Suara Masyarakat dan Ahli yang Minta Pilkada Ditunda Dicuekin Pemerintah

Suara.com - Banyaknya masukan dari berbagai pihak yang meminta agar pemerintah menunda gelaran pilkada tahun ini ternyata hanya menjadi angin lalu.

Bahkan, Kolaborator LaporCovid19 yang juga Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Herlambang P Wiratraman menilai pemerintah sudah tidak lagi mendengar suara publik. 

"Sadar betul bahwa hari ini terus berjalan pilkada itu, tekanan ataupun suara-suara publik atau suara masyarakat semakin tidak didengar ahli-ahli juga semakin tidak diikuti lagi tidak dipedomani lagi," ujar Herlambang dalam Kelas Umum Pandemi 8 Antara Hak Pilih &  Hak Hidup: Pilkada Saat Pandemi secara virtual, Rabu (30/9/2020) 

Herlambang menuturkan, penyelenggara pemilu sendiri sudah mengakui mereka telah menjadi korban karena tidak sedikit petugas di lapangan yang terpapar Covid-19.

"Dan itu sudah diakui oleh para penyelenggara pemilu, karena mereka sendiri juga sudah menjadi korban dalam proses penyelenggaraan proses penyelenggaraan pilkada ini. Terbukti dari tidak sedikit yang terpapar Covid-19," ucap dia.

Herlambang juga menyebut, penyelenggara pilkada juga memiliki beban nonelektoral pilkada. Beban nonelektoral tersebut  yakni beban secara medis, epidemiologi dan psikologis.

"Nah itu yang mereka sebut sebagai beban non elektoral, ini dari Bawaslu yang mempresentasikan soal beban nonelektoral. Ada problem beban nonelektoral dan itu juga didukung secara pertimbangan medis epidemologi, psikologis, termasuk psikologi beban penyelenggara pemilu," katanya.

Tak hanya itu, Herlambang mengatakan  tidak sedikit yang tak bersedia menjadi penyelenggaran pemilu karena banyak faktor.

"Jadi tidak sedikit yang tidak bersedia menjadi penyelenggara pemilu dan bahkan mereka khawatir karena faktor usia karena faktor utama terkena covid," ucap Herlambang.

Baca Juga: Opsi Tunda Pilkada Mesti Betul-betul Matang, Begini Penjelasan DPR

Kemudian secara psikologis, Herlambang menuturkan sudah muncul ketakutan masyarakat dan ketidakhadiran masyarakat di TPS karena takut terpapar Covid-19. Bahkan, dia mencontohkan Cendekiawan muslim Azyumardi Azra yang sudah menyatakan golput dalam pilkada tahun ini.

"Secara sosiologis bukan hanya Azyumardi Azra yang menyatakan golput, Prof Azyumardi mengingatkan penundaan pilkada dan menyatakan golput, bukan hanya karena itu tapi memang di kalangan masyarakat sendiri itu menguat masyarakat phobi untuk tidak datang di dalam TPS atau tidak berperan serta dalam pemilu," tutur dia.

Dia juga mengemukakan, masyarakat memiliki kekhawatiran akan terpapar Covid-19 jika hadir di TPS untuk memberikan hak suaranya.

"Jadi mereka (masyarakat) sendiri sudah pada titik "ko pilkada wong kami tiap hari sudah tinggal di rumah suruh keluar ketemu orang bagaimana dengan orang-orang tua,nenek kakek yang yang punya problem kesehatan nggak bisa bayangkan,"  katanya.

"Jadi secara sosiologis bisa dikatakan bahwa publik punya penilaian tersendiri atas penyelenggaraan pemilu di tengah pandemi yang itu kecenderungannya justru tidak akan hadir."