Klaim Aksi Tolak UU Cipta Kerja Disponsori, Airlangga Disebut Sebar Hoaks

Suara.com - Aktivis HAM Alghiffari Aqsa menyebut Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga hartarto menyebar kabar bohong alias hoaks tentang ada pihak yang mensponsori aksi rakyat menolah Undang-Undang Cipta Kerja.

Menurutnya, UU Cipta Kerja merugikan masyarakat dari berbagai kalangan, baik buruh, petani, mahasiswa, dan lainnya.

Karena itulah, aksi-aksi rakyat menentang UU Cipta Kerja yang disahkan DPR RI hari Senin (5/10) awal pekan ini adalah aksi genuine atau murni.

Karenanya, mantan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta itu justru balik menegaskan, Airlangga harus membuktikan klaim itu kalau tak mau disebut hoaks.

"Menteri Airlangga menyebarkan hoaks agar masyarakat tidak aksi. Aksi sangat genuine dan atas inisiatif berbagai elemen masyarakat. Jika disponsori tidak mungkin sebesar sekarang," kata kata Alghiffari Aqsa kepada Suara.com, Kamis (8/10/2020).

Alghiffari mengakui, massa aksi penolak UU Cipta Kerja mendapatkan barang-barang bantuan terutama masker dan hand sanitizer.

Alat-alat kesehatan untuk mencegah penyebaran virus covid-19 disumbang oleh masyarakat sendiri.

"Karena simpati dan solidaritas, bukan mensponsori aksi," tegas Alghiffari.

Menurut Alghiffari, klaim sang menteri sama saja artinya Airlangga menghina sejumlah tokoh yang menyatakan menentang UU Cipta Kerja.

Baca Juga: Bentrok di Patung Kuda, Massa Aksi Berlarian ke Arah Balai Kota DKI Jakarta

Apalagi, kata dia, demonstrasi pada masa pandemi corona ini disebabkan oleh banyaknya persoalan dalam proses pembuatan UU Cipta Kerja oleh pemerintah dan DPR.

"Airlangga menghina ratusan akademisi, pemuka agama, dan jutaan penandatangan petisi yang menolak omnibus law. Menghina warga yang aksi seakan mereka tidak independen," tegas Alghiffari.

Sebaliknya, Alghiffari meminta seharusnya Airlangga membuka siapa yang mensponsori RUU Cipta Kerja menjadi UU, yang dibahas secara kebut dan diam-diam.

"Baiknya Airlangga buka siapa saja yang mensponsori UU Cipta Kerja sehingga dikebut dan mengubah Indonesia menjadi negara neoliberal yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD," kata dia Alghiffari.

Sebelumnya, Airlangga menyebut, banyaknya gerakan aksi demo yang menentang disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja karena disponsori seseorang.

Tudingan tersebut dikatakan Airlangga karena pemerintah sangat jengkel dengan aksi demo di tengah pandemi virus corona tersebut.