Suara.com - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah mengusulkan agar posisi wakil ketua umum Dewan Pimpinan Pusat PPP dihapus karena dinilai tidak efektif.
"Struktur kepengurusan DPP harus diubah karena posisi wakil ketua umum tidak efektif, apalagi jabatan tersebut hanya sekadar mengakomodir kepentingan yang nyatanya hanya beberapa saja yang kerja," kata Ketua DPW PPP Jawa Tengah Masruhan Samsurie di Semarang, Selasa (10/11/2020).
Menurut dia, posisi wakil ketua umum diganti menjadi ketua harian yang bisa membantu ketua umum mengonsolidasikan kekuatan di pusat dan di daerah.
"Satu lagi soal fungsi harus diinternalisasikan nilai-nilai kejuangannya sebagai bagian penting spirit PPP sehingga kami berharap DPP harus silaturahim ke PBNU, PP Muhammadiyah, bahkan perlu silaturahim ke MUI dan pusat-pusat kekuatan umat," ujarnya.
Anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah berharap perubahan struktur kepengurusan DPP PPP dapat segera dilakukan sebagai persiapan pemilu 2024.
"Tantangan PPP pada 2024 sangat berat sehingga bermodal keinginan saja tidak cukup, dibutuhkan kemampuan 'leadership', manajemen organisasi, dan keseriusan secara total dalam menjalankan amanah sebagai ketum," katanya.
Masruhan menjelaskan Muktamar PPP merupakan forum di mana DPW dan DPC mempunyai kedaulatan yang sangat menentukan masa depan PPP.
"Di tangan DPW dan DPC akan ditentukan siapa ketua umun PPP lima tahun ke depan dan bagaimana program serta arah perjuangannya, khususnya menghadapi Pemiu 2024," ujarnya. [Antara]
Baca Juga: Jadi Kandidat Ketua Umum PPP, Gus Yasin: Kita Lihat Keseriusannya
Tag
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
Terkini
-
Tabrakan Maut di Kalideres: Avanza Dihantam Kereta Bandara, Penumpang Luka Parah
-
LPSK Ungkap Banyak Tantangan dalam Pelaksanaan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana
-
Kick Off Program Quick Win Presiden Prabowo, Menteri Mukhtarudin Lepas 1.035 Pekerja Migran Terampil
-
Kejati Jakarta Tetapkan RAS Tersangka Kasus Klaim Fiktif BPJS Ketenagakerjaan Rp 21,73 Miliar
-
Said Didu Sebut Luhut Lebih Percaya Xi Jinping Ketimbang Prabowo, Sinyal Bahaya bagi Kedaulatan?
-
IACN Endus Bau Tak Sedap di Balik Pinjaman Bupati Nias Utara Rp75 Miliar ke Bank Sumut
-
Sesuai Arahan Prabowo, Ini Gebrakan Menteri Mukhtarudin di Puncak Perayaan Hari Migran Internasional
-
Usai OTT Jaksa di Banten yang Sudah Jadi Tersangka, KPK Serahkan Perkara ke Kejagung
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang Terjaring OTT KPK, Langsung Dibawa ke Gedung Merah Putih
-
KPK Amankan 10 Orang saat Lakukan OTT di Bekasi, Siapa Saja?