Suara.com - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin mengatakan kepulangan Habib Rizieq Shihab bisa menjadi ujian berat bagi Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Sebabnya, Rizieq yang dikenal vokal terhadap pemerintahan dimungkinkan membangun konsolidasi oposisi.
Ujang memandang, meski Jokowi memegang dukungan dari mayoritas partai politik, namun pergerakan non-parlemen belum sepenuhnya dapat dikendalikan.
"Kepulangan HRS (Habib Rizieq Shihab) itu bisa saja akan terjadi konsolidasi besar-besaran antar sesama oposisi non-parlemen. Yang akan tetap kritis terhadap pemerintah, karena penerintah dianggap salah jalan," kata Ujang kepada Suara.com, Selasa (10/11/2020).
Apalagi belakangan muncul organisasi dan tokoh-tokoh vokal semisal Habib Rizieq, Amien Rais hingga Ustaz Abdul Somad. Ketiga tokoh yang diketahui juga diajak bergabung oleh Partai Masyumi yang baru saja dideklarasikan.
"Tokoh-tokoh di luar partai tak bisa dikendalikan. Termasuk AR, HRS, dan UAS tokoh-tokoh independen yang tak bisa dikendalikan pemerintah. Jadi bisa membuat Jokowi dalam ujian berat," ujar Ujang.
Sementara itu, Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno juga memandang hal serupa. Di mana, kepulangan Habib Rizieq dapat menjadi ujian untuk Jokowi.
"Tentu ujian bagi presiden dan parpol pendukung karena selama ini narasi politiknya bersebrangan dan potensial memantik ketegangan ideologi politik," kata Adi dihubungi Suara.com.
Menurut Adi, meski tujuan kepulangan Habib Rizieq bukan untuk konsolidasi, namun hal pandangan mengenai hal tersebut tidak bisa lepas dari Habib Rizieq.
"Kalau melihat kecenderungannya HRS pulang karena mau revolusi akhlak, bukan kareb urusan konsolidasi. Tapi publik akan selalu mengait-aitkan dengan banyak hal. Ya inilah politik HRS, sudah terlanjur jadi komoditas politik," kata Adi.
Baca Juga: Habib Rizieq Keluar dari Mobil Sambut Pendukung di Jalan: Allahuakbar!
Berita Terkait
-
Rekam Jejak Abraham Samad, Kini Terjerat Isu Ijazah Palsu Jokowi
-
Jokowi Bilang SBY Negarawan, Demokrat Anggap Polemik 'Partai Biru' Selesai
-
Kecam Pengadu Domba, Ibas Murka Demokrat Diseret Isu Ijazah Jokowi
-
Wali Kota di Jepang Mengundurkan Diri Usai Skandal Ijazah Palsu, Dibandingkan dengan Indonesia
-
Pengamat Ungkap "Jokowi Belum Selesai": Masih akan Pengaruhi Peta Politik Nasional
Terpopuler
- 4 Link DANA Kaget Khusus Jumat Berkah: Klaim Saldo Gratis Langsung Cuan Rp 345 Ribu
- 7 Rekomendasi Parfum Terbaik untuk Pelari, Semakin Berkeringat Semakin Wangi
- Unggahan Putri Anne di Tengah Momen Pernikahan Amanda Manopo-Kenny Austin Curi Perhatian
- 8 Moisturizer Lokal Terbaik untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Solusi Flek Hitam
- 15 Kode Redeem FC Mobile Aktif 10 Oktober 2025: Segera Dapatkan Golden Goals & Asian Qualifier!
Pilihan
-
Grand Mall Bekasi Tutup, Netizen Cerita Kenangan Lawas: dari Beli Mainan Sampai Main di Aladdin
-
Jay Idzes Ngeluh, Kok Bisa-bisanya Diajak Podcast Jelang Timnas Indonesia vs Irak?
-
278 Hari Berlalu, Peringatan Media Asing Soal Borok Patrick Kluivert Mulai Jadi Kenyataan
-
10 HP dengan Kamera Terbaik Oktober 2025, Nomor Satu Bukan iPhone 17 Pro
-
Timnas Indonesia 57 Tahun Tanpa Kemenangan Lawan Irak, Saatnya Garuda Patahkan Kutukan?
Terkini
-
Tiga Notaris Jadi Saksi Kunci, KPK 'Kuliti' Skema Mafia Tanah Tol Sumatera
-
Tragedi Ponpes Al Khoziny: Identifikasi Korban Terus Berlanjut, 53 Jenazah Teridentifikasi!
-
Nobel Perdamaian 2025 Penuh Duri: Jejak Digital Pro-Israel Penerima Penghargaan Jadi Bumerang
-
Birokrasi Jadi Penghambat Ambisi Ekonomi Hijau Indonesia? MPR Usul Langkah Berani
-
Jejak Korupsi SPBU Ditelusuri, KPK dan BPK Periksa Eks Petinggi Pertamina
-
'Tsunami' Darat di Meksiko: 42 Tewas, Puluhan Hilang Ditelan Banjir Bandang Mengerikan
-
Prajurit TNI Gagalkan Aksi Begal dan Tabrak Lari di Tol Kebon Jeruk, 3 Motor Curian Diamankan
-
Di The Top Tourism Leaders Forum, Wamendagri Bima Bicara Pentingnya Diferensiasi Ekonomi Kreatif
-
KPK Bongkar Akal Bulus Korupsi Tol Trans Sumatera: Lahan 'Digoreng' Dulu, Negara Tekor Rp205 M
-
Buntut Tragedi Ponpes Al Khoziny, Golkar Desak Pesantren Dapat Jatah 20 Persen APBN