Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut Gubernur Anies Baswedan sempat menunggu kesempatan untuk menyampaikan aspirasi massa aksi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, giliran berbicara itu tak kunjung diberikan.
Hal ini terjadi saat rapat soal Undang-undang Cipta Kerja bersama beberapa Kepala Daerah dan Jokowi. Sementara Gubernur lainnya diberikan kesempatan menyampaikan aspirasi.
"Memang dalam rapat dengan pemerintah pusat memang ada dialog dan beberapa mendapat kesempatan, kami juga menunggu untuk mendapat kesempatan," ujar Riza di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (13/10/2020).
Riza menduga Anies tak diberikan kesempatan karena masalah waktu atau faktor lainnya. Meski demikian, politisi Gerindra ini tak mempermasalahkannya.
"Karena waktu dan lain hal mungkin sehingga belum dapat kesempatan menyampaikan pendapat dan masukan," jelasnya.
Biasanya, kata Riza, DKI selalu mendapatkan kesempatan berbicara saat rapat dengan Jokowi saat awal atau akhir diskusi. Ia pun meyakini nantinya akan ada pertemuan serupa dan Anies dipersilahkan menyampaikan aspirasi.
"Jadi pada rapat berikutnya kita akan sampaikan apa yang mungkin belum sempat disampaikan," pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui massa demonstrasi menolak Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Massa yang didominasi oleh mahasiswa meminta agar Anies memiliki sikap atas aturan yang menuai kontroversi itu.
Salah seorang perwakilan mahasiswa dari Universitas Bung Karno mengatakan berbagai Kepala Daerah sudah memiliki sikap menolak atas UU itu. Ia lantas mempertanyakan bagaimana sikap Anies.
Baca Juga: Bahas Demo UU Cipta Kerja, Prabowo Sebut Semua yang Sulit Tidak Hanya Buruh
"Kita sudah mendengar dari berita-berita, para Kepala Daerah sudah punya sikap atas omnibus law. Kita minta pak Anies selaku Gubernur Jakarta juga punya sikap," ujar mahasiswa itu saat ditemui Anies, Kamis (8/10/2020).
Setelah itu, Anies mempersilakan sejumlah perwakilan massa untuk berbicara. Orang kedua yang bersuara mengeluhkan soal kondisi hidupnya yang tengah sulit karena mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan bercerai dengan istrinya.
Lalu yang ketiga adalah seorang mahasiswa juga. Ia mengeluhkan soal sekolah online yang menyulitkan warga terlebih lagi biaya internet membebankan mereka.
Mendengar pernyataan dari perwakilan massa aksi, Anies hanya menyatakan akan menyampaikan aspirasi mereka. Menurutnya kegiatan unjuk rasa merupakan har warga untuk berpendapat.
"Saya ingin kepada semua memastikan hak itu terjaga. Hak itu tidak hilang karena itu bukti negeri kita yang merdeka. Sekarang, saya ingin sampaikan bahwa apa yang tadi jadi aspriasi besok kita akan teruskan aspirasi itu," jelasnya.
Berita Terkait
-
Bahas Demo UU Cipta Kerja, Prabowo Sebut Semua yang Sulit Tidak Hanya Buruh
-
Ungkap Pembakar Resto Legian, Polda DIY Periksa 35 Rekaman CCTV
-
Pascaaksi Anarkistis Saat Demo Sehari, Jumlah Wisatawan Jogja Turun Drastis
-
UU Cipta Kerja, Kemnaker Pastikan telah Libatkan Unsur Buruh dan Pengusaha
-
Demo Tolak Omnibus Law di Jakarta Ricuh, Polisi Tembakan Gas Air Mata
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting