Suara.com - Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, membuat pengakuan yang menghebohkan tentang siapa saja sosok pencetus Omnibus Law Cipta Kerja.
Pengakuan Luhut tersebut disampaikan dalam sebuah seminar virtual bertajuk Outlook 2021: The Year of Opportunity, Rabu (21/10/2020).
Dalam kesempatan tersebut, Luhut mengakui rencana pembuatan UU Omnibus Law Ciptaker sudah lama dipikirkan. Tepatnya, ketika ia masih menjabat sebagai Menkopolhukam pada periode pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
"Ini terus terang, jujur, temen-temen sekalian, saya (yang) mulai waktu saya Menko Polhukam. Waktu itu saya melihat betapa semrawutnya UU peraturan kita yang ada sekian puluh itu satu sama lain sering tumpang tindih, sering mengunci sehingga kita tidak bisa jalan dengan lancar,” kata Luhut dalam webinar itu.
Selain itu, Luhut mengatakan bahwa dirinya ingin memastikan Omnibus Law bisa menyederhanakan tumpang tindih regulasi yang selama ini terjadi.
Pasalnya, ia memandang bahwa UU Ketenagakerjaan kala itu tidak efisien dan berpotensi tinggi melahirkan praktik korupsi yang tentu merugikan negara.
"Omnibus Law ini tidak menghilangkan UU tapi menyelaraskan isi UU itu jangan sampai tumpang tindih atau kait berkait, saling mengikat dengan yang lain,” beber Luhut.
Kendati gagasan Omnibus Law tersebut sudah terpikirkan sejak lama, namun Luhut menegaskan bahwa proses perumusannya berjalan lama.
Selain mengakui bahwa dirinya termasuk dalam tokoh yang mencetuskan Omnibus Law, Luhut juga membongkar nama-nama lain.
Baca Juga: Disemprot Jokowi Soal UU Cipta Kerja, Moeldoko: Komunikasi Kita Jelek
Sejumlah tokoh ketika itu diajak Luhut untuk bertemu dan berdiskusi mulai dari Mahfud MD, Jimly Asshiddiqie, sampai Sofyan Djalil.
Luhur memaparkan, istilah Omnibus Law awalnya diperkenalkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil karena pernah mengetahuinya di Amerika Serikat (AS).
"Istilah Omnibus Law ini keluar dari Pak Menteri ATR. Karena beliau belajar soal ini di Amerika dulu, dia mengatakan kepada saya," ujanya dikutip dari Hops.id-- jaringan Suara.com.
Tidak hanya nama-nama di atas, lanjut Luhut, Presiden Joko Widodo juga turut andil sebagai motor terwujudnya Omnibus Law saat dirinya dilantik jadi presiden periode kedua tahun lalu.
“Masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU,” ujar Jokowi saat pada pidato pelantikannya, (20/10/2019) silam.
Jokowi bahkan telah bertemu dengan para pimpinan serikat buruh di Istana Kepresidenan, ketika Omnibus Law hendak disahkan DPR RI.
Berita Terkait
-
Toba Pulp Lestari Dituding Biang Kerok Bencana, Ini Fakta Perusahaan, Pemilik dan Reaksi Luhut
-
Mendagri: Digitalisasi Bantuan Sosial Dibutuhkan untuk Ketepatan Sasaran Penyaluran
-
Bantahan Keras Jimly untuk Luhut: Bandara IMIP Ancam Kedaulatan, Pintu Masuk TKA Ilegal
-
Luhut Bantah Keras! Tegaskan Tak Punya Kaitan Apapun dengan PT Toba Pulp Lestari
-
Bertemu Luhut di Istana, Prabowo Setuju Bikin 'Bank Harta Karun' Hayati, Apa Fungsinya?
Terpopuler
- 4 Daftar Mobil Bekas Pertama yang Aman dan Mudah Dikendalikan Pemula
- 6 Rekomendasi Mobil Bekas Kabin Luas di Bawah 90 Juta, Nyaman dan Bertenaga
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- Calon Pelatih Indonesia John Herdman Ngaku Dapat Tawaran Timnas tapi Harus Izin Istri
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
Pilihan
-
6 Smartwatch Layar AMOLED Murah untuk Mahasiswa dan Pekerja, Harga di Bawah Rp 1 Juta
-
4 Tablet RAM 8 GB dengan Slot SIM Card Termurah untuk Penunjang Produktivitas Pekerja Mobile
-
3 Fakta Perih Usai Timnas Indonesia U-22 Gagal Total di SEA Games 2025
-
CERPEN: Catatan Krisis Demokrasi Negeri Konoha di Meja Kantin
-
CERPEN: Liak
Terkini
-
Sidang Etik 6 Anggota Yanma Pengeroyok Matel di Kalibata Digelar Pekan Depan, Bakal Dipecat?
-
Menanti Status Bencana Nasional Sumatera sampai Warga Ingin Ajukan Gugatan
-
BGN Optimis, Program Makan Bergizi Gratis Mampu Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi hingga 8 Persen
-
BGN Minta SPPG Tidak Lagi Menggunakan Makanan Buatan Pabrik Pada Program MBG
-
Tak Hanya Ciptakan Lapangan Kerja, Waka BGN Sebut Program MBG Jalan Tol Pengentasan Kemiskinan
-
6 Anggota Yanma Mabes Polri Jadi Tersangka Kasus Tewasnya 2 Debt Collector, Ini Identitasnya
-
Dari OTT ke Jejak Dana Gelap Pilkada: Seberapa Mahal Biaya Kampanye Calon Kepala Daerah?
-
Prabowo ke Pengungsi Banjir Aceh: Maaf, Saya Tak Punya Tongkat Nabi Musa, Tapi Rumah Kalian Diganti
-
Dasco Unggah Video Prabowo saat Bikin Kaget WWF karena Sumbangkan Tanah di Aceh
-
Borok Penangkapan Dirut Terra Drone Dibongkar, Pengacara Sebut Polisi Langgar Prosedur Berat