Suara.com - Dalam menyambut Hari Pahlawan 10 November mendatang, terdapat enam orang tokoh calon penerima gelar pahlawan nasional. Presiden Joko Widodo atau Jokowi nantinya yang akan memberikan gelar tersebut.
Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara mengatakan keenam tokoh itu diberikan gelar pahlawan nasional karena jasa dan baktinya pada negara. Ia menyatakan jika tak ada perubahan enam orang itu akan menerima gelar pahlawan nasional.
"Ada enam calon penerima gelar pahlawan nasional tahun 2020 insya Allah tidak ada perubahan ya," ujar Juliari di hotel Merlynn Park, Jakarta Pusat, Jumat (6/11/2020).
Di antara enam nama itu, terdapat dua calon bernama Sultan Baabullah dari Provinsi Maluku Utara dan Machmud Singgirei Rumagesan dari Provinsi Papua Barat.
Ia menyebut keduanya merupakan pahlawan pertama dari dua provinsi di Indonesia bagian Timur itu.
"Jadi provinsi Maluku Utara dan Papua Barat ini memang belum pernah memiliki pahlawan nasional," tuturnya.
Nantinya penganugerahan gelar pahlawan nasional akan dilaksanakan di Istana Negara. Namun Jokowi terlebih dahulu akan melakukan ziarah nasional di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata.
"Kegiatan penganugerahaan gelar pahlawan nasional di Istana Negara pada tanggal 10 November dengan inspektur upacara presiden RI," katanya.
Para penerima gelar pahlawan nasional itu disebutnya sudah melewati berbagai proses.
Baca Juga: Catat! Ini Tanggal untuk Guru dan Nakes Naik KA Jarak Jauh Gratis
Setelah itu mereka juga dinilai oleh dewan gelar hingga akhirnya terpilih menjadi pahlawan nasional.
"Keenam beliau ini sudah melalui proses baik dari kementerian sosial, maupun dari dewan gelar, akan mendapatkan gelar pahlawan nasional," pungkasnya.
Berikut daftar enam nama calon pahlawan:
- Sultan Baabullah dari Provinsi Maluku Utara
- Machmud Singgirei Rumagesan dari Provinsi Papua Barat
- Jenderal Pol (Purn) Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo merupakan Kapolri pertama. Domisili di DKI Jakarta
- Arnold Mononutu dari Provinsi Sulawesi Utara. Tokoh pergerakan dan pernah jadi Menteri Penerangan RI era Presiden Soekarno
- Mr Sutan Mohammad Amin Nasution dari Sumatera Utara
- Raden Mattaher Bin Pangeran Kusin Bin Adi dari Provinsi Jambi
Berita Terkait
-
Catat! Ini Tanggal untuk Guru dan Nakes Naik KA Jarak Jauh Gratis
-
Siapkan 10.000 Tiket KA Gratis, PT KAI: untuk Menghormati Guru dan Nakes
-
Sambut Hari Pahlawan, Guru dan Tenaga Kesehatan Gratis Naik KA Jarak Jauh
-
Bikin Ucapan Hari Pahlawan? Jangan Lupa Download Logo Hari Pahlawan 2020
-
Gatot Nurmantyo Diberi Bintang Mahaputera, Mahfud MD: Haknya Dia
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'