Kali Ini Ferdinand Diselentik Tengku: Ferdinand Mana Ngerti?

“Kita pemerintah membuka dan mengundang masukan-masukan dari masyarakat. Dan masih terbuka usulan-usulan dan masukan dari daerah-daerah,” kata Kepala Negara.

Ditambahkannya, jika masih ada ketidakpuasan atas UU ini dapat dilakukan dengan mengajukan uji materi atau judicial review melalui MK.

“Sistem ketatanegaraan kita memang mengatakan seperti itu. Jadi kalau masih ada yang tidak puas dan menolak silakan diajukan uji materi ke MK,” kata Jokowi.

Hati nurani vs politik

Peneliti politik dari lembaga Political and Public Policy Studies Jerry Massie mengatakan kini MK dihadapkan pada dua pilihan: menolak UU Cipta Kerja atau melegalkan.

"Saya sarankan sebelum memutuskan berdoa dulu sesuai keyakinan masing-masing. Ini jawaban politis, hukum dan sosial. Jangan sampai ada tekanan politis. Kini semua tergantung keputusan MK," kata Jerry kepada Suara.com, Jumat (16/10/2020).

Menurut catatan, empat dari tujuh organisasi perburuhan akan melayangkan judicial review ke MK. Dua buruh sudah lebih dulu mendaftarkan gugatan.

Menurut alumnus American Global University itu memutuskan judicial review UU Cipta Kerja merupakan pertaruhan moral dan hati nurani. Jerry mengatakan UU Cipta Kerja telah ditolak banyak elemen masyarakat dan bisa bahaya bagi lingkungan hidup, kebebasan pers, nasib buruh, guru, dosen, sampai ke anti korupsi.

Dalam argumentasi yang disampaikan ke publik, pemerintah selalu menekankan bahwa UU Cipta Kerja banyak manfaatnya, di antaranya akan menarik lebih banyak investor dari luar negeri untuk menanamkan modal di Indonesia.

Baca Juga: Ferdinand Balas Kritik Tengku: Zul, Saya Kasih Tahu Ya Biar Cerdas Dikit

Tetapi, jika melihat kenyataan sekarang, kata Jerry, negara-negara di dunia sedang fokus menangani pandemi Covid-19. Jadi, kata dia, mustahil mereka ngotot berinvestasi di luar negeri, apalagi kasus Covid-19 di Indonesia masih tinggi.

"Untuk itu MK membaca lagi UU sapu jagat ini. Memang baru Indonesia tercepat di dunia menggabungkan 70 UU dijadikan satu. Anehnya drafnya disuruh baca DPR, tapi tak tersedia. Belum lagi 5 versi draf. Awalnya saja mereka tak transparan bagaimana kalau sudah ditanda- tangani presiden," kata Jerry.

Menurut dia keputusan final ada di MK. Jerry berharap MK jangan sampai berpihak. Hakim MK harus imparsial, melihat dalam perspektif keadilan dan kebaikan bangsa.

"Kalau saya ragu MK itu tiga orang dipilih DPR, tiga dipilih presiden, dan tiga oleh MA. Barangkali skor bisa 6-3 atau 7-2. Bakal kalah gugatan ini," kata dia.

Tetapi kalau hakim konstitusi jujur dalam memberikan keputusan, menurut Jerry, bisa organisasi buruh menang. "Tapi kita tunggu saja, hati nurani yang menang atau politis," katanya.