Suara.com - Intelektual muslim Nadhlatur Ulama (NU) Ulil Abshar Abdalla mengomentari kabar terkait Presiden Jokowi yang mengingatkan para menteri soal buruknya komunikasi publik.
Pria yang kerap disapa Gus Ulil ini menyinggung tindakan Presiden Jokowi beberapa waktu silam, saat buruh, mahasiswa, dan sejumlah elemen masyarakat lainnya turun ke jalan memprotes UU Omnibus Law Cipta Kerja.
Diketahui bahwa saat aksi unjuk rasa terjadi, Presiden Jokowi kedapatan tengah melakukan kunjungan kerja di Kalimatan Tengah.
Selama di Kalimantan Tengah, Presiden Jokowi mengunjungi beberapa tempat. Salah satunya adalah kawasan lumbung bangan yang sedang dikembangkan, berikut tanaman padi, keramba ikan, serta peternakan bebek yang di Kecamatan Pandih Batu.
Menurut Ulil Abshar Abdalla, tindakan Presiden Jokowi tersebut lah yang justru memperlihatkan bahwa komunikasi publik pemerintah saat ini buruk.
"Pak Jokowi, nyuwun sewu, njenengan pergi ke Kalteng (Kalimantan Tengah) dan bertemu bebek di sana pada saat buruh dan mahasiswa protes di Ibu Kota, itu juga komunikasi yang buruk. Teramat buruk malahan, menurut saya," ungkap Gus Ulit.
Lebih lanjut lagi, Ulil Abshar Abdalla nampak meledek Presiden Jokowi yang malah memilih meninjau peternakan bebek.
Pasalnya, Ulil Abshar Abdalla sendiri merasa buruh yang melakukan demonstrasi lebih penting untuk didengar aspirasinya.
"Apakah bebek lebih berharga ketimbang buruh?" tandasnya keras.
Baca Juga: Dikerjakan 5 Tahun, Jokowi Resmikan Jembatan di Kendari Berbiaya Rp 804 M
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur jajarannya lantaran komunikasi publik yang kurang baik terkait penyampaian UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.
"Khusus dalam konteks Omnibus Law Cipta Kerja memang sebuah masukan dari berbagai pihak dan presiden juga sangat tahu. Kami semuanya ditegur oleh presiden bahwa komunikasi publik kita sangat jelek. Untuk itu ini sebuah masukan dari luar maupun teguran dari presiden kita segera berbenah diri untuk perbaikan ke depan dengan baik," ujar Moelodko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2020).
Pernyataan Moeldoko soal komunikasi publik yang dinilai Presiden Jokowi terkait substansi UU Cipta Kerja kurang sehingga menimbulkan gelombang protes.
Lebih lanjut lagi, Moeldoko memahami era teknologi yang berkembang membuat jajaran pemerintah terkadang kewalahan menghadapi pertumbuhan disinformasi dan hoaks yang di media sosial.
Namun, kata Moeldoko, hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan pemerintah karena buruknya komunikasi publik terkait UU Cipta Kerja.
"Di situlah kita kadang-kadang kewalahan menghadapi pertumbuhan disinformasi dan hoaks. Tetapi itu bukan sebuah alasan kami untuk tidak berkomunikasi dengan baik. Kami selalu membenahi diri kita selalu ingin memperbaiki diri," ucap dia.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!