Suara.com - Politisi Rachland Nashidik berkomentar soal tanda tangan Presiden Joko Widodo dalam surat resmi yang ditujukan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani.
Dalam potret surat yang diduga merupakan surat resmi dari Istana Kepresidenan itu, tertulis bahwa presiden menyampaikan agar Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja segera dibahas.
Surat tertanggal 2 Februari 2020 itu berisikan pesan agar Ketua DPR segera memprioritaskan RUU Cipta Kerja dalam Sidang Dewan Perwakilan Rakyat.
"Dengan ini kami menyampaikan, Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja untuk segera dibahas dalam Sidang Dewan Perwakilan Rakyat guna mendapatkan persetujuan dengan prioritas utama," demikian paragraf pertama dalam surat yang diunggah Rachland Nashidik.
Namun, ada sorotan lain yang menjadi perhatian Rachland. Politisi yang pernah menjabat sebagai Wasekjen Partai Demokrat ini menyoroti tanda tangan Presiden Joko Widodo.
"Tanda tangannya ruwet ya?" tulis Rachland pada Rabu (7/10/2020).
Seperti diketahui, surat bulan Februari itu kemudian ditindaklanjuti oleh DPR RI dengan mengesahkan UU Cipta Kerja pada Senin (5/10/2020) lalu.
Pengesahan UU Cipta Kerja dimajukan tiga hari lebih awal, dari yang semula dijadwalkan pada Kamis (8/10/2020) mendadak diubah ke hari Senin.
RUU Cipta Kerja resmi disahkan kendati dua fraksi DPR RI yakni F-Demokrat dan F-PKS menolak menyetujuinya. Fraksi Demokrat bahkan walk out dari sidang Paripurna usai terjadi ketegangan dengan pimpinan rapat.
Baca Juga: Diikuti Anak STM, Unjuk Rasa UU Cipta Kerja di Tegal Ricuh
Sementara itu, di luar gedung Parlemen, gelombang protes muncul dari rakyat. Buntutnya, demonstrasi terjadi secara besar-besaran di berbagai daerah di Indonesia.
Sebelumnya, Rachland juga meminta agar Presiden Jokowi bertanggung jawab jika para pendemo yang menolak UU Cipta Kerja terpapar covid-19.
Rachland menegaskan, risiko terpapar Covid-19 hingga cidera akibat bentrok yang dialami oleh para pendemo merupakan kesalahan Jokowi.
"Pak @jokowi, bila hari ini buruh dan mahasiswa turun ke jalan, dengan risiko terpapar Covid-19 atau codera akibat bentrok dengan aparat, itu semua salah Anda," kata Rachland seperti dikutip Suara.com, Rabu (7/10/2020).
Rachland menjelaskan, Jokowi sebagai kepala negara lah yang menyebabkan rakyat turun ke jalan menuntut keadilan.
Kemarahan rakyat memuncak usai disahkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja pada Senin (5/10/2020) sore.
Berita Terkait
-
Diikuti Anak STM, Unjuk Rasa UU Cipta Kerja di Tegal Ricuh
-
Fadli Zon Sebut Anggota DPR Tak Diberi Naskah saat RUU Ciptaker Disahkan
-
Lagi Asik Rekam Demo Tolak UU Cipta Kerja, Warga Ini Dipukul Polisi
-
Jelang Demo Tolak UU Cipta Kerja, Jalan Menuju Istana Ditutup Kawat Berduri
-
Tuntut Cabut UU Cipta Kerja, Ratusan Orang Demo di Gedung DPRD Balikpapan
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
Terkini
-
Arus Balik Natal 2025 Mulai Terlihat di Stasiun Senen
-
Tito Karnavian Tekankan Kreativitas dan Kemandirian Fiskal dalam RKAT Unsri 2026
-
Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak & Lokasi Pembangunan Huntap
-
Teror Bom 10 Sekolah Depok, Pelaku Pilih Target Acak Pakai AI ala ChatGPT
-
Kejari Bogor Bidik Tambang Emas Ilegal, Isu Dugaan 'Beking' Aparat di Gunung Guruh Kian Santer
-
Efek Domino OTT KPK, Kajari HSU dan Bekasi Masuk 'Kotak' Mutasi Raksasa Kejagung
-
Diduga Sarat Potensi Korupsi, KPK-Kejagung Didesak Periksa Bupati Nias Utara, Kasus Apa?
-
Resmi! KY Rekomendasikan 3 Hakim Perkara Tom Lembong Disanksi Nonpalu
-
Ancaman Bencana Susulan Mengintai, Legislator DPR: Jangan Tunggu Korban Jatuh Baru Bergerak
-
Amnesty International Kutuk Keras Represi Aparat ke Relawan Bantuan Aceh: Arogansi Kekuasaan