Inilah Perjalanan UU Cipta Kerja, Mulai Disahkan DPR Hingga Diteken Jokowi

Suara.com - Sebelum akhirnya ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, UU Cipta Kerja sempat menimbulkan kontroversi. Berikut ini adalah perjalanan UU Cipta Kerja mulai dari awal disahkan hingga akhirnya diteken Presiden Jokowi.

Saat ini, UU Cipta Kerja telah ditandatangani oleh Presiden Jokowi. UU tersebut resmi diundangkan dengan nomor UU 11 Tahun 2020.

UU Cipta Kerja Disahkan DPR-Pemerintah pada 5 Oktober 2020

Omnibus Law UU Cipta Kerja resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 5 Oktober 2020. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Dalam rapat tersebut turut hadir Menko Perekonomian Airlanga Hartarto, Menaker Ida Fauziyah, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menkeu Sri Mulyani, Mendagri Tito Karnavian, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, serta Menkum HAM Yasonna Laoly.

Dari 9 fraksi DPR, sebanyak 6 fraksi menyetujui Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Sedangkan 1 fraksi, yaitu PAN menyetujui dengan catatan. Sementara 2 fraksi lainnya yaitu Demokrat dan PKS, menyatakan menolak RUU Cipta Kerja.

Terdapat 7 UU yang dikeluarkan dari pembahasan UU Cipta Kerja, terutama UU tentang pendidikan, serta 4 UU yang dimasukkan ke pembahasan.

Selain itu, ada pula perubahan mengenai jumlah Bab dan Pasal dalam RUU Cipta Kerja. Saat disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020, undang-undang tersebut setebal 905 halaman.

Naskah UU Cipta Kerja Diperbaiki Meskipun Sudah Disahkan

Baca Juga: Sah Diteken Jokowi, Daftar Lengkap Pasal-Pasal Janggal UU Cipta Kerja

Pada prosesnya, ternyata UU Cipta Kerja masih banyak yang diperbaiki meskipun sudah disahkan. Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi sempat mengakui bahwa naskah UU Ciptaker yang telah disahkan di paripurna DPR masih dalam proses pengecekan untuk menghindari kesalahan pengetikan.

Jumlah Halaman Naskah UU Cipta Kerja Berubah-ubah

Proses finalisasi naskah Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker) telah selesai pada tanggal 12 Oktober 2020. Namun, jumlah halamannya bertambah banyak dari pada naskah yang telah beredar sebelumnya.

Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengatakan bahwa naskah final UU Ciptaker terdiri dari 1.035 halaman. Sedangkan naskah yang telah beredar berjumlah 905 halaman.

Kemudian jumlah halamannya kembali berubah menjadi 812 halaman. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekjen DPR Indra Iskandar pada tanggal 13 Oktober 2020.

Akhirnya, DPR RI menjawab kesimpangsiuran mengenai jumlah halaman UU Cipta Kerja. Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menegaskan naskah resmi UU Cipta Kerja adalah berjumlah 812 halaman.

Naskah UU Cipta Kerja Diserahkan ke Setneg

Setelah melewati proses yang cukup panjang dengan jumlah halaman yang berubah-ubah, akhirnya naskah final Omnibus Law Cipta Kerja diserahkan oleh DPR ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Naskah UU Cipta Kerja yang disetorkan halamannya berjumlah 812.

Naskah UU Cipta Kerja Diserahkan ke PBNU-MUI untuk Jaring Masukan

Presiden Joko Widodo memerintahkan Mensesneg Pratikno untuk menyerahkan secara langsung naskah UU Cipta Kerja ke PBNU dan MUI. Sementara itu, Pratikno juga sekaligus menjaring masukan dari sejumlah ormas Islam terkait UU Cipta Kerja tersebut.

MUI telah menerima naskah Omnibus Law UU Cipta Kerja dari Mensesneg Pratikno, di mana Draf UU Cipta Kerja tersebut berisi 1.187 halaman. PP Muhammadiyah juga sudah menerima naskah UU Cipta Kerja dari Mensesneg, dengan jumlah halaman naskah UU Cipta Kerja sama dengan yang diterima oleh MUI, yaitu 1.187 halaman.

Pratikno memastikan bahwa isi dan substansi UU Cipta Kerja tidak ada yang berbeda dari yang diserahkan oleh DPR RI. Pratikno meminta agar perbedaan jumlah halaman tidak dijadikan sebagai indikator dalam mengukur kesamaan isi UU Cipta Kerja.

Naskah UU Cipta Kerja Diteken Jokowi

Omnibus UU Cipta Kerja kini telah resmi diundangkan, dengan jumlah halaman final menjadi 1.187 lembar.

Tanda tangan Presiden Joko Widodo terdapat pada halaman 769. UU Cipta Kerja tersebut disahkan oleh Jokowi lewat tanda tangan yang tertanggal 2 November 2020.

Selain Jokowi, ada pula tanda tangan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Sementara dalam dokumen salinan, ada pula tanda tangan Lydia Silvana Djaman selaku Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Setneg.

Demikian perjalanan UU Cipta Kerja mulai dari awal disahkan hingga akhirnya diteken Presiden Jokowi.

Kontributor : Rishna Maulina Pratama