Suara.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Azis mengatakan pihaknya bakal melakukan pemungutan suara pada Pilkada Serentak 2020 untuk pemilih yang dinyatakan positif virus Corona (Covid-19). Rencanannya simulasi tersebut bakal berlangsung pada November 2020.
Viryan mengatakan pihaknya memastikan seluruh pemilih yang ada di wilayah pemilihan bakal mendapatkan pelayanan yang sama, termasuk bagi pasien Covid-19. Simulasi itu akan dilakukan untuk melihat kondisi apabila pasien Covid-19 ikut mencoblos meski tidak ke TPS.
"Kami nanti katakanlah bulan November coba membuat simulasi bukan hanya pemungutan suara di TPS tapi bagaimana pemungutan suara untuk pasien Covid-19," kata Viryan dalam sebuah diskusi virtual, Kamis (8/10/2020).
Selain itu, KPU juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memastikan hak memilih tidak akan hilang di tempat-tempat layanan kesehatan.
"Kesehatan rumah sakit yang menjadi tempat karantina warga yang terinfeksi Covid-19 kita layani dengan baik, poin pentingnya itu," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan pemungutan suara dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020 tanpa harus berkumpul di TPS bukan berarti mengurangi kualitas demokrasi. Asalkan ada pihak yang mengawasi dalam proses penyerahan suara dari pemilih itu.
Berjalan di tengah pandemi virus Corona (Covid-19) membuat momen pencoblosan suara dikhawatirkan bakal menjadi klaster baru penularan virus. Khoirunnisa menganggap ada cara lain yang bisa dilakukan tanpa mengurangi esensi dari pemungutan suara itu sendiri.
"Jadi bukan berarti kalau kita tidak datang langsung artinya kualitas demokrasinya akan semakin menurun," kata Khoirunnisa dalam sebuah diskusi, Kamis (8/10/2020).
Khoirunnisa mencontohkan pemungutan suara tetap bisa berjalan meskipun tidak perlu datang ke TPS. Semisal dengan memanfaatkan layanan pos ataupun dengan kotak suara keliling.
Baca Juga: Pasien Asma Berisiko Kecil Meninggal akibat Virus Corona, Ini Sebabnya!
Langkah tersebut bisa dilakukan dengan menyertakan peningkatan pengawasannya.
"Saya rasa tidak akan mengurangi kualitas demokrasi," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ratusan Warga Cianjur Gagal Rayakan Lebaran Gara-gara Kena Tipu Paket Sembako Bodong
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- Lebaran 2026 Tanggal Berapa? Cek Jadwal Idulfitri Pemerintah, NU, Muhammadiyah, dan Negara Lain
- 7 HP Samsung Terbaik untuk Orang Tua: Layar Besar, Baterai Awet
- 30 Link Twibbon Idul Fitri 2026 Simpel Elegan, Cocok Dibagikan ke Grup Kantor dan Rekan Kerja
Pilihan
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
-
Pak Menteri Siap Potong Gaji? Siasat Prabowo Hadapi Krisis Global Contek Pakistan
-
Kabar Duka! Pemilik Como 1907 Sekaligus Bos Djarum Meninggal Dunia
Terkini
-
Tak Ada di Rutan KPK, Gus Yaqut Jadi Tahanan Rumah
-
Open House Anies Baswedan: Momen Sampaikan Aspirasi Hingga Karya Lukis
-
Prabowo Minta Kasus Andrie Yunus Diusut Tuntas, Anies Baswedan: Aparat Harus Wujudkan
-
4 Prajurit TNI Jadi Tersangka Kasus Andrie Yunus, Anies Baswedan: Selidiki Sampai Pemberi Perintah!
-
Tak Hadir Open House Anies Baswedan, Tom Lembong Sudah Kirim Pesan Ucapan Lebaran
-
Ngeri! Iran Tembakkan Rudal Balistik Sejauh 2500 Mil Serang Pangkalan AS-Inggris
-
Jangan Salah Paham! Begini Aturan Main Skema WFH 1 Hari Seminggu yang Sedang Digodok Pemerintah
-
Pemerintah Godok Skema WFH untuk ASN, Ini Alasannya
-
Iran Tolak Gencatan Senjata, Menlu Abbas Araghchi: Apa Jaminannya AS-Israel Tak Lagi Menyerang?
-
Sempat Ribut dengan Trump, Presiden Kolombia Dituduh AS Terima Dana dari Kartel Narkoba