Suara.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah menghapus ribuan unggahan informasi bohong alias hoaks yang beredar di media sosial terkait pandemi virus corona Covid-19 selama 10 bulan terakhir.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan, hal ini bukan berarti pemerintah melakukan pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi yang merupakan hak warga negara, melainkan meluruskan informasi yang salah dan berbahaya saat pandemi.
"Kami semua perlu melakukan pengendalian (informasi) bukan untuk membatasi masyarakat terhadap kebebasan berekspresi atau berpendapat, tapi karena situasi pandemi ini kami perlu meluruskan informasi-informasi yang salah," kata Semuel dalam jumpa pers virtual dari Lawan Covid19 ID, Senin (19/10/2020).
Dia mengklaim, pemerintah selalu mengedepankan tindakan pencegahan hoaks dengan melakukan literasi pandemi ke masyarakat, baru menindak secara hukum jika hoaks yang beredar sudah berbahaya dan meresahkan masyarakat.
Dalam temuannya, Kominfo menemukan 2.020 hoaks, 1.759 diantaranya sudah dihapus pemerintah, data ini dihimpun sejak 23 Januari - 18 Oktober 2020.
"Saat ini ada sekitar 2.020 hoaks yang beredar di sosial media, kategorinya ada 1.197 (jumlah topik), dari 2.020 ini sudah di-takedown ada sekitar 1.759 hoaks," ungkapnya.
Ribuan hoaks ini, kata Semuel sangat mengganggu berbagai upaya yang dilakukan pemerintah karena memunculkan stigmatisasi terhadap petugas-petugas yang bekerja menangani pandemi Covid-19.
"Stigmatisasi terhadap rumah sakit, tenaga medis, dan penyintas covid, serta proses yang sudah dilakukan ini yang menjadi berbahaya bagi masyarakat kalau masyarakat akhirnya membuat stigma," ucapnya.
Sebagai informasi, saat ini pandemi virus covid-19 di Indonesia sudah menjangkiti 361.867 orang positif, 64.032 di antaranya dirawat, 285.324 sembuh dan 12.511 jiwa meninggal dunia.
Baca Juga: Pemerintah Temukan 2.020 Hoaks Terkait Pandemi Covid-19
Berita Terkait
-
Pemerintah Temukan 2.020 Hoaks Terkait Pandemi Covid-19
-
Kominfo: Ada 2.020 Sebaran Hoaks di Medsos, Paling Banyak Soal Covid-19
-
Istana Sebut Kisruh Omnibus Law Karena Publik Lebih Percaya Medsos
-
Betulkah Pakai Alat Makan Bersama Bisa Tularkan Sariawan?
-
ASN yang Pasang Status Aksi akan Ricuh Jika Dikawal Polisi, Jadi Tersangka
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
6 HP Murah dengan Kamera Terbaik Januari 2026, Harga Mulai 2 Jutaan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Kontroversi Grok AI dan Ancaman Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
Terkini
-
Indonesia Dilanda 2.139 Bencana di 2025: Didominasi Banjir dan Tanah Longsor
-
Prabowo ke Siswa Sekolah Rakyat: Bukan Salah Orang Tuamu, Memang Negara Belum Mampu Beri Terbaik
-
Rismon Desak Klarifikasi Jujur Usai Eggi Sudjana Disebut Minta Maaf dan Rangkul Jokowi di Solo
-
Bivitri Susanti Nilai Pilkada Tidak Langsung Berisiko Membuat Pemimpin Abai ke Rakyat
-
Fakta di Balik Siswa Sekolah Rakyat: 67 Persen dari Keluarga Berpenghasilan di Bawah Rp1 Juta
-
Pelapor Kasus Fitnah Ijazah Palsu Jokowi Dipanggil Polda, Laporan Eggi Sudjana Dicabut?
-
Tok! Hakim Tolak Eksepsi Nadiem Makarim, Sidang Korupsi Chromebook Lanjut ke Pokok Perkara
-
Pakar: Laporan Terhadap Pandji Pragiwaksono Salah Alamat, Ini Alasannya!
-
KPK Tetapkan Gus Yaqut Jadi Tersangka Kasis Kuota Haji, Maman PKB: Harus Diusut Tuntas
-
Soal Pandji Pragiwaksono Dipolisikan, Garin Nugroho Singgung Mental Kerdil Hadapi Kritik