Suara.com - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menyebut pemerintah telah melakukan hoaks terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja.
Sebab, pemerintah telah menangkap sejumlah demonstran tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja namun belum memegang naskah UU Cipta Kerja.
Hal itu disampaikan Asfin saat menjadi pembicara di Mata Najwa bertajuk 'Cipta Kerja: Mana Fakta Mana Dusta' yang disiarkan di Trans7 pada Rabu (14/10/2020).
"Kalau hoaks dikatakan disinformasi, pemerintah sedang melakukan disinformasi karena menuduh orang bilang hoaks tapi tidak memegang naskahnya," kata Asfin seperti dikutip Suara.com, Kamis (15/10/2020).
Sejak UU Cipta Kerja disahkan pada 5 Oktober 2020, polisi telah menangkap sejumlah demonstran hingga aktivis terkait penyebaran hoaks terkait UU tersebut.
Namun, draf UU Cipta Kerja baru rampung diperbaiki dan diberikan kepada pemerintah pada 12 Oktober 2020.
"Tadi kita dengar DPR mengatakan naskahnya baru dikirim hari ini, (artinya) penangkapan itu tidak sah. Itu hoaks terbesar yang dilakukan negara," tegas Asfin.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate membantah tudingan Asfin. Ia menegaskan timnya telah mengikuti pembahasan sejak awal dan memegang salinan draf RUU tersebut.
Atas dasar itulah, Kominfo bisa menetapkan beberapa informasi keliru atau hoaks terkait UU Cipta Kerja.
Baca Juga: Sebut Omnibus Law Sebenarnya Mulia, Gatot Nurmantyo Ceritakan Alasannya
"Termasuk Kominfo, saya mempunyai kesepakatan itu, apa perbedaan dokumen yang kami miliki dengan yang berkembang di ruang publik, atas itu yang kami kategorikan sebagai hoaks," jawab Johnny.
Menanggapi pernyataan Johnny, Asfin membeberkan ciri-ciri seseorang yang telah menyebarkan disinformasi. Ciri-ciri tersebut dinilai sama seperti yang dilakukan oleh Johnny.
"Ciri orang melakukan disinformasi dia tidak mau ke detail, karena kalau masuk ke detail dia ketahuan," ungkap Asfin.
"Pak Johnny enggak mau main di pasal detail mungkin karena tidak membaca," imbuh Asfin.
Ciri selanjutnya adalah orang itu tetap berargumen dan menolak untuk membahas pasal per pasal.
"Ketiga mengancam, keempat sengaja tak mau angkat hal yang lain," papar Asfin.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Bus TransJakarta Hantam Tiang PJU di Kolong Tol Tanjung Barat, Satu Penumpang Terluka!
-
El Clasico Legenda Bakal Hadir di GBK, Pramono Anung: Persembahan Spesial 500 Tahun Jakarta
-
Jakarta Dikepung Banjir, Ini 5 Cara Pantau Kondisi Jalan dan Genangan Secara Real-Time
-
Superflu vs Flu Biasa: Perlu Panik atau Cukup Waspada?
-
BNI Pertegas Dukungan Sekolah Rakyat untuk Perluas Pemerataan Pendidikan Nasional
-
Tutup Rakernas I 2026, PDIP Umumkan 21 Rekomendasi Eksternal
-
Banjir Rendam Jakarta, Lebih dari Seribu Warga Terpaksa Mengungsi
-
Hujan Deras Rendam 59 RT di Jakarta, Banjir di Pejaten Timur Capai Satu Meter
-
Arahan Megawati ke Kader PDIP: Kritik Pemerintah Harus Berbasis Data, Bukan Emosi
-
Sikap Politik PDIP: Megawati Deklarasikan Jadi 'Kekuatan Penyeimbang', Bukan Oposisi