Suara.com - Beredar kabar yang menyebut bahwa Gatot Nurmantyo menolak penghargaan Bintang Mahaputera dari Presiden Joko Widodo.
Unggahan itu dibagikan oleh pemilik akun Facebook Key Karmia dengan narasi sebagai berikut:
"Syukur lah,ber arti hati ini tak salah dalam menilai!
Semoga beliau tetap ber juang ber sama rakyat!"
Ia juga mengunggah sebuah foto Gatot dengan tulisan "Viral Terbaru Hari ini !! Gatot Tolak Bintang Mahaputera Dari Jokowi!? Brita Info News Hari Ini.."
Lantas benarkah Gatot Nurmantyo telah menolak Bintang Mahaputera dari Jokowi?
Penjelasan
Berdasarkan penelusuran, klaim yang menyebut bahwa Gatot telah menolak penghargaan Bintang Mahaputera dari Presiden Jokowi adalah klaim yang salah.
Faktanya, belum ada pernyataan dari Gatot dan pihak terkait soal penolakan Bintang Mahaputera dari Presiden tersebut.
Gatot mengaku belum merespons soal rencana pemerintah memberikan Bintang Mahaputera kepada dirinya pada Hari Pahlawan 10 November mendatang.
Baca Juga: Makna Hari Pahlawan Bagi Pesilat yang Pernah Peluk Jokowi dan Prabowo
Sementara itu, pemberitaan sebelumnya menyebut bahwa Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut Gatot diberikan penghargaan lantaran jabatan sebelumnya.
Gatot sendiri pernah menjabat sebagai Panglima TNI periode 2015-2017 dan Kepala Staf TNI AD ke-30.
Mahfud menjelaskan kalau anggota kabinet pemerintahan yang sudah selesai masa jabatannya satu periode, itu otomatis akan diberikan penghargaan Bintang Mahaputera Adipradana kecuali Panglima TNI dan Kapolri.
"Kenapa? Karena jabatan Panglima TNI dan Kapolri ini ada periodenya, presiden mau dipasang, selesai diberhentikan, gitu saja," jelas Mahfud saat dalam video yang ditayangkan melalui YouTube Kemenko Polhukam, Kamis (5/11/2020).
Menurutnya Gatot belum pernah mendapatkan penghargaan dan baru diberikan sekarang. Mahfud menyebutkan masih ada 30 tokoh lainnya yang juga bakal memperoleh penghargaan tersebut seperti mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
"Susi Pudjiastuti itu kan orang kritis kan juga tetap dapat, ada Retno Marsudi, kemudian Luhut Pandjaitan dan beberapa menteri yang sudah selesai tapi belum pernah mendapat itu nanti akan diberikan tanggal 11 November," ujarnya.
Berita Terkait
-
Makna Hari Pahlawan Bagi Pesilat yang Pernah Peluk Jokowi dan Prabowo
-
Juluki "Peng-Peng", Rizal Ramli Sebut JK Bikin SBY Kapok dan Jokowi Resah
-
Berseteru, Rizal Ramli Sebut JK Si Peng-peng Pembuat Gusar Dua Presiden
-
Bagikan 1 Juta Sertifikat Tanah, Jokowi Hadirkan 30 Perwakilan di Istana
-
Jokowi Turunkan Target Sertifikat Tanah Dari 10 Juta Jadi 7 Juta, Mengapa?
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
-
Daftar Starting XI Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia: Dava Yunna Masih Jadi Tumpuan!
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
Terkini
-
Misteri Kerangka Manusia Nyangkut di Sampah Citarum, Ciri Kawat Jadi Kunci
-
Sapu Jalan Berujung Maut: Petugas PPSU Tewas Ditabrak Mobil Oleng di Pejaten
-
Petani Tembakau Madura Desak Pemerintah Ubah Kebijakan Rokok Ilegal
-
DKI Jakarta Berangkatkan 7.819 Jemaah Haji, Pemprov Siapkan 117 PPIH
-
Tangisan Anak di Serpong Utara Ungkap Penemuan Jasad Wanita Dalam Rumah
-
Aksi Kamisan ke-904 Soroti Militerisasi Sipil: Impunitas Masih Berulang
-
Tim Advokasi Minta MK Batalkan Pasal Kontroversial UU TNI, Soroti Ruang Sipil dan Impunitas
-
Cueki Permintaan Trump, Presiden Lebanon Ogah Bicara dengan Benjamin Netanyahu
-
Gelar KWP Awards 2026, Ariawan: Pers dan Parlemen Wajib Kolaborasi untuk Negara
-
Mengenal Piramida Budaya Perkosaan: Dari Obrolan Digital hingga Kekerasan Nyata