Suara.com - Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, membuat pengakuan yang menghebohkan tentang siapa saja sosok pencetus Omnibus Law Cipta Kerja.
Pengakuan Luhut tersebut disampaikan dalam sebuah seminar virtual bertajuk Outlook 2021: The Year of Opportunity, Rabu (21/10/2020).
Dalam kesempatan tersebut, Luhut mengakui rencana pembuatan UU Omnibus Law Ciptaker sudah lama dipikirkan. Tepatnya, ketika ia masih menjabat sebagai Menkopolhukam pada periode pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
"Ini terus terang, jujur, temen-temen sekalian, saya (yang) mulai waktu saya Menko Polhukam. Waktu itu saya melihat betapa semrawutnya UU peraturan kita yang ada sekian puluh itu satu sama lain sering tumpang tindih, sering mengunci sehingga kita tidak bisa jalan dengan lancar,” kata Luhut dalam webinar itu.
Selain itu, Luhut mengatakan bahwa dirinya ingin memastikan Omnibus Law bisa menyederhanakan tumpang tindih regulasi yang selama ini terjadi.
Pasalnya, ia memandang bahwa UU Ketenagakerjaan kala itu tidak efisien dan berpotensi tinggi melahirkan praktik korupsi yang tentu merugikan negara.
"Omnibus Law ini tidak menghilangkan UU tapi menyelaraskan isi UU itu jangan sampai tumpang tindih atau kait berkait, saling mengikat dengan yang lain,” beber Luhut.
Kendati gagasan Omnibus Law tersebut sudah terpikirkan sejak lama, namun Luhut menegaskan bahwa proses perumusannya berjalan lama.
Selain mengakui bahwa dirinya termasuk dalam tokoh yang mencetuskan Omnibus Law, Luhut juga membongkar nama-nama lain.
Baca Juga: Disemprot Jokowi Soal UU Cipta Kerja, Moeldoko: Komunikasi Kita Jelek
Sejumlah tokoh ketika itu diajak Luhut untuk bertemu dan berdiskusi mulai dari Mahfud MD, Jimly Asshiddiqie, sampai Sofyan Djalil.
Luhur memaparkan, istilah Omnibus Law awalnya diperkenalkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil karena pernah mengetahuinya di Amerika Serikat (AS).
"Istilah Omnibus Law ini keluar dari Pak Menteri ATR. Karena beliau belajar soal ini di Amerika dulu, dia mengatakan kepada saya," ujanya dikutip dari Hops.id-- jaringan Suara.com.
Tidak hanya nama-nama di atas, lanjut Luhut, Presiden Joko Widodo juga turut andil sebagai motor terwujudnya Omnibus Law saat dirinya dilantik jadi presiden periode kedua tahun lalu.
“Masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU,” ujar Jokowi saat pada pidato pelantikannya, (20/10/2019) silam.
Jokowi bahkan telah bertemu dengan para pimpinan serikat buruh di Istana Kepresidenan, ketika Omnibus Law hendak disahkan DPR RI.
Berita Terkait
-
Evaluasi MBG, Luhut Soroti Pelaksanaan Serentak
-
Luhut Warning Prabowo: Ancaman Ekonomi Mengintai RI Setelah Juli 2026
-
Luhut Ungkap Prabowo Mau Kasih Bansos Tunai Rp5,4 Juta/Orang, Penerimanya Disaring Pakai AI
-
Luhut-Chatib Basri soal MBG: Jangan Bertengkar-Ini Masalah Kepercayaan!
-
Chatib Basri Sorot Efisiensi Anggaran MBG: Harus Lebih Efisien Lagi
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Wacana Penderita TBC Jadi Penerima MBG Ditolak DPR, Dinilai Berpotensi Sebarkan Penyakit
-
Bukan Copet, Transjakarta Ungkap Fakta Penumpang Ngamuk di Koridor 5 yang Viral
-
DPR Ungkap Dana Transfer Daerah 2027 Disunat Rp300 Triliun, Gaji PPPK Terancam Macet
-
Sejarah Baru! Rakyat Bisa Pilih Sendiri Logo HUT ke-81 RI, Prabowo Siapkan Hadiah Undangan ke Istana
-
Kemensos Gandeng TNI, 1.000 Taruna Akmil Siap Bina Siswa Sekolah Rakyat
-
LPSK Siap Lindungi Korban Lain Taufik Hidayat: Jangan Takut, Segera Lapor!
-
Terpilih dari 600 Pendaftar, 9 Siswa Indonesia Lanjut Kuliah ke Jepang dengan Beasiswa Penuh
-
Ada Upaya 'Jurang Pemisah' Prabowo-Gibran? Gerindra Buka Suara Soal Isu Suap BEM UBK
-
Tak Berhenti di 13 Orang! Polisi Beri Sinyal Tersangka Baru di Kasus Daycare Little Aresha
-
Cari Keadilan, Arief Pramuhanto Bakal Ajukan PK ke Mahkamah Agung