Suara.com - Juru Bicara Partai Gerindra Habiburokhman menilai gelombang demontrasi penolakan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja aneh karena tidak terlalu menonjolkan tuntutannya dalam beberapa kali aksi mereka.
Habiburokhman mengatakan, demonstrasi saat ini sangat minim alat peraga, tidak sama seperti demonstrasi reformasi pada 1998 yang sangat fokus dengan tuntutan aksi yakni turunkan Presiden Soeharto.
"Saya amati sendiri, ini kan demonya aneh, spanduk minim sekali. Demo itu kan tercipta dari spanduknya, alat peraga demonya itu ada spanduk, ada baliho, ada bendera. Beda dengan (reformasi) 98, kalau sekarang ini tidak ada," kata Habiburokhman dalam diskusi Cross Check, Minggu (18/10/2020).
Menurut anak buah Prabowo ini, dalam demonstrasi sekarang ada sebagian kelompok massa yang menyusup menggunakan jaket hoodie, topi, namun berbeda dengan massa aksi lainnya yang menyuarakan tuntutan.
"Begitu massa inti selesai, baru mereka ini keluar hajar, ketika terjadi bentrokan, massa yang paling siap lari, siap kabur, itu massa-massa yang itu tadi, bukan massa yang tertib," ujar Habiburokhman.
Dia juga mengungkapkan saat dirinya membebaskan 30 anggota Gerakan Pemuda Islam dan Pelajar Islam Indonesia yang terlibat aksi massa, tampak ada sekitar 70 anak yang turut diamankan namun mengaku yatim agar orangtuanya tak datang ke kantor polisi.
Habiburokhman tak tahu puluhan anak ini merupakan massa bayaran atau bukan. Namun yang pasti dia menilai ini sebagai sebuah pola untuk berbuat kerusuhan.
"Itu temuan-temuan saya, itu kayak jadi pola. Sebagian besar mengaku anak yatim biar orangtuanya enggak dipanggil," ucapnya.
Diketahui, DPR dan pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan pada Senin (5/10/2020) lalu.
Baca Juga: Setahun Presiden Jokowi, Ribuan Mahasiswa akan Kembali Geruduk Istana
Keputusan ini disetujui oleh tujuh dari sembilan fraksi, mereka yang setuju antara lain PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, dan PPP. Sementara dua fraksi yang menolak adalah Demokrat dan PKS.
Pengesahan UU Cipta Kerja ini mengundang reaksi keras dengan gelombang demonstrasi dari masyarakat sipil seperti mahasiswa, masyarakat adat, kelas pekerja, para guru, hingga tokoh agama.
Tag
Berita Terkait
-
Setahun Presiden Jokowi, Ribuan Mahasiswa akan Kembali Geruduk Istana
-
Tim Advokasi KAUM Bela Ketua KAMI Medan yang Ditangkap Terkait Demo Bentrok
-
Moeldoko Sebut Akan Ada 35 PP dan 5 Perpres Tindak Lanjut UU Cipta Kerja
-
Amankan Aksi Unjuk Rasa UU Cipta Kerja, 8 Polisi di Bekasi Positif Covid-19
-
Jaga Demo Tolak UU Cipta Kerja, 8 Polisi di Bekasi Positif Covid-19
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang
-
Di Sidang MKD: Ahli Sebut Ucapan Ahmad Sahroni Salah Dipahami Akibat Perang Informasi
-
TKA 2025 Hari Pertama Berjalan Lancar, Sinyal Positif dari Sekolah dan Siswa di Seluruh Indonesia
-
Aktivis Serukan Pimpinan Pusat HKBP Jaga Netralitas dari Kepentingan Politik