Suara.com - Kepala pemerintahan Tibet mengunjungi Gedung Putih untuk pertama kalinya dalam enam dekade, sebuah langkah yang semakin membuat China geram kepada Amerika Serikat.
Menyadur NDTV, Minggu (22/11/2020) Lobsang Sangay, Presiden Administrasi Pusat Tibet (CTA), diundang ke Gedung Putih untuk bertemu dengan para pejabat pada hari Jumat (20/11).
"Pertemuan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini mungkin akan menjadi nada optimis bagi partisipasi CTA dengan para pejabat AS dan lebih formal di tahun-tahun mendatang," jelas CTA dalam pernyataan persnya.
Tibet juga menjadi salah satu wilayah yang menjadi arang penyulut perselisihan antara Amerika Serikat dan China dalam beberapa dekade.
Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, menuduh Beijing pada Juli melanggar hak asasi manusia di Tibet dan mengatakan Washington mendukung "otonomi" untuk wilayah tersebut.
Pejabat Beijing sejak itu menuduh Amerika Serikat menggunakan Tibet untuk mencoba membuat perpecahan di China.
Pihak China juga menolak untuk terlibat dan melakukan hubungan dengan Koordinator Khusus AS untuk Masalah Tibet yang baru diangkat, Robert Destro.
China menguasai Tibet pada tahun 1950 dalam apa yang mereka sebut sebagai "pembebasan damai" untuk membantu mereka membuang "masa lalu feodalis".
Namun, sejumlah kebijakan Beijing mendapat kritik dari pemimpin spiritual yang diasingkan, Dalai Lama, yang mengatakan aturan mereka sama dengan "genosida budaya".
Baca Juga: Trump Terus Berkhayal Pemilu Dicurangi, Harus Dipaksa Keluar Gedung Putih
Presiden China Xi Jinping mengatakan pada bulan Agustus bahwa China perlu membangun benteng yang tak tertembus di Tibet untuk melindungi persatuan nasional.
Selain Tibet, AS belakangan ini diketahui berhubungan dengan pejabat Taiwan yang semakin membuat berang pemerintah China.
Pada bulan September, Wakil Menteri Urusan Ekonomi AS Keith Krach berkunjung ke Taiwan. Ia adalah pejabat Departemen Luar Negeri berpangkat tertinggi yang mengunjungi Taiwan dalam 40 tahun.
Pada kunjungan tersebut, Keith bertemu dengan Presiden Tsai Ing-wen, dan menghadiri upacara peringatan mendiang Presiden Lee Teng-hui.
Setelah kunjungan tersebut, China langsung menggelar latihan militer di dekat Selat Taiwan dan melibatkan komando Tentara Pembebasan Rakyat, seperti diwartakan Channel News Asia.
"Itu adalah tindakan yang wajar dan diperlukan yang ditujukan pada situasi saat ini di Selat Taiwan dan melindungi kedaulatan nasional dan integritas teritorial," ujar Ren Guoqiang, Menteri Pertahanan China.
Ren juga memperingatkan bahwa militer China memiliki kemampuan yang cukup untuk menghadapi ancaman atau tantangan eksternal dari separatis Taiwan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
Pilihan
-
Hakim Andi Sebut Nadiem Makarim Seharusnya Dibebaskan
-
Selain 10 Tahun Penjara, Nadiem Makarim Wajib Bayar Uang Pengganti Rp809,59 Miliar
-
Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara!
-
Jangan Puji Pemerintah karena Kerja: Mengapa Publik Begitu Mudah Terpesona?
-
Kabar Duka! Legenda Persija Si Macan Betawi Tan Liong Houw Tutup Usia
Terkini
-
Sasar Anak Main HP Depan Rumah, Penjambret di Kalideres Jual Curian Buat Beli Sabu!
-
Tak Terima Kliennya Divonis 10 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Nadiem Akan Laporkan Majelis Hakim ke KY
-
BUMN Jadi Penampungan Tim Sukses? Berisiko Jadikan Perusahaan Pelat Merah Bebani Negara
-
Identitas Masih Rahasia! Roy Suryo Siapkan 3 Saksi dan Ahli di Praperadilan Ijazah Palsu Jokowi
-
STA Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Mensos: Pahlawan Tak Harus Angkat Senjata
-
Korupsi Haji Meluas! Dito Ariotedjo Diperiksa Terkait Sprindik Baru Tersangka Pihak Swasta
-
Tangerang Kota Paling Rawan! Ini Peta Wilayah Kriminalitas di Jabodetabek Sepanjang 2026
-
Regulasi Sudah Ada, DPRD Minta Pemprov DKI Perkuat Infrastruktur Pengelolaan Sampah
-
Sidang Praperadilan, Roy Suryo Minta Hakim Nyatakan Penangkapan hingga Penggeledahan Tak Sah
-
Safari Politik Lampung Sepi Massa? Jokowi Dinilai Tak Lagi Mampu Mobilisasi Rakyat Tanpa Alat Negara