Suara.com - Tim peralihan Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden sedang mempertimbangkan untuk melakukan tindakan hukum terhadap sebuah badan pemerintah pusat, yang dianggapnya lambat mengakui kemenangan Demokrat atas Presiden Donald Trump dalam pemilihan pekan lalu.
Pertimbangan gugatan terhadap badan tersebut, Administrasi Layanan Umum (GSA), diungkapkan oleh seorang pejabat kubu Biden, Senin (9/11).
Seorang pejabat pada tim Biden yang mengurusi peralihan kepresidenan AS mengatakan kepada wartawan bahwa sudah waktunya bagi GSA untuk memberikan pengakuan terhadap sang presiden terpilih.
Pejabat tersebut mengatakan tim transisi akan mempertimbangkan tindakan hukum jika pengakuan tidak diberikan.
"Tindakan hukum tentu saja memungkinkan, tetapi ada opsi-opsi lain juga yang kami pertimbangkan," kata pejabat itu, yang berbicara dengan syarat namanya tidak disebutkan. Ia menolak menjelaskan pilihan-pilihan lain yang dimaksud.
Penundaan pengakuan menyebabkan kerugian pada tim Biden dalam mendapatkan pendanaan federal sebesar jutaan dolar AS. Tim juga menjadi terhambat dalam melakukan pergerakan untuk bertemu dengan para pejabat badan intelijen dan departemen-departemen lain.
Tim transisi perlu diakui agar dapat mengakses dana untuk membayar gaji, konsultan, dan biaya perjalanan, juga akses mendapatkan informasi rahasia, kata pejabat itu.
Tim transisi juga tidak memiliki akses ke Departemen Luar Negeri, lembaga yang biasanya memfasilitasi pembicaraan jarak jauh antara para pemimpin negara asing dan presiden terpilih, kata pejabat itu.
GSA biasanya mengakui seorang calon presiden ketika keadaan menjadi jelas soal siapa pemenang pemilihan sehingga peralihan kekuasaan dapat dimulai.
Baca Juga: Donald Trump Pecat Menteri Pertahanan Mark Esper Lewat Twitter
Pengakuan belum diberikan GSA, meskipun jaringan televisi dan media berita AS pada Sabtu (7/11) menyatakan Biden sebagai pemenang setelah ia mendapatkan cukup suara elektoral untuk mengamankan kursi kepresidenan.
Administrator GSA Emily Murphy, yang ditunjuk oleh Trump pada 2017, belum menentukan bahwa "pemenang sudah jelas," kata seorang juru bicara.
Seorang sumber yang dekat dengan Murphy mengatakan Murphy adalah seorang sosok profesional yang teliti dan akan membuat keputusan secara hati-hati.
Undang-undang tidak secara jelas menjelaskan kapan GSA harus bertindak.
Namun, anggota tim transisi Biden mengatakan kemenangan Biden sudah jelas dan penundaan tidak dibenarkan, walaupun Donald Trump menolak mengakui kekalahan.
Trump telah berulang kali membuat pernyataan, tanpa bukti, bahwa banyak kecurangan selama pemungutan suara. Ia telah mengajukan sejumlah tuntutan hukum untuk menantang hasil pilpres.
Berita Terkait
-
Donald Trump Pecat Menteri Pertahanan Mark Esper Lewat Twitter
-
Dengar Joe Biden Menang, Seorang Pendeta Tertawa Bak Joker saat Khotbah
-
Joe Biden Langsung Bikin Gebrakan, Perintahkan Warganya Pakai Masker
-
Best 5 Oto: Luna Maya Bersepeda dan Touring Mobil, Joe Biden Geber Corvette
-
Pindah ke Gedung Putih, Dua Anjing Joe Biden Langsung Jadi Selebgram
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- 9 Mobil Bekas dengan Rem Paling Pakem untuk Keamanan Pengguna Harian
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
Pilihan
-
Kehabisan Gas dan Bahan Baku, Dapur MBG Aceh Bertahan dengan Menu Lokal
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
Terkini
-
Kemensos Siapkan Jaminan Hidup Korban Bencana Sumatra Selama 3 Bulan
-
Kubu Roy Suryo Ungkap Detik-detik 'Penyusup' Kepergok Masuk Ruang Gelar Perkara Kasus Ijazah Jokowi
-
Prabowo Kunjungan di Sumatra Barat, Tinjau Penanganan Bencana dan Pemulihan Infrastruktur
-
Viral Tumpukan Sampah Ciputat Akhirnya Diangkut, Pemkot Tangsel Siapkan Solusi PSEL
-
KPK Buka Peluang Periksa Istri Ridwan Kamil di Kasus Korupsi Bank BJB, Sebut Perceraian Tak Pengaruh
-
Membara Kala Basah, Kenapa Kebakaran di Jakarta Justru Meningkat Saat Hujan?
-
Keroyok 'Mata Elang' Hingga Tewas, Dua Polisi Dipecat, Empat Lainnya Demosi
-
Disebut-sebut di Sidang Korupsi Chromebook: Wali Kota Semarang Agustina: Saya Tak Terima Apa Pun
-
Kemenbud Resmi Tetapkan 85 Cagar Budaya Peringkat Nasional, Total Jadi 313
-
Bukan Sekadar Viral: Kenapa Tabola Bale dan Tor Monitor Ketua Bisa Menguasai Dunia Maya?