Suara.com - Habib Rizieq Shihab Center (HRS Center) menyatakan sejauh ini belum ada keputusan lebih lanjut soal rencana Habib Rizieq menggelar safari dakwah bertajuk Revolusi Akhlak.
Sekjen HRS Center Haikal Hassan mengatakan pernyataan Rizieq terkait rencana safari revolusi akhlak masih sebatas imbauan yang disampaikan dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan pada Sabtu (14/11/2020).
"Yang disampaikan Habib Rizieq dalam ceramah di Maulid Nabi dan di Petamburan adalah sebuah imbauan, akan keliling dan akan kami lakukan itu, (namun) belum terdapat keputusan," kata Haikal di Yayasan Haikal Hassan di Jakarta Timur, Kamis (19/11/2020).
Lebih dari itu, kata Haikal, terkait safari Rizieq ke berbagai masih tergantung dengan undangan untuk kehadiran Rizieq.
"Tergantung daripada siapa yang mengundang dan siapa yang mengundang. Siapa yang mengundang HRS ke daerah, dan siapa yang berangkat. Nah itu dibicarakan di luar tempat ini dan belum ada keputusan soal itu," kata Haikal.
Tak Mundur
Ketua DPP FPI Slamet Ma'arif menegaskan gagasan revolusi akhlak yang digaungkan Habib Rizieq Shihab akan terus berjalan dengan mempertimpangkan kondisi di lapangan.
Kepastian itu ia ungkapkan dalam program acara Mata Najwa, Rabu (18/11/2020) dengan tema "Pilah-pilih Urus Pandemi."
Slamet mengatakan, rencana itu akan tetap berjalan dan Imam Besar tidak pernah akan mundur.
Baca Juga: Bagikan Masker ke FPI, Relawan Satgas Covid-19 Desak Doni Monardo Mundur
"Imam besar kita nggak akan mundur. Artinya, gagasan revolusi akhlak yang beliau gaungkan dan beliau pimpin akan tetap berjalan. Adapun konsolidasi dan safari dakwah, yang sudah diagendakan, kami pastikan juga akan terus berjalan dengan melihat situasi dan keadaan yang ada," ucap Slamet dikutip Suara.com.
Menurut Slamet, Habib Rizieq akan menentukan langkah strategi konsolidasi dan safari dakwahnya dengan melihat situasi dan keadaan yang berkembang terus.
Saat ditanya Najwa Shihab soal situasi apa yang dijadikan acuan untuk jalan terus, Slamet menguraikannya dengan landasan keadilan.
"Contoh kalau misalkan Habib Rizieq sudah mengurangi jumlah umat yang banyak, tapi di satu sisi, ulama yang lain, yang selama ini dianggap pro dengan pemerintah dibiarkan mengumpulkan umat ribuan, tidak pernah ada sanksi. Kemudian di pilkada besok ada kerumunan massa yang tak terhindarkan dipertontonkan, kemudian ada ormas lain juga berlaku yang sama, terus hanya Habib Rizieq yang nggak boleh, nggak adil juga dong," urai Slamet.
Pernyataan Slamet tersebut mendapat sanggahan dari pembicara lainnya yakni Tenaga Ahli Utama Kantor Presiden (KSP) Danny Amrul Ichdan:
Menurut Danny, saat ini kita harus membangun optimisme ke depan dengan mengacu pada tiga power.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
Terkini
-
Pemerintah Sebut UU Pers Beri Jaminan Perlindungan Hukum Wartawan, Iwakum Sebut Ini
-
Menpar Widiyanti Targetkan Industri MICE Indonesia Susul Vietnam di Peringkat Global
-
Puji Kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi, BGN Puji Jateng Paling Siap Jalankan Program Gizi Nasional
-
Jokowi 'Dikepung' Politik? Rocky Gerung Bongkar Alasan di Balik Manuver Prabowo-Gibran 2029
-
'Mereka Ada Sebelum Negara Ini Ada,' Pembelaan Antropolg untuk 11 Warga Maba Sangaji di Persidangan
-
Terungkap! 'Orang Baik' yang Selamatkan PPP dari Perpecahan: Ini Peran Pentingnya
-
Dana Transfer Dipangkas Rp 15 Triliun, APBD DKI 2026 Anjlok dan Gubernur Perintahkan Efisiensi Total
-
Kelurahan Kapuk Dipecah Jadi 3: Lurah Klaim Warga Menanti Sejak Lama, Semua RW dan RT Setuju
-
Antonius Kosasih Divonis 10 Tahun Bui di Kasus Korupsi PT Taspen, Hukuman Uang Pengganti Fantastis!
-
Kapuk Over Populasi, Lurah Sebut Petugas Sampai Kerja di Akhir Pekan Urus Kependudukan