Suara.com - Direktur Imparsial Al Araf menilai pengiriman pasukan TNI dan Polri untuk menjaga wilayah di Papua merupakan keputusan yang salah. Pendekatan keamanan yang cenderung eksesif tersebut justru malah mengundang beragam permasalahan baru.
Al Araf melihat kesalahan dilakukan pemerintah ketika hendak mengamankan Papua dari separatis. Semakin hari semakin bertambah pasukan non organik TNI dan Polri yang dikirim ke Timur Indonesia.
"Tidak perlu dengan mengirimkan suatu kekuatan-kekuatan non organik yang besar di sana, apalagi menambah konsentrasi pasukan yang besar. Misalkan dalam prediksi Kementerian Pertahanan dari 13 ribu sampai 29 ribu (pasukan) hingga 2029. Itu sesuatu yang meletakkan pola pendekatannya semakin eksesif," kata Al Araf dalam sebuah diskusi virtual, Kamis (22/10/2020).
Menurutnya perspektif pemerintah dalam mengamankan Papua mesti diubah. Penyelesaian setiap konflik sejatinya bisa dilakukan secara demokratis melalui dialog.
Ia mencontohkan dengan konflik Aceh. Awalnya upaya penyelesaian konflik dilakukan melalui jalan operasi militer, akan tetapi konflik malah mampu terselesaikan setelah dibawa ke meja perundingan.
"Justru dengan sekian lama operasi keamanan tidak selesai di Aceh. Tapi begitu masuk ruang dialog dan perundingan dia bisa dilakukan," ujarnya.
Serupa dengan itu, Al Araf menilai pola pikir pemerintah dalam menyelesaikan konflik Papua pun harus serupa seperti Aceh.
"Konsekuensinya step pertama yang perlu dilakukan pemerintah dalam konteks itu adalah pola pendekatan keamanan harus dikurangi yang saya sebut dengan proses desekuritisasi," tandasnya.
Baca Juga: JK Janji Bantu Pemerintah Selesaikan Konflik Papua Lewat Jalan Damai
Berita Terkait
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Sebut Usulan Gelar Pahlawan Absurd, Koalisi Sipil: Soeharto Simbol Kebengisan Rezim Orba
-
Kinerja Tim Munir Komnas HAM Disorot: Salahkan Dana, Tawaran Bantuan Aktivis Diabaikan
-
UU PDP Terancam Lumpuh: Indonesia Wajib Transfer Data Pribadi Warga ke AS
-
Imparsial: Tidak Ada Jaminan Data Pribadi Warga Indonesia Tidak Disalahgunakan AS
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang Terjaring OTT KPK, Langsung Dibawa ke Gedung Merah Putih
-
KPK Amankan 10 Orang saat Lakukan OTT di Bekasi, Siapa Saja?
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona