Suara.com - Seorang pria mengunggah foto Wakil Presiden Maruf Amin dengan bintang porno Shigeo Tokuda atau Kakek Sugiono di media sosial.
Terkait itu, Wakil Menteri Agama Zainut Tahud Sa'adi mengingatkan pentingnya beretika dalam menggunakan media sosial.
Zainut menyesalkan tindakan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Tanjungbalai tersebut. Menurutnya apa yang dilakukan oleh oknum itu tidak mencerminkan sebuah akhlak.
"Kami belum tahu motif pelaku yang membuat dan mengunggah kolase foto tersebut di media sosial. Tapi apapun motifnya, itu adalah cermin dari pemanfaatan media digital yang tidak dilandasi akhlak dan etika," kata Zainut melalui keterangan tertulisnya, Kamis (1/10/2020).
Belajar dari hal tersebut, Zainut berharap masyarakat dapat lebih bijaksana dalam menggunakan media sosial.
Ia kemudian berharap masyarakat Indonesia dapat membedakan mana informasi yang sesuai fakta dengan yang tidak benar alias hoaks.
Zainut kemudian menduga kalau pelaku menjadi korban berita hoaks yang dapat memancing emosi, sehingga mendorong untuk melakukan tindakan yang tidak semestinya.
"Saya menduga pelaku termakan isu hoaks dari media sosial," ucapnya.
"Mari, siapapun kita, untuk membiasakan klarifikasi atau tabayyun setiap mendapat informasi, apalagi dari media sosial. Sehingga, kita terjaga dari emosi dan tumbuhnya kebencian kepada seseorang atas informasi yang belum tentu terbukti kebenarannya," tambah Zainut.
Baca Juga: Sengaja Sandingkan Ma'ruf Amin Dengan Bintang Porno, Pelaku Mengaku Kesal
Mengenai sanksi yang harus diterapkan kepada pelaku, Zainut menyerahkan seluruhnya kepada aparat penegak hukum. Zainut pun menilai kalau apa yang dilakukan pelaku masuk ke dalam kategori tindak kriminal.
"Mereka yang berbuat harus bertanggung jawab. Ketika bersalah, harus berhadapan dengan hukum. Kita semua sama di hadapan hukum," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, lelaki pengunggah foto Wakil Presiden Maruf Amin dengan bintang porno Shigeo Tokuda atau Kakek Sugiono ternyata bekerja untuk Negara. Dia adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
Kolase foto itu sengaja diposting sendiri dengan alasan kesal.
Setelah menjadi viral, yang bersangkutan menghapus dan membuat permintaan maaf.
Dia adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Tanjungbalai. KPU Tanjungbalai, Sumatera Utara telah memanggil oknum PPK tersebut.
Berita Terkait
-
Lecehkan Ma'ruf Amin, Pelaku SM Ternyata Ketua MUI Kecamatan Tanjungbalai
-
Akun Pengunggah Wapres Maruf Amin-'Kakek Sugiono' Minta Maaf
-
Sengaja Sandingkan Ma'ruf Amin Dengan Bintang Porno, Pelaku Mengaku Kesal
-
Pengurus MUI Sandingkan Ma'ruf Amin dengan 'Kakek Sugiono', DPR: Tak Etis
-
Pemasang Foto Maruf Amin dengan Bintang Porno Mundur dari PPK KPU
Terpopuler
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Sepeda Polygon Paling Murah Tipe Apa? Ini 5 Pilihan Ternyaman dan Tahan Banting
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
Pilihan
-
Cek Fakta: Viral Pengajuan Pinjaman Koperasi Merah Putih Lewat WhatsApp, Benarkah Bisa Cair?
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
Terkini
-
Tomsi Tohir Desak Pemda Turun ke Lapangan Kendalikan Inflasi, Bukan Hanya Rapat
-
Fadli Zon Jajaki Pendirian Rumah Budaya Indonesia di Beijing
-
Pasokan Terancam di Selat Hormuz, Tren Kenaikan Harga Minyak Belum Reda
-
Bos Perusahaan Rokok PT Gading Gadja Mada Dipanggil KPK untuk Kasus Bea Cukai
-
Isu Reshuffle Sore Ini, Bahlil: Ya Nanti Kita Lihat
-
Soal Pembatasan Uang Tunai saat Pemilu, Hensa: Harus Tegas dan Bisa Ditegakkan
-
Fakta Miris Daycare di Indonesia: 44 Persen Ilegal dan Mayoritas Pengasuh Tak Tersertifikasi
-
Lagi, KPK Periksa Dua Bos Travel Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Pemerintah Klaim Kenaikan BBM Nonsubsidi Tak Ganggu UMKM
-
Buntut Kekerasan di Yogyakarta, DPR Desak Evaluasi Total Daycare: Harus Ada Screening Digital