Suara.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Azis mengatakan pihaknya bakal melakukan pemungutan suara pada Pilkada Serentak 2020 untuk pemilih yang dinyatakan positif virus Corona (Covid-19). Rencanannya simulasi tersebut bakal berlangsung pada November 2020.
Viryan mengatakan pihaknya memastikan seluruh pemilih yang ada di wilayah pemilihan bakal mendapatkan pelayanan yang sama, termasuk bagi pasien Covid-19. Simulasi itu akan dilakukan untuk melihat kondisi apabila pasien Covid-19 ikut mencoblos meski tidak ke TPS.
"Kami nanti katakanlah bulan November coba membuat simulasi bukan hanya pemungutan suara di TPS tapi bagaimana pemungutan suara untuk pasien Covid-19," kata Viryan dalam sebuah diskusi virtual, Kamis (8/10/2020).
Selain itu, KPU juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memastikan hak memilih tidak akan hilang di tempat-tempat layanan kesehatan.
"Kesehatan rumah sakit yang menjadi tempat karantina warga yang terinfeksi Covid-19 kita layani dengan baik, poin pentingnya itu," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan pemungutan suara dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020 tanpa harus berkumpul di TPS bukan berarti mengurangi kualitas demokrasi. Asalkan ada pihak yang mengawasi dalam proses penyerahan suara dari pemilih itu.
Berjalan di tengah pandemi virus Corona (Covid-19) membuat momen pencoblosan suara dikhawatirkan bakal menjadi klaster baru penularan virus. Khoirunnisa menganggap ada cara lain yang bisa dilakukan tanpa mengurangi esensi dari pemungutan suara itu sendiri.
"Jadi bukan berarti kalau kita tidak datang langsung artinya kualitas demokrasinya akan semakin menurun," kata Khoirunnisa dalam sebuah diskusi, Kamis (8/10/2020).
Khoirunnisa mencontohkan pemungutan suara tetap bisa berjalan meskipun tidak perlu datang ke TPS. Semisal dengan memanfaatkan layanan pos ataupun dengan kotak suara keliling.
Baca Juga: Pasien Asma Berisiko Kecil Meninggal akibat Virus Corona, Ini Sebabnya!
Langkah tersebut bisa dilakukan dengan menyertakan peningkatan pengawasannya.
"Saya rasa tidak akan mengurangi kualitas demokrasi," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Bareskrim Geledah Kantor Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Saham Gorengan
-
Dompet Menjerit Jelang Ramadan, Petani Tak Nikmati Harga Pangan yang Melambung Tinggi
-
Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
Terkini
-
Siswa SD di NTT Akhiri Hidup karena Tak Mampu Beli Buku, Mendikdasmen: Kita Selidiki
-
Klaim Sukses di Banyuwangi, Luhut Umumkan Digitalisasi Bansos Diperluas ke 40 Daerah
-
Kasus Saham Gorengan, Bareskrim Tetapkan 3 Tersangka Baru, Salah Satunya Eks Staf BEI!
-
Polisi Sebut Habib Bahar Ikut Lakukan Pemukulan di Kasus Penganiayaan Banser
-
Riza Chalid Diburu Interpol, Kerry Andrianto: Ayah Tak Tahu Apa-apa
-
Uji Coba Digitalisasi Bansos di Banyuwangi Diklaim Sukses, Angka Salah Sasaran Turun Drastis
-
Tak Sendiri, Habib Bahar Ternyata Tersangka Keempat Kasus Penganiayaan Banser!
-
Bareskrim Geledah Kantor Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Saham Gorengan
-
Waspada Tren 'Whip Pink, Kepala BNN Singgung Risiko Kematian: Secara Regulasi Belum Masuk Narkotika
-
Anggaran Mitigasi Terbatas, BNPB Blak-blakan di DPR Andalkan Pinjaman Luar Negeri Rp949 Miliar