Suara.com - Presiden Jokowi mengecam aksi teror beruntun di Paris dan Nice Prancis, yang menewaskan empat orang.
Secara bersamaan, Jokowi juga mengecam pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dinilai melukai perasaan umat Islam sedunia.
Kecaman itu dibacakan Jokowi seusai dirinya dan Wakil Presiden Maruf Amin menggelar pertemuan bersama sejumlah pemuka agama terkait teror di Prancis.
Dalam pertemuan itu, hadir perwakilan Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Konferensi Waligereja Indonesia, Persekutuan Gereja Gereja Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia, Persatuan Umat Budha Indonesia, dan Majelis Tinggi Agama Konghucu.
"Bersama dengan para menteri, baru saja membahas perkembangan dunia khususnya terkait dengan persaudaraan antar umat beragama," ujar Jokowi dalam jumpa pers, Sabtu (31/10/2020).
Jokowi menegaskan, Indonesia mengecam keras tindakan kekerasan di Paris dan Kota Nice.
"Indonesia mengecam keras terjadinya kekerasan yang terjadi di Paris dan Nice yang telah memakan korban jiwa," kata dia.
Indonesia, kata Jokowi, juga mengecam pernyataan Presiden Perancis Emmanuel Macron yang telah menghina dan melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia.
Tindakan tersebut, kata Jokowi, dapat memecah belah persatuan umat beragama di dunia yang saat ini butuh persatuan untuk menghadapi pandemi covid-19.
Baca Juga: Teror Prancis: Sekularisme, Kartun Nabi, Neo Fasis dan Separatisme Islam
"Indonesia juga mengecam keras pernyataan Presiden Perancis yang menghina agama Islam, yang telah melukai perasaan umat islam di seluruh dunia, yang bisa memecah belah persatuan antar-umat beragama di dunia di saat dunia memerlukan persatuan untuk menghadapi pandemi covid-19," tutur dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut, kebebasan dan berekspresi yang mencederai kesakralan nilai-nilai dan simbol agama, sama sekali tidak bisa dibenarkan dan harus dihentikan.
Dia mengatakan, mengaitkan agama dengan tindakan terorisme adalah sebuah kesalahan besar.
"Terorisme adalah terorisme. Teroris adalah teroris. Terorisme tidak ada hubungannya dengan agama apa pun," kata Jokowi.
Selain itu, Kepala Negara juga mengajak dunia untuk mengedepankan persatuan dan toleransi beragama.
"Indonesia mengajak dunia mengedepankan persatuan dan toleransi beragama untuk membangun dunia yang lebih baik," katanya.
Berita Terkait
-
Teror Prancis: Sekularisme, Kartun Nabi, Neo Fasis dan Separatisme Islam
-
Rocky Gerung: Amerika Pakai GP Ansor Untuk Memperingatkan Presiden Jokowi
-
Erick Thohir Dihantam PDIP karena Ketidaksukaan, Refly Harun: Saya Dengar
-
Fadli Zon: Apa BUMN Diganti Nama Saja Jadi BUMR, Badan Usaha Milik Relawan?
-
Presiden Prancis Dinilai Hina Islam, Ini Seruan Ustaz Abdul Somad
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Evaluasi Rekrutmen Polri: Hapus Kuota Khusus, Libatkan Multi-aktor
-
Revitalisasi 71.744 Sekolah Tahun 2026, Mendikdasmen Siapkan Dana Rp14 Triliun
-
Peneliti Temukan Cara Ubah Kulit Kayu Eukaliptus Jadi Penangkap Polusi, Seberapa Efektif?
-
Wamendagri Bima: Tantangan Perubahan Iklim Bukan Lagi Regulasi, Tetapi Eksekusi di Daerah
-
BGN Bantah Siswa SD di Pemalang Dikeluarkan Gara-gara Kritik MBG: Itu Tidak Benar
-
LHKPN Prabowo dan 38 Pejabat Lainnya Dipertanyakan ICW, KPK: Tunggu Verifikasi
-
Dikritik Bakal Ancam Demokrasi, DPN Disebut Perlu Reformasi Struktural
-
JPU KPK Tegaskan Tak Boleh Ada Intervensi di Sidang Kasus Suap Bea Cukai
-
Kasus Kekerasan Seksual Ponpes Pati, DPR Desak LPSK Fasilitasi Rehabilitasi 50 Korban
-
Laga Persija vs Persib Dipindah ke Samarinda, Pramono Anung: Kecewa, Tapi Alasannya Masuk Akal