Suara.com - Tim kampanye Pilpres AS dari kubu petahana Donald Trump kalah dalam tuntutan mereka terhadap penghitungan suara di Georgia dan Michigan, dan pada Kamis (5/11) berjanji akan mengajukan gugatan hukum yang baru atas pemungutan suara di Nevada.
Tim kampanye Trump menuduh bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pemungutan suara di area Clark dengan penduduk paling banyak di negara bagian Nevada, yang juga termasuk kota Las Vegas.
Saat ini, surat suara masih dalam penghitungan di ketiga negara bagian tersebut--Nevada, Georgia, dan Michigan--yang merupakan tiga dari sejumlah wilayah krusial dalam pemilu presiden AS untuk menentukan pemenang.
Kandidat rival, Joe Biden, memimpin tipis perolehan suara di Nevada, sementara Trump unggul tipis di Georgia, dan Biden telah diproyeksikan menang di Michigan.
Dalam sebuah konferensi pers di Las Vegas, mantan Jaksa Umum Nevada Adam Laxalt serta beberapa perwakilan Trump lainnya, termasuk mantan pejabat administrasi di wilayah itu, Richard Grenell, menyampaikan tuduhan tanpa menyertakan bukti pendukung, juga tidak menjawab pertanyaan dari wartawan.
"Kami yakin bahwa para pemilih yang telah meninggal dunia juga telah dihitung suaranya. Kami juga yakin bahwa ada ribuan orang yang suaranya telah dihitung padahal mereka sudah pindah dari area Clark selama terjadi pandemi," kata Laxalt.
Ia menambahkan bahwa gugatan hukum akan diajukan kepada pengadilan federal untuk meminta hakim "menghentikan penghitungan pada suara yang tidak layak."
Pejabat pelaksana pemilu di area Clark, Joe Gloria, mengatakan bahwa tidak ada bukti atas tuduhan yang menyebut surat suara tidak layak juga ikut dihitung.
Sebelumnya, pada hari yang sama, hakim pengadilan di Georgia dan Michigan menolak tuntutan tim kampanye Trump atas penghitungan suara di kedua negara bagian.
Baca Juga: Facebook dan Twitter Proaktif Mencegah Berita Palsu di Pilpres AS 2020
Pada kasus Georgia, tim Trump menuduh bahwa 53 surat suara yang datang terlambat telah dicampur dengan surat suara sah yang diterima tepat waktu. Sementara di Michigan, mereka meminta penghitungan suara dihentikan serta meminta akses yang lebih luas terhadap proses tabulasi suara.
Hakim Pengadilan Tinggi di Georgia, James Bass, mengatakan "tidak ada bukti" bahwa surat suara yang dimaksud dalam tuduhan itu tidak sah.
Sedangkan Hakim Cynthia Stephens dari Michigan menyebut, "Saya tidak mempunyai dasar untuk menemukan adanya kemungkinan yang substansial untuk menyetujui kasus ini." (Sumber: Antara/Reuters)
Berita Terkait
-
Facebook dan Twitter Proaktif Mencegah Berita Palsu di Pilpres AS 2020
-
Kocak! Raditya Dika Diskusi Pilpres AS Bersama Anaknya, Sampai Kecapekan
-
Makin Terjepit! Mayoritas Warga Amerika Tolak Deklarasi Kemenangan Trump
-
Nelangsa Joe Biden, Istri Tewas karena Kecelakaan hingga Anak Kena Tumor
-
Twitter Bisa Blokir Trump jika Jabatannya sebagai Presiden AS Usai
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
Pilihan
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
Terkini
-
Baleg DPR Sepakati Perubahan Prolegnas 2026, Ada Lima RUU Baru Masuk Ini Daftarnya!
-
22 Tahun Nasib PRT Dipingpong, RUU PPRT Kini Terkatung-katung di Tangan Pemerintah
-
Sopir Ambulans Kena Order Fiktif Debt Collector, Berujung Disuruh Tagih Utang
-
BNI Lepas Timnas ke Thomas & Uber Cup 2026, Tegaskan Komitmen Jaga Tradisi Juara
-
KSPI Boikot May Day di Monas, Tagih Janji Presiden soal RUU PPRT
-
Gubernur Pramono Lantik Serentak 11 Pejabat DKI: Syafrin Liputo Resmi Jadi Wali Kota Jaksel
-
Drama 13 Hari Siswi SMK Bekasi Hilang Usai Diusir Ibu, Berhasil Dilacak Lewat Sinyal HP
-
Bukan Cuma Fisik, Chat Mesum Termasuk Kekerasan Seksual: Pakar Soroti Kasus Mahasiswa UI
-
Tuduh Jubir KPK Sebar Fitnah Soal Sitaan Barang, Faizal Assegaf Lapor ke Dewas
-
Aktivis Sambut Seruan Dasco: Persatuan Nasional Lebih Krusial daripada Opini Disharmoni