Suara.com - Aksi unjuk rasa menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja kembali terjadi di berbagai kota pada hari ini, Selasa (20/10/2020). Sejumlah elemen masyarakat ikut terlibat dalam demonstrasi turun ke jalan ini, salah satunya adalah kalangan mahasiswa.
Para mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) diketahui mengirimkan ultimatum kepada Jokowi dalam aksi demonstrasi di sekitaran Patung Kuda Jakarta hari ini.
Merespons hal tersebut, Eks Politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean ikut buka suara.
Lewat jejaring Twitternya, Ferdinand Hutahaean nampak tak sepakat dengan aksi para mahasiswa yang menolak adanya UU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut.
Pasalnya, Ferdinand Hutahaean menilai bahwa UU ini justru akan memudahkan para mahasiswa saat mencari kerja usai dinyatakan lulus nanti.
"Dek, saya kasih tahu dengan bahasa yang sangat muda ya bahwa kamu, kalian, adalah generasi pertama yang akan menikmati kemudahan mencari kerja atas adanya UU Ciptaker ini," kata Ferdinand Hutahaean, Selasa (20/10/2020) malam.
Lebih lanjut lagi, Ferdinand Hutahaean berharap agar mahasiswa bisa memahami hal yang menurutnya justru menguntungkan bagi para pencari kerja di era berikutnya.
"Begitu lulus, kalian tak perlu nganggur atau hanya menjadi tenaga kerja non formal. Sadarlah," imbuh Ferdinand Hutahaean.
Untuk diketahui, pada aksi unjuk rasa tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja hari ini massa mahasiswa menyampaikan ultimatum kepada Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: Unjuk Rasa Satu Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo
Para mahasiswa ini mendesak Jokowi agar segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu untuk membatalkan UU Cipta Kerja.
"Apabila bapak presiden tidak dapat melakukan hal tersebut dalam jangka waktu 8x24 jam sejak ultimatum dilakukan, maka akan ada gerakan besar dari mahasiswa seluruh Indonesia, tepat pada Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2020," kata Koordinator Pusat BEM SI Remy Hastian dalam menyampaikan pernyataan sikap di lokasi, Selasa (20/10/2020).
Menurutnya, ultimatum ini disampaikan karena kecewa Jokowi tak mau menemui mereka yang ingin menyampaikan aspirasi.
Ia menambahkan, kekecewaan itu memuncak ketika aksi massa yang dilakukan 8 Oktober lalu berakhir ricuh dituding karena adanya disinformasi dan hoaks yang tersebar luas.
"Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa perjuangan masyarakat terhadap UU Cipta Kerja adalah sebuah kebohongan belaka. Sikap tersebut menyakitkan hati," tuturnya.
Usai penyampaian ultimatum tersebut massa balik kanan. Kendati begitu, massa yang didominasi tanpa almamater tampak masih ramai. Aparat kepolisian pun terlihat bersiaga.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Selevel Innova Budget Rp60 Jutaan untuk Keluarga Besar
- 5 Pilihan Ban Motor Bebas Licin, Solusi Aman dan Nyaman buat Musim Hujan
- 5 HP Memori 128 GB Paling Murah untuk Penggunaan Jangka Panjang, Terbaik November 2025
- 5 Mobil Keluarga Bekas Kuat Tanjakan, Aman dan Nyaman Temani Jalan Jauh
- Cara Cek NIK KTP Apakah Terdaftar Bansos 2025? Ini Cara Mudahnya!
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Mau Bekukan Peran Bea Cukai dan Ganti dengan Perusahaan Asal Swiss
-
4 HP dengan Kamera Selfie Beresolusi Tinggi Paling Murah, Cocok untuk Kantong Pelajar dan Mahasiswa
-
4 Rekomendasi HP Layar AMOLED Paling Murah Terbaru, Nyaman di Mata dan Cocok untuk Nonton Film
-
Hasil Liga Champions: Kalahkan Bayern Muenchen, Arsenal Kokoh di Puncak Klasemen
-
Menkeu Purbaya Diminta Jangan Banyak Omon-omon, Janji Tak Tercapai Bisa Jadi Bumerang
Terkini
-
Menkes Sesalkan Kematian Ibu Hamil di Papua, Janji Perbaikan Layanan Kesehatan Agar Tak Terulang
-
Danau Maninjau Sumbar Diserbu Longsor dan Banjir Bandang: Akses Jalan Amblas, Banyak Rumah Tersapu!
-
Terungkap! Rangkaian Kekejaman Alex, Bocah Alvaro Kiano Dibekap Handuk, Dicekik, Jasad Dibuang
-
Kronologi Brutal Legislator DPRD Bekasi Diduga Keroyok Warga di Kafe hingga Retina Korban Rusak
-
Perempuan Jadi Pilar Utama Ketahanan Keluarga ASN, Pesan Penting dari Akhmad Wiyagus
-
TelkomGroup Fokus Lakukan Pemulihan Layanan Infrastruktur Terdampak Bencana di Sumatra Utara - Aceh
-
Provinsi Maluku Mampu Jaga Angka Inflasi Tetap Terkendali, Mendagri Berikan Apresiasi
-
KPK Beberkan 12 Dosa Ira Puspadewi di Kasus ASDP, Meski Dapat Rehabilitasi Prabowo
-
86 Korban Ledakan SMAN 72 Dapat Perlindungan LPSK, Namun Restitusi Tak Berlaku bagi Pelaku Anak
-
Siapa Vara Dwikhandini? Wanita yang Disebut 24 Kali Check In dengan Arya Daru Sebelum Tewas