Tak Sebut Merek, Jokowi Pastikan Beli Vaksin yang Masuk Daftar WHO

Suara.com - Presiden Joko Widodo tidak mau menyebut nama merek, tetapi dia menegaskan pemerintah Indonesia hanya akan membeli vaksin Covid-19 dari perusahaan yang masuk daftar Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Jokowi menekankan pada azas manfaat vaksin kepada masyarakat.

Selain itu, dia juga menekankan pentingnya sosialisasi terlebih dahulu sebelum pengadaan vaksin sehingga publik tahu cara mengikuti program vaksinasi maupun vaksinasi mandiri.

"Jadi ada yang tidak membayar, gratis. vaksinasi program. Ada yang membayar yaitu vaksinasi mandiri. Ini dua hal yang berjalan beriringan nantinya," kata Jokowi, Rabu (18/11/2020). Jokowi mengatakan hal itu ketika meninjau simulasi imunisasi vaksin Covid-19 di Puskesmas Tanah Sereal, Bogor, bersama dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto.

Mengenai detail vaksinasi program, Jokowi menyerahkan kepada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto untuk menjelaskan kepada publik.

Vaksin diharapkan sudah tiba di Indonesia akhir bulan atau bulan depan dalam bentuk vaksin jadi maupun bahan baku. Jika dalam bentuk bahan baku, nanti akan diolah oleh Biofarma.

Setelah masuk ke Indonesia, vaksin tidak langsung diberikan kepada masyarakat, melainkan melalui proses di BPOM terlebih dahulu selama sekitar tiga minggu.

"Setelah vaksin masuk ke Indonesia, kita terima itu masih ada tahapan lagi. tidak bisa langsung disuntikkan. Masih ada tahapan lagi di BPOM, karena kita memerlukan emergency use authorisation dari sana. Tahapan itu memerlukan waktu mungkin antara kurang lebih tiga mingguan," kata Jokowi.

"Kaidah-kaidah scientific, kaidah-kaidah ilmiah ini juga saya sudah sampaikan wajib diikuti. kita ingin keselamatan, keamanan masyarakat itu harus betul-betul diberikan tempat yang paling tinggi."

Baca Juga: Kelebihan Vaksin Moderna Dibanding BioNtech

Siap jadi yang pertama

Jokowi menyatakan siap untuk menjadi deretan orang pertama yang menerima vaksin.

"Kalau ada yang bertanya Presiden nanti di depan atau di belakang? kalau oleh tim diminta saya yang paling depan, saya siap," kata Jokowi.

Namun Presiden Jokowi menegaskan penerima vaksin diutamakan para tenaga kesehatan.

"Siapa yang akan divaksin terlebih dahulu? Yang akan divaksin pertama adalah nanti tenaga kesehatan baik itu dokter, para dokter para perawat dan juga tenaga medis, paramedis yang ada. itu yang diberikan prioritas," kata Presiden.

Setelah tenaga kesehatan, nantinya akan ada aparat sipil negara.

"Plus TNI dan Polri kemudian nanti baru ASN untuk pelayanan-pelayanan publik yang ada di depan, guru dan kemudian tentu saja kita semuanya," kata Jokowi.

Pemerintah Indonesia telah menandatangani kesepakatan untuk pengadaan 143 juta dosis konsentrat vaksin dengan perusahaan farmasi asal China yaitu Sinovac, Sinopharm dan CanSino masing-masing 65 juta dan 15 juta hingga 20 juta konsentrat vaksin. Vaksin itu rencananya akan diproduksi oleh BUMN Bio Farma.

Uji klinis tahap ketiga vaksin Covid-19 Sinovac sedang dilakukan oleh tim dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran sejak Agustus 2020 dan sudah ada 1.620 orang relawan yang mendapatkan suntikan pertama dan belum ditemukan efek samping.

Selain dengan China, Indonesia menjalin kerja sama vaksin dengan perusahaan teknologi G-24 asal Uni Emirat Arab pertengahan Agustus dengan memasok 10 juta dosis vaksin melalui kerja sama dengan Kimia Farma.

Kemudian masih ada 100 juta dosis vaksin Covid-19 yang diproduksi AstraZeneca diharapkan dapat dilakukan pengiriman pertama pada kuartal kedua 2021.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang juga Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam laporan Antara sebelumnya mengatakan sasaran penerima vaksin adalah sebanyak 160 juta orang dengan vaksin yang harus disediakan adalah 320 juta dosis vaksin dengan rincian:

1. Garda terdepan seperti medis dan paramedis contact tracing, pelayanan publik TNI/Polri, aparat hukum sejumlah 3.497.737 orang dengan kebutuhan vaksin 6.995.474 dosis
2. Masyarakat (tokoh agama/masyarakat), perangkat daerah (kecamatan, desa, RT/RW) sebagian pelaku ekonomi berjumlah 5.624.010 orang dengan jumlah vaksin 11.248.00 dosis
3. Seluruh tenaga pendidik (PAUD/TK, SD, SMP, SMA dan sederajat perguruan tinggi) sejumlah 4.361.197 orang dengan jumlah vaksin 8.722.394 orang.
4. Aparatur pemerintah (pusat, daerah dan legislatif) sejumlah 2.305.689 orang dengan total vaksin 4.611.734 dosis
5. Peserta PBJS Penerima Bantuan Iuran sejumlah 86.622.867 orang dengan kebutuhan vaksin 173.245.734 dosis
6. Ditambah masyarakat dan pelaku perekonomian lain berusia 19-59 tahun sebanyak 57.548.500 orang dengan kebutuhan vaksin 115.097.000 dosis