi Aman dan Nyaman buat Musim Hujan
- 5 HP Memori 128 GB Paling Murah untuk Penggunaan Jangka Panjang, Terbaik November 2025
- 5 Mobil Keluarga Bekas Kuat Tanjakan, Aman dan Nyaman Temani Jalan Jauh
- Cara Cek NIK KTP Apakah Terdaftar Bansos 2025? Ini Cara Mudahnya!
Pilihan
-
Tidak Ada Nasi di Rumah, Ibu di Makassar Mau Lempar Anak ke Kanal
-
Cuaca Semarang Hari Ini: Waspada Hujan Ringan, BMKG Ingatkan Puncak Musim Hujan Makin Dekat
-
Menkeu Purbaya Mau Bekukan Peran Bea Cukai dan Ganti dengan Perusahaan Asal Swiss
-
4 HP dengan Kamera Selfie Beresolusi Tinggi Paling Murah, Cocok untuk Kantong Pelajar dan Mahasiswa
-
4 Rekomendasi HP Layar AMOLED Paling Murah Terbaru, Nyaman di Mata dan Cocok untuk Nonton Film
Terkini
-
Belum Terima BLTS? PT Pos Indonesia Pastikan Surat Pemberitahuan Masih Terus Didistribusikan
-
Survei Tingkat Kepercayaan ke Lembaga Negara: BGN Masuk Tiga Besar, DPR-Parpol di Posisi Buncit
-
Darurat Banjir-Longsor Sumut, Bobby Nasution Fokus Evakuasi dan Buka Akses Jalur Logistik yang Putus
-
KPK Panggil Kakak Hary Tanoe dalam Kasus Bansos Hari Ini
-
Survei Terbaru Populi Center Sebut 81,7 Persen Publik Yakin Prabowo-Gibran Bawa Indonesia Lebih Baik
-
Heartventure Dompet Dhuafa Sapa Masyarakat Sumut, Salurkan Bantuan ke Samosir-Berastagi
-
Bansos Tetap Jalan Meski Sumatera Terendam Bencana, PT Pos Indonesia Pastikan Penyaluran Aman
-
KPK Pertimbangkan Lakukan Eksekusi Sebelum Bebaskan Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi, Ini Penjelasannya
-
Francine PSI Tagih Janji Pramono: kalau Saja Ada CCTV yang Memadai, Mungkin Nasib Alvaro Beda
-
Rano Karno: JIS Siap Hidup Lagi, Pemprov DKI Benahi Akses dan Fasilitas Pendukung