Suara.com - Direktur Imparsial Al Araf menilai pengiriman pasukan TNI dan Polri untuk menjaga wilayah di Papua merupakan keputusan yang salah. Pendekatan keamanan yang cenderung eksesif tersebut justru malah mengundang beragam permasalahan baru.
Al Araf melihat kesalahan dilakukan pemerintah ketika hendak mengamankan Papua dari separatis. Semakin hari semakin bertambah pasukan non organik TNI dan Polri yang dikirim ke Timur Indonesia.
"Tidak perlu dengan mengirimkan suatu kekuatan-kekuatan non organik yang besar di sana, apalagi menambah konsentrasi pasukan yang besar. Misalkan dalam prediksi Kementerian Pertahanan dari 13 ribu sampai 29 ribu (pasukan) hingga 2029. Itu sesuatu yang meletakkan pola pendekatannya semakin eksesif," kata Al Araf dalam sebuah diskusi virtual, Kamis (22/10/2020).
Menurutnya perspektif pemerintah dalam mengamankan Papua mesti diubah. Penyelesaian setiap konflik sejatinya bisa dilakukan secara demokratis melalui dialog.
Ia mencontohkan dengan konflik Aceh. Awalnya upaya penyelesaian konflik dilakukan melalui jalan operasi militer, akan tetapi konflik malah mampu terselesaikan setelah dibawa ke meja perundingan.
"Justru dengan sekian lama operasi keamanan tidak selesai di Aceh. Tapi begitu masuk ruang dialog dan perundingan dia bisa dilakukan," ujarnya.
Serupa dengan itu, Al Araf menilai pola pikir pemerintah dalam menyelesaikan konflik Papua pun harus serupa seperti Aceh.
"Konsekuensinya step pertama yang perlu dilakukan pemerintah dalam konteks itu adalah pola pendekatan keamanan harus dikurangi yang saya sebut dengan proses desekuritisasi," tandasnya.
Baca Juga: JK Janji Bantu Pemerintah Selesaikan Konflik Papua Lewat Jalan Damai
Berita Terkait
-
Tolak Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme, Koalisi Sipil: Berbahaya Bagi Demokrasi dan HAM
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Sebut Usulan Gelar Pahlawan Absurd, Koalisi Sipil: Soeharto Simbol Kebengisan Rezim Orba
-
Kinerja Tim Munir Komnas HAM Disorot: Salahkan Dana, Tawaran Bantuan Aktivis Diabaikan
-
UU PDP Terancam Lumpuh: Indonesia Wajib Transfer Data Pribadi Warga ke AS
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!