Suara.com - Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, membuat pengakuan yang menghebohkan tentang siapa saja sosok pencetus Omnibus Law Cipta Kerja.
Pengakuan Luhut tersebut disampaikan dalam sebuah seminar virtual bertajuk Outlook 2021: The Year of Opportunity, Rabu (21/10/2020).
Dalam kesempatan tersebut, Luhut mengakui rencana pembuatan UU Omnibus Law Ciptaker sudah lama dipikirkan. Tepatnya, ketika ia masih menjabat sebagai Menkopolhukam pada periode pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
"Ini terus terang, jujur, temen-temen sekalian, saya (yang) mulai waktu saya Menko Polhukam. Waktu itu saya melihat betapa semrawutnya UU peraturan kita yang ada sekian puluh itu satu sama lain sering tumpang tindih, sering mengunci sehingga kita tidak bisa jalan dengan lancar,” kata Luhut dalam webinar itu.
Selain itu, Luhut mengatakan bahwa dirinya ingin memastikan Omnibus Law bisa menyederhanakan tumpang tindih regulasi yang selama ini terjadi.
Pasalnya, ia memandang bahwa UU Ketenagakerjaan kala itu tidak efisien dan berpotensi tinggi melahirkan praktik korupsi yang tentu merugikan negara.
"Omnibus Law ini tidak menghilangkan UU tapi menyelaraskan isi UU itu jangan sampai tumpang tindih atau kait berkait, saling mengikat dengan yang lain,” beber Luhut.
Kendati gagasan Omnibus Law tersebut sudah terpikirkan sejak lama, namun Luhut menegaskan bahwa proses perumusannya berjalan lama.
Selain mengakui bahwa dirinya termasuk dalam tokoh yang mencetuskan Omnibus Law, Luhut juga membongkar nama-nama lain.
Baca Juga: Disemprot Jokowi Soal UU Cipta Kerja, Moeldoko: Komunikasi Kita Jelek
Sejumlah tokoh ketika itu diajak Luhut untuk bertemu dan berdiskusi mulai dari Mahfud MD, Jimly Asshiddiqie, sampai Sofyan Djalil.
Luhur memaparkan, istilah Omnibus Law awalnya diperkenalkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil karena pernah mengetahuinya di Amerika Serikat (AS).
"Istilah Omnibus Law ini keluar dari Pak Menteri ATR. Karena beliau belajar soal ini di Amerika dulu, dia mengatakan kepada saya," ujanya dikutip dari Hops.id-- jaringan Suara.com.
Tidak hanya nama-nama di atas, lanjut Luhut, Presiden Joko Widodo juga turut andil sebagai motor terwujudnya Omnibus Law saat dirinya dilantik jadi presiden periode kedua tahun lalu.
“Masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU,” ujar Jokowi saat pada pidato pelantikannya, (20/10/2019) silam.
Jokowi bahkan telah bertemu dengan para pimpinan serikat buruh di Istana Kepresidenan, ketika Omnibus Law hendak disahkan DPR RI.
Berita Terkait
-
Utang Kereta Cepat Whoosh Direstrukturisasi
-
Tak Saling Sapa di Sidang Paripurna, Isu Keretakan Purbaya dan Luhut Kian Mencuat
-
Viral Momen Purbaya Yudhi Sadewa Diduga Dicuekin Menteri Lain Saat Sidang Kabinet
-
Isu Kerenggangan Purbaya-Luhut Panas, Tak Saling Tegur Sapa Saat Sidang Kabinet
-
Luhut Ungkap Strategi Menkeu Purbaya Dongkrak Ekonomi Nasional
Terpopuler
- 7 Mobil Keluarga 7 Seater Seharga Kawasaki Ninja yang Irit dan Nyaman
- Bukan Akira Nishino, 2 Calon Pelatih Timnas Indonesia dari Asia
- Diisukan Cerai, Hamish Daud Sempat Ungkap soal Sifat Raisa yang Tak Banyak Orang Tahu
- Gugat Cerai Hamish Daud? 6 Fakta Mengejutkan di Kabar Perceraian Raisa
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Oktober 2025, Dapatkan 1.500 Gems dan Player 110-113 Sekarang
Pilihan
-
Makna Mendalam 'Usai di Sini', Viral Lagi karena Gugatan Cerai Raisa ke Hamish Daud
-
Emil Audero Akhirnya Buka Suara: Rasanya Menyakitkan!
-
KDM Sebut Dana Pemda Jabar di Giro, Menkeu Purbaya: Lebih Rugi, BPK Nanti Periksa!
-
Mees Hilgers 'Banting Pintu', Bos FC Twente: Selesai Sudah!
-
Wawancara Kerja Lancar? Kuasai 6 Jurus Ini, Dijamin Bikin Pewawancara Terpukau
Terkini
-
BBW Jakarta 2025: Lautan Buku Baru, Pesta Literasi Tanpa Batas
-
Program MBG Dikritik Keras Pakar: Ribuan Keracunan Cuma Angka Statistik
-
Konvensyen DMDI ke-23 di Jakarta, Sultan Najamudin Tekankan Persatuan dan Kebesaran Rumpun Melayu
-
Polemik Ijazah Jokowi Masih Bergulir, Pakar Hukum Ungkap Fakta Soal Intervensi Politik
-
Geger Ijazah Gibran! Pakar Ini Pertanyakan Dasar Tudingan dan Singgung Sistem Penyetaraan Dikti
-
Dana Pemda Rp 234 T Mengendap di Bank, Anggota DPR Soroti Kinerja Pemda dan Pengawasan Kemendagri
-
Diteror Lewat WhatsApp, Gus Yazid Lapor Polisi Hingga Minta Perlindungan ke Presiden Prabowo
-
Survei Gibran 'Jomplang', Rocky Gerung Curiga Ada 'Operasi Besar' Menuju 2029
-
Menteri Imigrasi di FLOII Expo 2025: Saatnya Tanaman Hias Indonesia Tembus Dunia!
-
KPK Lanjutkan Operasi 'Memiskinkan' Nurhadi, Hasil Panen Rp1,6 Miliar Disita