Suara.com - Laporan palsu atau laporan yang dibesar-besarkan tentang kecurangan pemilu beredar sepanjang hari pemilihan di AS.
Dalam beberapa kasus, hal ini dibantu dilakukan oleh akun resmi Partai Republik dan publikasi online.
Twitter Inc dan Facebook Inc pada Selasa (03/11) menangguhkan beberapa akun-akun berita baru yang mengunggah informasi seputar pemungutan suara dalam Pemilu AS.
Akun-akun berita yang kebanyakan condong ke sayap kanan itu dinilai melanggar kebijakan dua perusahaan teknologi besar tersebut.
Twitter mengatakan akun-akun itu telah ditangguhkan karena melanggar kebijakan terkait “koordinasi” dengan mengunggah konten yang identik, padahal tampil sebagai akun independen, atau terlibat dengan perilaku otomatis akun lain secara diam-diam.
Salah satu akun yang ditangguhkan adalah SVNewsAlerts, yang memiliki lebih dari 78.000 pengikut di Twitter. Akun ini berhasil menambahkan lebih dari 10.000 pengikut dalam sepekan terakhir.
Selain sering memperingatkan tentang kerusuhan terkait pemilu, akun tersebut juga kerap menyoroti masalah keamanan dan reliabilitas pemungutan suara.
Mereka menunjukkan klaim palsu tentang kubu Demokrat dan meminta perhatian terhadap kampanye dan pidato kandidat Republik, Donald Trump. Faktanya, hanya sedikit atau bahkan tidak ada gangguan besar yang dilaporkan terjadi di tempat pemungutan suara (TPS) pada hari Selasa (03/11).
Kelompok kebebasan sipil dan aparat keamanan juga berjaga dalam keadaan siaga tinggi untuk gangguan apapun terhadap pemilih. Beberapa akun lain yang ditangguhkan oleh Twitter adalah FJNewsReporter, Crisis_Intel dan Faytuks.
Baca Juga: Antrean Panjang Warga AS ke TPS dalam Pemilu yang Paling Memecah Belah
Beberapa akun ini di masa lalu mengajak pembacanya untuk mengikuti akun masing-masing satu sama lain. Facebook juga menangguhkan beberapa akun yang berbasis di AS seperti SV News dan FJ News. Akun-akun tersebut dinilai melakukan perilaku tidak autentik. Halaman SV memiliki lebih dari 20.000 pengikut.
Beberapa akun jadi rujukan media Rusia
Beberapa dari akun yang ditangguhkan disebut kerap dibaca oleh media di Rusia, negara yang telah dituduh ikut campur pada pemilihan presiden 2016 lalu.
Cuitan dari SVNewsAlerts maupun Faytuks, yang hanya memiliki 11.000 pengikut, telah disorot puluhan kali dalam Sputnik dan RT, media yang dikendalikan oleh negara, demikian seperti diamati oleh peneliti Chris Scott dan dikonfirmasi Reuters.
Meskipun perusahaan media sosial telah mengambil tindakan, laporan palsu atau laporan yang dibesar-besarkan tentang kecurangan dan penundaan terkait pemungutan suara masih beredar sepanjang hari. Dalam beberapa kasus, hal ini dibantu oleh akun resmi Republik dan publikasi online.
FBI dan Jaksa Agung New York juga mengatakan tengah menyelidiki serentetan robocall misterius yang mendesak warga untuk tinggal di rumah, yang dilaporkan di beberapa ''negara bagian kunci'' di AS.
Berita Terkait
-
4 Ucapan Kontroversial Trump di Depan Donatur Partai Republik: Serang Media AS hingga Obama
-
Donald Trump Ancam Keluar dari NATO, Politisi Republik: Bisa Hancurkan Partai Sendiri
-
Jangan Ada Lagi "Asal Bapak Senang": Menguji Nyali Kejujuran Birokrasi
-
Terima Laporan Satu Tahun Danantara, Prabowo: Semoga Bukan Laporan Palsu!
-
Epstein Files: Donald Trump Perkosa Anak di Bawah Umur
Terpopuler
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- Tak Perlu Mahal! Ini 3 Mobil Bekas Keluarga yang Keren dan Nyaman
- Dapat Status Pegawai BUMN, Apa Saja Tugas Manajer Koperasi Merah Putih?
- 5 HP Xiaomi yang Awet Dipakai Bertahun-tahun, Performa Tetap Mantap
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
Pilihan
-
Iran Tutup Lagi Selat Hormuz, IRGC: Amerika Serikat Perompak!
-
Selat Hormuz Kembali Ditutup? Iran Dituding Tembak Kapal Tanker di Dekat Oman
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
Terkini
-
Sejumlah Harga BBM Naik Hari Ini, JK: Tidak Bisa Tahan Lagi Negara Ini, Keuangannya Defisit
-
Aktivis Kecam Klaim DPR, Sebut Visum Gratis Bagi Korban Kekerasan Seksual Adalah Mandat UU
-
TB Hasanuddin Sentil Menhan dan Menlu Jarang Rapat di Komisi I: Kami Merasa Tertutup untuk Diskusi!
-
Megawati Kritik Lemhannas: Jangan Dipersempit Hanya Jadi Lembaga Pencetak Sertifikat
-
Aktivis KontraS Disiram Air Keras, TB Hasanuddin: Momentum Revisi UU Peradilan Militer
-
Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi di Papua Imbas 12 Warga Sipil Meninggal
-
Warga Lebanon Pulang di Tengah Gencatan Senjata Rapuh, Serangan Israel Masih Terjadi
-
Geram! JK Ungkit Jasa Bawa Jokowi dari Solo ke Jakarta: Kasih Tahu Semua Sama Termul-termul Itu
-
Minta Jokowi Perlihatkan Ijazah, JK: Saya Tidak Melawan, Saya Senior yang Menasihati
-
Iran Tutup Lagi Selat Hormuz, IRGC: Amerika Serikat Perompak!