Suara.com - Dalam menyambut Hari Pahlawan 10 November mendatang, terdapat enam orang tokoh calon penerima gelar pahlawan nasional. Presiden Joko Widodo atau Jokowi nantinya yang akan memberikan gelar tersebut.
Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara mengatakan keenam tokoh itu diberikan gelar pahlawan nasional karena jasa dan baktinya pada negara. Ia menyatakan jika tak ada perubahan enam orang itu akan menerima gelar pahlawan nasional.
"Ada enam calon penerima gelar pahlawan nasional tahun 2020 insya Allah tidak ada perubahan ya," ujar Juliari di hotel Merlynn Park, Jakarta Pusat, Jumat (6/11/2020).
Di antara enam nama itu, terdapat dua calon bernama Sultan Baabullah dari Provinsi Maluku Utara dan Machmud Singgirei Rumagesan dari Provinsi Papua Barat.
Ia menyebut keduanya merupakan pahlawan pertama dari dua provinsi di Indonesia bagian Timur itu.
"Jadi provinsi Maluku Utara dan Papua Barat ini memang belum pernah memiliki pahlawan nasional," tuturnya.
Nantinya penganugerahan gelar pahlawan nasional akan dilaksanakan di Istana Negara. Namun Jokowi terlebih dahulu akan melakukan ziarah nasional di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata.
"Kegiatan penganugerahaan gelar pahlawan nasional di Istana Negara pada tanggal 10 November dengan inspektur upacara presiden RI," katanya.
Para penerima gelar pahlawan nasional itu disebutnya sudah melewati berbagai proses.
Baca Juga: Catat! Ini Tanggal untuk Guru dan Nakes Naik KA Jarak Jauh Gratis
Setelah itu mereka juga dinilai oleh dewan gelar hingga akhirnya terpilih menjadi pahlawan nasional.
"Keenam beliau ini sudah melalui proses baik dari kementerian sosial, maupun dari dewan gelar, akan mendapatkan gelar pahlawan nasional," pungkasnya.
Berikut daftar enam nama calon pahlawan:
- Sultan Baabullah dari Provinsi Maluku Utara
- Machmud Singgirei Rumagesan dari Provinsi Papua Barat
- Jenderal Pol (Purn) Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo merupakan Kapolri pertama. Domisili di DKI Jakarta
- Arnold Mononutu dari Provinsi Sulawesi Utara. Tokoh pergerakan dan pernah jadi Menteri Penerangan RI era Presiden Soekarno
- Mr Sutan Mohammad Amin Nasution dari Sumatera Utara
- Raden Mattaher Bin Pangeran Kusin Bin Adi dari Provinsi Jambi
Berita Terkait
-
Catat! Ini Tanggal untuk Guru dan Nakes Naik KA Jarak Jauh Gratis
-
Siapkan 10.000 Tiket KA Gratis, PT KAI: untuk Menghormati Guru dan Nakes
-
Sambut Hari Pahlawan, Guru dan Tenaga Kesehatan Gratis Naik KA Jarak Jauh
-
Bikin Ucapan Hari Pahlawan? Jangan Lupa Download Logo Hari Pahlawan 2020
-
Gatot Nurmantyo Diberi Bintang Mahaputera, Mahfud MD: Haknya Dia
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting