Suara.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah menghapus ribuan unggahan informasi bohong alias hoaks yang beredar di media sosial terkait pandemi virus corona Covid-19 selama 10 bulan terakhir.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan, hal ini bukan berarti pemerintah melakukan pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi yang merupakan hak warga negara, melainkan meluruskan informasi yang salah dan berbahaya saat pandemi.
"Kami semua perlu melakukan pengendalian (informasi) bukan untuk membatasi masyarakat terhadap kebebasan berekspresi atau berpendapat, tapi karena situasi pandemi ini kami perlu meluruskan informasi-informasi yang salah," kata Semuel dalam jumpa pers virtual dari Lawan Covid19 ID, Senin (19/10/2020).
Dia mengklaim, pemerintah selalu mengedepankan tindakan pencegahan hoaks dengan melakukan literasi pandemi ke masyarakat, baru menindak secara hukum jika hoaks yang beredar sudah berbahaya dan meresahkan masyarakat.
Dalam temuannya, Kominfo menemukan 2.020 hoaks, 1.759 diantaranya sudah dihapus pemerintah, data ini dihimpun sejak 23 Januari - 18 Oktober 2020.
"Saat ini ada sekitar 2.020 hoaks yang beredar di sosial media, kategorinya ada 1.197 (jumlah topik), dari 2.020 ini sudah di-takedown ada sekitar 1.759 hoaks," ungkapnya.
Ribuan hoaks ini, kata Semuel sangat mengganggu berbagai upaya yang dilakukan pemerintah karena memunculkan stigmatisasi terhadap petugas-petugas yang bekerja menangani pandemi Covid-19.
"Stigmatisasi terhadap rumah sakit, tenaga medis, dan penyintas covid, serta proses yang sudah dilakukan ini yang menjadi berbahaya bagi masyarakat kalau masyarakat akhirnya membuat stigma," ucapnya.
Sebagai informasi, saat ini pandemi virus covid-19 di Indonesia sudah menjangkiti 361.867 orang positif, 64.032 di antaranya dirawat, 285.324 sembuh dan 12.511 jiwa meninggal dunia.
Baca Juga: Pemerintah Temukan 2.020 Hoaks Terkait Pandemi Covid-19
Berita Terkait
-
Pemerintah Temukan 2.020 Hoaks Terkait Pandemi Covid-19
-
Kominfo: Ada 2.020 Sebaran Hoaks di Medsos, Paling Banyak Soal Covid-19
-
Istana Sebut Kisruh Omnibus Law Karena Publik Lebih Percaya Medsos
-
Betulkah Pakai Alat Makan Bersama Bisa Tularkan Sariawan?
-
ASN yang Pasang Status Aksi akan Ricuh Jika Dikawal Polisi, Jadi Tersangka
Terpopuler
- 3 Sepatu New Balance Tanpa Tali, Bantalan Nyaman untuk Jalan Kaki Jauh
- Warga Kayumanis Bogor Tolak PSEL
- 5 Sepatu Adidas Tanpa Tali yang Serbaguna, Anti Pegal Dipakai Jalan Seharian
- 5 HP Baru 2026 Memori Besar dan Baterai Badak untuk Multitasking, Harga Rp2 Jutaan
- 5 Moisturizer Mengandung SPF untuk Pagi Hari, Melembapkan dan Mencerahkan Kulit
Pilihan
-
Kesehatan Donald Trump Bermasalah? Gedung Putih Dituding Tutupi Hasil Medical Check-up
-
Kebakaran RSUD Syekh Yusuf Gowa, Begini Kondisi Terkini Pasien
-
Israel Bombardir Lebanon, 74 Warga Jadi Korban Satu Keluarga Tewas Saat Kabur
-
AS-Iran Kembali Sepakati Gencatan Senjata, Harga Minyak Stabil di USD 90
-
Skandal! Jaksa AS Selidiki FIFA, Penjualan Tiket Piala Dunia 2026 Diduga Bermasalah
Terkini
-
Sumber Teror Api Misterius di Seyegan Mulai Terkuak, Tim UPN Soroti Gas Metana dari Bekas Rawa
-
Bukan Mistis! Misteri Barang Terbakar Sendiri di Sleman Terungkap, Pakar UGM Bongkar Biang Keroknya
-
Pandji Pragiwaksono Soroti 'Pengakuan Terbuka' Prabowo Soal Keterlibatan Partai dalam Tender Negara
-
Prof Uceng: Negara Bukan Takut Film Pesta Babi, Tapi Takut Narasi Alternatif
-
Sebut Film 'Pesta Babi' Aman Secara Hukum, Uceng UGM: Jangan-Jangan Ada Unsur Politik?
-
Ribuan Lansia Jalan Sehat Meriahkan Puncak HLUN 2026 di NTT
-
Guru Besar UGM Cium Ada Perubahan Sikap yang Tak Biasa Usai Mama Sinta Lapor Polisi soal Pesta Babi
-
HLUN 2026 Momentum Wujudkan Lansia Tangguh Menuju Indonesia Emas
-
Pacu Iklim Kompetisi Daerah, Kemendagri Gelar Apresiasi Pemda 2026 Regional Sulawesi
-
Bukan Melalui Kekerasan, Militerisasi Masuk ke Ranah Sipil Lewat Jalur Administratif Halus