Suara.com - Politisi Rachland Nashidik berkomentar soal tanda tangan Presiden Joko Widodo dalam surat resmi yang ditujukan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani.
Dalam potret surat yang diduga merupakan surat resmi dari Istana Kepresidenan itu, tertulis bahwa presiden menyampaikan agar Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja segera dibahas.
Surat tertanggal 2 Februari 2020 itu berisikan pesan agar Ketua DPR segera memprioritaskan RUU Cipta Kerja dalam Sidang Dewan Perwakilan Rakyat.
"Dengan ini kami menyampaikan, Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja untuk segera dibahas dalam Sidang Dewan Perwakilan Rakyat guna mendapatkan persetujuan dengan prioritas utama," demikian paragraf pertama dalam surat yang diunggah Rachland Nashidik.
Namun, ada sorotan lain yang menjadi perhatian Rachland. Politisi yang pernah menjabat sebagai Wasekjen Partai Demokrat ini menyoroti tanda tangan Presiden Joko Widodo.
"Tanda tangannya ruwet ya?" tulis Rachland pada Rabu (7/10/2020).
Seperti diketahui, surat bulan Februari itu kemudian ditindaklanjuti oleh DPR RI dengan mengesahkan UU Cipta Kerja pada Senin (5/10/2020) lalu.
Pengesahan UU Cipta Kerja dimajukan tiga hari lebih awal, dari yang semula dijadwalkan pada Kamis (8/10/2020) mendadak diubah ke hari Senin.
RUU Cipta Kerja resmi disahkan kendati dua fraksi DPR RI yakni F-Demokrat dan F-PKS menolak menyetujuinya. Fraksi Demokrat bahkan walk out dari sidang Paripurna usai terjadi ketegangan dengan pimpinan rapat.
Baca Juga: Diikuti Anak STM, Unjuk Rasa UU Cipta Kerja di Tegal Ricuh
Sementara itu, di luar gedung Parlemen, gelombang protes muncul dari rakyat. Buntutnya, demonstrasi terjadi secara besar-besaran di berbagai daerah di Indonesia.
Sebelumnya, Rachland juga meminta agar Presiden Jokowi bertanggung jawab jika para pendemo yang menolak UU Cipta Kerja terpapar covid-19.
Rachland menegaskan, risiko terpapar Covid-19 hingga cidera akibat bentrok yang dialami oleh para pendemo merupakan kesalahan Jokowi.
"Pak @jokowi, bila hari ini buruh dan mahasiswa turun ke jalan, dengan risiko terpapar Covid-19 atau codera akibat bentrok dengan aparat, itu semua salah Anda," kata Rachland seperti dikutip Suara.com, Rabu (7/10/2020).
Rachland menjelaskan, Jokowi sebagai kepala negara lah yang menyebabkan rakyat turun ke jalan menuntut keadilan.
Kemarahan rakyat memuncak usai disahkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja pada Senin (5/10/2020) sore.
Peraturan perundangan tersebut dinilai merugikan rakyat karena berisi banyak pasal kontroversial dan hanya menguntungkan pengusaha.
Turun ke jalan menuntut keadilan, kata Rachland, adalah satu-satunya jalan yang dapat ditempuh untuk merebut hak-hak yang diberangus UU Cipta Kerja.
"Anda yang mengirim mereka ke jalan -- satu-satunya jalan untuk merebut kembali hak-hal yang dirampas UU Ciptaker," ungkap Rachland.
Berita Terkait
-
Diikuti Anak STM, Unjuk Rasa UU Cipta Kerja di Tegal Ricuh
-
Fadli Zon Sebut Anggota DPR Tak Diberi Naskah saat RUU Ciptaker Disahkan
-
Lagi Asik Rekam Demo Tolak UU Cipta Kerja, Warga Ini Dipukul Polisi
-
Jelang Demo Tolak UU Cipta Kerja, Jalan Menuju Istana Ditutup Kawat Berduri
-
Tuntut Cabut UU Cipta Kerja, Ratusan Orang Demo di Gedung DPRD Balikpapan
Terpopuler
- 5 Serum untuk Mengecilkan Pori-pori, Bikin Kulit Mulus Sesuai Review Pembeli
- 3 Rekomendasi Air Cooler 50 Watt yang Dingin Maksimal dan Suaranya Senyap
- Mulai Besok Kendaraan Nunggak Pajak Dilarang Isi BBM Bersubsidi
- 3 Sepatu Running Brodo Terlaris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- 7 Sunscreen Tone Up Terbaik untuk Kulit Kusam sesuai Review dan Harga
Pilihan
-
Resmi! Muktamar NU ke-35 akan Digelar di Ponpes Bahrul Ulum Jombang
-
Babak Belur Emiten Kaesang: Hanya Mampu Bayar Buruh Harian dan Operasikan Satu Pabrik
-
Roy Suryo Menang Praperadilan! Hakim Nyatakan Penangkapan dan Penahanan Tidak Sah
-
Dokumen Kunker Menteri PU ke New York Bocor, Ajak Istri dan Anak Jelang Final Piala Dunia?
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
Terkini
-
Jejak Kelam Tenda Biru Bekasi: 8 Anak Dijual Jadi PSK, Omzet Tembus Rp1,7 Miliar
-
Nasib RUU Pemilu Digantung? Komisi II Buka-bukaan Disuruh 'Tunggu' Oleh Pimpinan DPR
-
Brankas Jumbo Ditemukan di Balik Lemari Cafe Cipete, Diduga Simpan Bukti Korupsi PLTU
-
Kolaborasi dengan China, Menkes Ungkap Ada Peluang Indonesia Produksi Vaksin DBD Berbasis mRNA
-
Dugaan Perundungan PPDS Anestesi Unsrat Diaudit, Kemenkes Target Rampung 2 Pekan
-
Demokrat Warning 'Agenda Terselubung' di RUU Pemilu, Ada Upaya Batasi Pencalonan Presiden!
-
Massa Pendukung MBG Kecewa Berat, Pimpinan BGN Ogah Temui Pendemo
-
Target Rampung Sebelum 2029, Restorasi Candi Prambanan Diprediksi Pikat Turis India
-
Polri Geledah 8 Lokasi Terkait Dugaan Korupsi dan TPPU Kasus PLN, Asabri, hingga Krakatau Steel
-
Polisi Tetapkan 7 Tersangka Pembunuh Pilot Nicholas Goselin, Ini Perannya