Suara.com - Panggilan misterius dari telepon otomatis (robocall) muncul di hari pemilihan Amerika Serikat, meminta warga untuk tetap berada di rumah.
Menyadur Channel News Asia, Rabu (4/11/2020), FBI dan Kejaksaan Agung New York kini tengah melakukan penyelidikan terkait laporan serentetan telepon otomatis misterius di tengah pertarungan antara Presiden Donald Trump dan Joe Biden tersebut.
Menurut pihak Robokiller, perusahaan yang memerangi praktik robocall, mengatakan panggilan yang meminta warga AS untuk tetap berada di rumah telah muncul selama berbulan-bulan, tetapi intensitasnya meningkat pada Selasa (3/11), di hari pemilihan.
"Halo. Ini hanya panggilan percobaan. Waktunya tinggal di rumah. Tetap aman dan tetap di rumah," bunyi panggilan robocall, menurut Robokiller.
Wakil presiden Robokiller, Giulia Porter, mengatakan panggilan yang tidak secara eksplisit menyebutkan soal pemungutan suara ini diperkirakan telah diterima oleh ribuan atau puluhan ribu di hari pemilihan.
"Panggilan robot ini dikirim dengan volume yang sangat tinggi," ujar Porter.
Salah satu warga AS yang menerima panggilan, Janaka Stucky, mengatakan awalnya ia berpikir robocall tersebut terkait program pembatasan Covid-19.
"Pikiran pertama saya adalah itu uji coba kota untuk masalah penguncian Covid-19," kata warga Medford ini kepada Reuters.
"Semakin saya memikirkannya, ini benar-benar terasa aneh, mungkin seperti, upaya penindasan pemilih," katanya.
Baca Juga: Antrean Panjang Warga AS ke TPS dalam Pemilu yang Paling Memecah Belah
Panggilan otomatis yang menyerukan warga untuk tetap di rumah juga dilaporkan muncul di sejumlah negara bagian termasuk Florida dan Iowa.
Pejabat AS di Michigan, mengatakan mereka memiliki laporan sejumlah robocall terpisah yang mendesak warga Afro-Amerika di kota Flint, untuk memilih besok lantaran adanya antrean mengular.
"Jelas ini salah dan upaya untuk menekan pemungutan suara. Jangan tertipu," cuti Jaksa Agung Michigan Dana Nessel lewat Twitter.
Pejabat senior Departemen Keamanan Dalam Negeri AS, Christopher Krebs mengatakan robocall tersebut berkemungkinan merupakan cara untuk mengintimidasi pemilih.
"Kami belum keluar dari masalah," kata salah satu juru bicara pemerintah terkemuka dalam keamanan pemilu tersebut.
"Hari ini dalam arti tertentu adalah paruh waktu. Mungkin ada acara atau aktivitas atau upaya lain untuk mengganggu atau merusak kepercayaan dalam pemilu," katanya pada Selasa, dikutip dari Reuters.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Hutan Tropis Dianggap Penyerap Karbon Utama, Tapi Penelitian Baru Tunjukkan Hal Berbeda
-
Keterlibatan TNI Urus Pangan Jadi Sorotan, Prabowo Sebut Langkah Strategis bagi Negara
-
Komisi X DPR Dorong Gaji Guru Minimal Rp 5 Juta, Respons Pernyataan Prabowo soal Kebocoran Anggaran
-
Siswa SD-SMP Batam Aksi Dukung MBG, DPR: Kemendikdasmen Selidiki Dugaan Mobilisasi Massa
-
Bobby Nasution Hadiri Peresmian 1.151 Km Jalan Inpres, Empat Ruas di Sumut Turut Diresmikan
-
Kasus YTR Berbuntut Desakan Hukuman Kebiri, DPR Minta Polisi Telusuri Korban Lain
-
Bantah Mobilisasi Massa Demo Pro MBG, Bakom RI: Itu Tidak Benar!
-
Selly Gantina Kecam Aksi Biadab Pacar Sekap Perempuan 3 Tahun di Bandung: Tak Boleh Ada Impunitas
-
Jelang 500 Tahun Jakarta, DPRD Minta Aspirasi Warga Jadi Prioritas Pembangunan
-
Bawa Puluhan Bukti! Koalisi Gugat Perjanjian Dagang RI-AS yang Dinilai Tabrak Konstitusi