Suara.com - Juru Bicara Partai Gerindra Habiburokhman menilai gelombang demontrasi penolakan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja aneh karena tidak terlalu menonjolkan tuntutannya dalam beberapa kali aksi mereka.
Habiburokhman mengatakan, demonstrasi saat ini sangat minim alat peraga, tidak sama seperti demonstrasi reformasi pada 1998 yang sangat fokus dengan tuntutan aksi yakni turunkan Presiden Soeharto.
"Saya amati sendiri, ini kan demonya aneh, spanduk minim sekali. Demo itu kan tercipta dari spanduknya, alat peraga demonya itu ada spanduk, ada baliho, ada bendera. Beda dengan (reformasi) 98, kalau sekarang ini tidak ada," kata Habiburokhman dalam diskusi Cross Check, Minggu (18/10/2020).
Menurut anak buah Prabowo ini, dalam demonstrasi sekarang ada sebagian kelompok massa yang menyusup menggunakan jaket hoodie, topi, namun berbeda dengan massa aksi lainnya yang menyuarakan tuntutan.
"Begitu massa inti selesai, baru mereka ini keluar hajar, ketika terjadi bentrokan, massa yang paling siap lari, siap kabur, itu massa-massa yang itu tadi, bukan massa yang tertib," ujar Habiburokhman.
Dia juga mengungkapkan saat dirinya membebaskan 30 anggota Gerakan Pemuda Islam dan Pelajar Islam Indonesia yang terlibat aksi massa, tampak ada sekitar 70 anak yang turut diamankan namun mengaku yatim agar orangtuanya tak datang ke kantor polisi.
Habiburokhman tak tahu puluhan anak ini merupakan massa bayaran atau bukan. Namun yang pasti dia menilai ini sebagai sebuah pola untuk berbuat kerusuhan.
"Itu temuan-temuan saya, itu kayak jadi pola. Sebagian besar mengaku anak yatim biar orangtuanya enggak dipanggil," ucapnya.
Diketahui, DPR dan pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan pada Senin (5/10/2020) lalu.
Baca Juga: Setahun Presiden Jokowi, Ribuan Mahasiswa akan Kembali Geruduk Istana
Keputusan ini disetujui oleh tujuh dari sembilan fraksi, mereka yang setuju antara lain PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, dan PPP. Sementara dua fraksi yang menolak adalah Demokrat dan PKS.
Pengesahan UU Cipta Kerja ini mengundang reaksi keras dengan gelombang demonstrasi dari masyarakat sipil seperti mahasiswa, masyarakat adat, kelas pekerja, para guru, hingga tokoh agama.
Tag
Berita Terkait
-
Setahun Presiden Jokowi, Ribuan Mahasiswa akan Kembali Geruduk Istana
-
Tim Advokasi KAUM Bela Ketua KAMI Medan yang Ditangkap Terkait Demo Bentrok
-
Moeldoko Sebut Akan Ada 35 PP dan 5 Perpres Tindak Lanjut UU Cipta Kerja
-
Amankan Aksi Unjuk Rasa UU Cipta Kerja, 8 Polisi di Bekasi Positif Covid-19
-
Jaga Demo Tolak UU Cipta Kerja, 8 Polisi di Bekasi Positif Covid-19
Terpopuler
- 7 Bedak Tabur Terbaik untuk Kerutan dan Garis Halus Usia 50 Tahun ke Atas
- Pengakuan Lengkap Santriwati Korban Pencabulan Kiai Ashari di Lingkungan Pesantren Pati
- Xiaomi 17 Jadi Senjata Baru Konten Kreator, Laura Basuki Tunjukkan Hasil Foto Leica
- 5 HP Terbaru 2026 untuk Budget di Bawah Rp3 Juta, Ada yang Support 5G dan NFC
- 7 Sepatu Lari Lokal untuk Jalan Jauh dan Daily Run Mulai Rp100 Ribuan, Tak Kalah dari Hoka
Pilihan
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
Terkini
-
Tolak Ratusan Miliar dari Jenderal demi Setia ke Prabowo, Hercules: GRIB Itu Petarung!
-
Hercules Ngaku Ditawari Jenderal Ratusan Miliar agar Tak Dukung Prabowo di Pilpres 2024
-
Nobar Persija vs Persib: 13 Titik di Jakpus Dijaga TNI-Polri
-
Terungkap! Ini Alasan Ahmad Dedi Lari Hindari Wartawan Usai Diperiksa KPK Kasus Korupsi Bea Cukai
-
Legislator PDIP Minta Desak Tinjau Kembali Rencana Pajak Sembako
-
Transaksi UMKM Tembus 13 Juta di E-Commerce, Pemulihan Ekonomi Pascabencana Kian Menguat
-
Wamendagri Bima Arya Dorong HIPMI dan Pemda Bersinergi Kembangkan Ekonomi Kreatif
-
Patroli Dini Hari di Pamulang: Remaja Diduga Balap Liar Diamankan, Pesta Miras Dibubarkan
-
Isu Pencaplokan Gojek, Legislator PDIP: Komisi VI akan Panggil Danantara
-
Status Honorer Dihapus 2027, FSGI: Jangan Sampai Picu Krisis Guru dan Gaji Tak Layak!