Suara.com - Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyebut terdapat 14 provinsi yang menggelar Pilkada serentak 2020. Namun, provinsi tersebut tidak berstatus zona merah.
"14 provinsi yang ada kegiatan pilkada namun tanpa zona merah," ujar Doni dalam jumpa pers secara virtual, Senin (12/10/2020).
Doni menuturkan, Sulawesi Selatan termasuk provinsi tanpa zona merah.
Namun kata Doni, data terakhir yang masuk ke Satgas Covid-19 ada penambahan satu kabupaten/kota yang mengalami zona merah di provinsi Sulawesi Selatan.
"Sebenarnya Provinsi Sulawesi Selatan sudah menunjukkan tren yang sangat baik. Namun pada hari kemarin ada penambahan," ucap dia.
Kepala BNPB itu menjelaskan permasalahan penambahan kasus Covid-19 bukan karena ada tidaknya penyelenggaraan Pilkada. Namun penambahan kasus Covid-19 terjadi karena ketidakdisiplinan warga terhadap protokol kesehatan.
"Disini dapat kita simpulkan bahwa masalahnya bukan ada atau tidak ada pilkada. Masalah lebih kepada kepatuhan terhadap disiplin menggunakan masker, jaga jarak, dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan," katanya.
Untuk diketahui, 14 daerah peserta Pilkada yang tidak ada zona merah per 12 Oktober 2020 yakni:
- Sulawesi Utara: Penyelenggaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan 7 Pemilihan Walikota (Pilwali)/Pemilihan Bupati (Pilbup)
- Sulawesi Tengah: Pilbup
- Sulawesi Barat: 4 Pilbup
- Nusa Tenggara Barat: 7 Pilwali/Pilbup
- Maluku Utara: 8 Pilwali/Pilbup
- Lampung: 8 Pilwali/Pilbup
- Kepulauan Riau: Pilgub
- Bangka Belitung: 4 Pilwali/Pilbup
- Kalimantan Utara: Pilgub
- Kalimantan Tengah: Pilgub
- Kalimantan Barat: 7 Pilwali/Pilbup
- Jawa Timur: 19 Pilwali/Pilbup
- Gorontalo: 3 Pilwali/Pilbup
- Bengkulu: Pilbup.
Baca Juga: Mengerikan! Hampir 2.000 Orang di Batam Positif Corona
Berita Terkait
-
Tengok Deretan Cara Konyol Pengguna Subway Lindungi Diri dari Covid-19
-
Mengerikan! Hampir 2.000 Orang di Batam Positif Corona
-
Pemerintah Indonesia Telah Siapkan 273 Juta Dosis Vaksin Covid-19
-
Muncul Klaster Baru dari Pendemo, Satgas Covid: Kami Prihatin Sekali
-
Sempat Dicoba Sultan, Alat Pengendus Covid-19 UGM Siap Dipasarkan
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar