Suara.com - Eks Wakil Ketua KPK Saut Situmorang angkat bicara terkait pimpinan KPK era Firli Baharui Cs yang akan mendapat mobil dinas senilai Rp 1 miliar pada awal 2021 mendatang.
Dia menganggap permintaan fasilitas mewah pimpinan KPK tidak sama sekali berpengaruh dengan agenda pemberantasan korupsi. Dia pun mengisahkan pengalamannya selama bertugas di KPK yang hanya menggunakan mobil Toyota Innova.
"Enggak ada kaitan langsung dengan kinerja pimpinan misalnya OTT (operasi tangkap tangan) dan kinerja lain. Saya naik Innova empat tahun aman-aman saja tuh," demikian curhat Saut dihubungi, Kamis (15/10/2020).
Saut kembali bercerita, di era pimpinan KPK jilid IV yang dikomandoi Agus Rahardjo, tidak ada sama sekali soal pembahasan anggaran fasilitas untuk mobil dinas. Sebab, menurutnya kebutuhan itu bukan menjadi hal yang mendesak.
"Kalau mobil kami enggak bahas di jilid IV. Masalah mobil tidak urgen, biar negara tidak perlu pusing mengurusi mobil," paparnya.
Dia mengatakan, di era kepemimpinannya saat itu hanya memberikan uang transport kepada para pegawai KPK, di luar gaji yang diterima.
"Cukup saja uang transportasi, lalu gunakan itu untuk kredit mobil dan pemeliharaan mobil masing-masing pimpinan dan staf, dan itu sudah berjalan empat periode tetap perform pimpinan KPK dan pegawainya," ucapnya.
Dia pun mengaku KPK di era kepemimpinannya hanya membahas masalah kenaikan gaji kepada pemerintah, bukan meminta untuk mengganti mobil dinas untuk pimpinan KPK.
"Jilid IV hanya minta gaji pegawai yang dinaikkan. Awalnya cuma gaji pimpinan normatifnya harus dinaikan dulu sebagai dasar. Jadi, tidak ada isu sistem transportasi saat itu," tutup Saut.
Baca Juga: Saut Situmorang Kritik Pengadaan Mobil Dinas Pimpinan KPK
Peneliti ICW Kurnia Ramadhan sebelumnya menyebut kesederhanaan KPK di era Firli Cs makin memudar. Hal itu dikatakan Kurnia menanggapi disetujuinya permintaan mobil dinas pimpinan KPK oleh DPR.
"KPK pada dasarnya dilahirkan dengan semangat pemberantasan korupsi serta menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, salah satunya kesederhanaan. Seiring berjalannya waktu, nilai itu semakin pudar. Terutama di era kepemimpinan Firli Bahuri," ungkap Kurnia melalui keterangan, Kamis.
Berdasarkan catatan ICW, kata Kurnia, setidaknya terdapat dua momen yang menunjukkan keserakahan dari pimpinan KPK.
"Pertama, saat tetap melanjutkan pembahasan kenaikan gaji Pimpinan KPK. Kedua, ketika mengusulkan anggaran untuk membeli mobil dinas seharga Rp 1 miliar," ungkap Kurnia.
Siang tadi, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya anggaran mobil itu yang sudah dibahas oleh Komisi III DPR RI.
"Dalam anggaran KPK 2021, informasi yang kami terima benar telah ada persetujuan DPR terkait anggaran pengadaan mobil dinas jabatan untuk pimpinan, dewas dan pejabat struktural di lingkungan KPK," kata Ali saat dikonfirmasi wartawan, Kamis.
Berita Terkait
-
Saut Situmorang: Demokrasi Mahal Jadi Akar Korupsi, OTT KPK Hanya Puncak Gunung Es
-
Buntut Polemik Ijazah Jokowi, Saut Situmorang: Anak TikTok Sekarang Bilang Ngapain Sekolah
-
Eks Komisioner KPK: Tak Ada Keraguan Dugaan Ijazah Jokowi Palsu, Potensinya Besar
-
Bela Abraham Samad di Kasus Fitnah Ijazah Palsu Jokowi, Saut Situmorang Tantang Polisi!
-
Tanggapi Amnesti Hasto, Eks Pimpinan KPK: Cara Adilinya Tidak Benar
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!