Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan aksi demo yang berujung kerusuhan di depan gedung DPRD Jabar pada Selasa (6/10/2020), karena ada penyusup.
Hasto menyayangkan aksi yang awalnya dilakukan oleh buruh sebagai bentuk penolakan terhadap pengesahan UU Cipta Kerja berbuntut ricuh.
"Dengan masuk di dalam berbagai demo sebagaimana terjadi di kota Bandung tadi malam, sempat terjadi ketegangan kerusuhan dan ternyata itu adalah massa yang disusupkan yang mengaku sebagai buruh," klaimnya.
Hasto menjelaskan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga sudah meminta seluruh kadernya untuk waspadai gelombang demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja karena rawan ditunggangi kepentingan politik.
Pesan itu kemudian disampaikan Hasto kepada seluruh kader banteng dalam Rapat Koordinasi Bidang (RAKORBID) Nasional Bidang Kelautan dan Perikanan.
"Ibu ketua umum barusan memanggil saya berkaitan dengan dinamika politik saat ini pasca pengesahan UU Cipta Kerja, dimana seluruh jajaran partai wajib mewaspadai berbagai bentuk infiltrasi berbagai bentuk kepentingan politik yang mencoba menunggangi persoalan tersebut," kata Hasto.
Diketahui, DPR dan pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan pada Senin (5/10/2020).
Keputusan ini disetujui oleh tujuh dari sembilan fraksi, mereka yang setuju antara lain PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, dan PPP. Sementara dua fraksi yang menolak adalah Demokrat dan PKS.
Proses pengesahan RUU Cipta Kerja diwarnai dengan perdebatan hingga menimbulkan ketegangan sampai Fraksi Partai Demokrat walk out dari sidang paripurna.
Baca Juga: Polisi Amankan 18 Pemuda di Kolong Semanggi, Diduga Kelompok Anarko
Pengesahan UU Cipta Kerja ini juga mengundang reaksi keras dengan gelombang demonstrasi dari masyarakat sipil seperti mahasiswa, masyarakat adat, kelas pekerja, para guru, hingga tokoh agama.
Bukan Buruh
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat, Roy Jinto, memastikan tidak ada massa buruh yang terlibat pada aksi demo yang berujung ricuh di DPRD Jabar kemarin.
Ia mengatakan, massa buruh menyampaikan tuntutan dengan aman dan tertib. Ia memastikan sudah tidak ada massa buruh dari kelompoknya di area Gedung DPR Jawa Barat saat kricuhan terjadi.
"Pukul 16.00 WIB, massa buruh sudah bubar," kata Roy, saat dihubungi via ponselnya, Rabu (7/10/2020).
Roy menilai, dengan berakhirnya aksi penolakan UU Cipta Kerja dengan kericuhan seperti kemarin, hal itu mencederai esensi perjuangan para buruh.
Berita Terkait
Terpopuler
- Febrie Adriansyah Minta Emas 74 Kg dan Uang Ratusan Miliar Segera Dikembalikan
- 4 Perbedaan Rice Cooker Keramik vs Stainless Steel untuk Memasak Nasi, Mana yang Lebih Sehat?
- 3 Sepatu Jalan untuk Lansia Paling Nyaman, Hands Free Tak Perlu Membungkuk
- Spanduk Polwan saat Adang Aksi BEMI UI Kena Rujak Netizen: Bu Polwan Salah Bawa Spanduk?
- Kulkas Sharp 2 Pintu Berapa Harganya? Ini 3 Pilihan yang Dingin dan Hemat Listrik Sesuai Review
Pilihan
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
Terkini
-
Makin Diminati, Penumpang LRT Jabodebek Capai 16 Juta Orang
-
Menteri Jerman Kunjungi Pabrik Bayer di Cimanggis, Soroti Energi Hijau
-
Kronologi Begal Kertapati: 2 Pelaku Bawa Parang, Kejar Korban hingga Berujung Maut
-
Sering Dianggap Cuma Kelelahan, Katup Jantung Bocor Bisa Ditangani Tanpa Operasi Terbuka
-
Korupsi KUR BSI Rp9,5 Miliar di OKI, Uang Pengganti 3 Terdakwa Tembus Rp9 Miliar
-
Buaya Muara 3 Meter Mendadak Muncul di Pantai Pasir Putih Cihara
-
Tenis Meja Indonesia Bidik 8 Besar di Asian Games 2026
-
Gempa NTT, PDIP Kirim Bantuan Khusus untuk Ibu Hamil dan Anak
-
Diisukan Ada OTT KPK, Begini Kondisi Kompleks Pemkab Bogor Malam Ini
-
Yasonna Laoly Dukung Kewarganegaraan Ganda Terbatas Usulan Prabowo: Demi Kepentingan Nasional